KEFAMENANU,SELATANINDONESIA.COM — Kawasan perbatasan Indonesia–Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Nusa Tenggara Timur berpeluang berkembang menjadi pusat perdagangan dan industri baru yang terhubung dengan pasar global. Untuk mewujudkan potensi tersebut, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT mendorong percepatan pembentukan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas yang dinilai dapat membuka ruang investasi baru di wilayah perbatasan.
Komitmen itu kembali ditegaskan Ketua Umum KADIN NTT, Dr. (Cand) Bobby Lianto, MM., MBA., saat menghadiri sosialisasi pengembangan FTZ kawasan perbatasan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) di Hotel Victory 2, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Selasa (20/10/2026).
Bagi dunia usaha, pengembangan FTZ bukan semata-mata tentang pemberian fasilitas perdagangan atau kemudahan investasi. Lebih dari itu, kawasan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi pembangunan industri, penguatan rantai pasok lintas negara, serta perluasan akses produk Indonesia ke pasar internasional.
Bobby menghadiri kegiatan tersebut bersama anggota Satuan Tugas Percepatan FTZ, Micky Natun, Ketua KADIN Kabupaten TTU Dwiyanto Tantri, dan Ketua KADIN Kabupaten Malaka Mery Kain, yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Malaka.
Kegiatan yang diikuti ratusan undangan dari Kabupaten TTU, Belu, dan Malaka itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman serta menyatukan langkah pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mempersiapkan kawasan perdagangan bebas di wilayah perbatasan.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengikuti kegiatan secara daring dan menyampaikan sambutan. Sementara itu, Bupati TTU Falentinus Delasalle Kebo memberikan sambutan sekaligus menekankan pentingnya pengembangan FTZ sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
Diskusi panel menghadirkan Profesor Fredik Benu, anggota tim penyusun studi kelayakan (feasibility study) kawasan FTZ, dan Dr. David Pandi. Diskusi tersebut dimoderatori Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten TTU.
Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, perwakilan TNI, Ketua DPRD Kabupaten TTU, serta perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Belu, dr. Valen Pareira dari Fraksi Partai Golkar.
Membuka alternatif pusat industri di NTT
Dalam kajian pengembangan FTZ, kawasan manufaktur di Pulau Jawa dan Batam menjadi salah satu gambaran pembanding, mengingat NTT belum memiliki alternatif kawasan perdagangan bebas sejenis yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri dan perdagangan internasional.
Bobby menilai, posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan relatif dekat dengan Australia merupakan keunggulan strategis yang perlu diterjemahkan menjadi peluang ekonomi konkret.
“NTT memiliki keunggulan geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan relatif dekat dengan Australia. Jika kawasan FTZ ini dapat diwujudkan dengan perencanaan yang matang, kita memiliki peluang untuk membuka pusat pertumbuhan industri dan perdagangan baru yang terhubung dengan pasar global,” kata Bobby.
Apabila FTZ perbatasan dapat direalisasikan, kawasan tersebut berpotensi menjadi lokasi baru bagi aktivitas perdagangan, pengolahan produk, distribusi barang, dan pengembangan industri yang melayani pasar lintas negara.
Kehadiran kawasan itu juga diharapkan dapat memperluas pilihan lokasi investasi di luar pusat-pusat industri yang selama ini terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat.
Bagi NTT, peluang tersebut penting untuk memperkuat basis ekonomi daerah yang tidak hanya bertumpu pada perdagangan domestik, tetapi juga mampu mengambil bagian dalam rantai perdagangan regional.
Meski demikian, potensi itu membutuhkan persiapan yang matang, mulai dari kepastian regulasi, ketersediaan infrastruktur, konektivitas logistik, kesiapan lahan, hingga skema insentif dan kemudahan berusaha yang kompetitif.
Membidik peluang investasi Australia dan China
Selain mengoptimalkan hubungan ekonomi dengan Timor Leste, Bobby menyoroti peluang untuk menarik minat investor Australia. Kedekatan geografis NTT dengan Australia dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat daya tarik kawasan, terutama jika didukung konektivitas transportasi dan sistem logistik yang memadai.
