WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM — “Listrik su dekat.” Kalimat sederhana itu menjadi ungkapan kegembiraan sekaligus harapan warga di pedalaman Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Setelah puluhan tahun menunggu penerangan, harapan untuk keluar dari gelap mulai menemukan titik terang setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Lahadalia mengirim 35 staf untuk menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya komunal di 12 desa.
Sebanyak 35 staf Kementerian ESDM dikerahkan untuk mendatangi lokasi yang telah ditetapkan. Mereka memetakan kondisi lapangan