FTZ perbatasan juga berpotensi menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku usaha kedua negara dalam membangun kegiatan perdagangan dan industri berorientasi ekspor. Namun, realisasi peluang tersebut akan bergantung pada kelayakan proyek, kepastian aturan, serta kebutuhan pasar yang hendak dilayani.
Selain Australia, China juga dipandang sebagai salah satu mitra potensial dalam pengembangan perdagangan dan investasi di kawasan tersebut.
“Kita harus melihat FTZ ini sebagai peluang untuk menarik investasi internasional, termasuk dari Australia dan China. NTT jangan hanya menjadi wilayah perlintasan perdagangan, tetapi harus mampu menjadi kawasan produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ujar Bobby.
Menurut Bobby, perkembangan hubungan ekonomi Timor Leste dengan berbagai negara, termasuk China, dapat menjadi momentum untuk membangun pendekatan investasi yang lebih luas. Dalam konteks ini, NTT perlu menyiapkan tawaran investasi yang jelas, terukur, dan memiliki keunggulan dibandingkan kawasan lain.
Dengan demikian, FTZ tidak cukup hanya ditetapkan secara administratif. Kawasan tersebut harus disiapkan sebagai sebuah ekosistem ekonomi yang mampu mempertemukan kebutuhan investor, potensi produksi lokal, akses pasar, dan kepastian usaha.
Dorong paket FTZ Indonesia–Timor Leste
Untuk mempercepat realisasi rencana tersebut, KADIN NTT mendorong Pemerintah Provinsi NTT menjalin kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste guna membentuk tim bersama yang bertugas mempersiapkan FTZ package Indonesia–Timor Leste.
Paket kerja sama itu diharapkan menjadi kerangka awal untuk menyelaraskan kepentingan kedua negara, mengidentifikasi potensi kawasan, memetakan kebutuhan infrastruktur, serta menyusun skema pengembangan perdagangan dan investasi yang dapat ditawarkan kepada calon investor.
Pendekatan bersama dinilai penting karena aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan perdagangan, sistem kepabeanan, pergerakan barang, konektivitas, dan kesepakatan antarpemerintah.
Bobby menegaskan bahwa KADIN NTT siap mengawal proses tersebut agar gagasan pengembangan kawasan perdagangan bebas tidak berhenti pada tahap sosialisasi.
“KADIN NTT mendorong agar Pemerintah Indonesia, khususnya Pemprov NTT, membangun kerja sama konkret dengan Pemerintah Timor Leste untuk menyiapkan FTZ package bersama. Momentum KTT ASEAN 2029 di Dili harus kita manfaatkan untuk memperkenalkan potensi kawasan perbatasan kepada investor dan pelaku usaha internasional,” tutur Bobby.
KADIN NTT juga melihat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN pada 2029 di Dili, Timor Leste, sebagai momentum strategis untuk memperkenalkan potensi ekonomi kawasan perbatasan kepada komunitas bisnis dan investor internasional.
Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan peluang investasi sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia dan Timor-Leste dalam membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.
Meski masih membutuhkan tahapan kajian, koordinasi lintas pemerintahan, dan persiapan regulasi, gagasan pembentukan FTZ perbatasan membuka peluang bagi NTT untuk mengambil posisi yang lebih strategis dalam peta perdagangan regional.
Bagi KADIN NTT, tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan tersebut berkembang dari forum sosialisasi menjadi rencana implementasi yang memiliki tahapan, target, dan pembagian tanggung jawab yang jelas.
Jika dipersiapkan secara terintegrasi, FTZ Indonesia–Timor Leste berpotensi menjadi instrumen untuk memperluas investasi, mendorong tumbuhnya industri baru, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat peran kawasan perbatasan sebagai salah satu pintu pertumbuhan ekonomi NTT.
Namun, manfaat itu baru dapat diwujudkan apabila rencana kawasan didukung komitmen pemerintah kedua negara, kepastian hukum, infrastruktur yang memadai, dan keterlibatan aktif dunia usaha sejak tahap perencanaan.*/bl/llt
Komentar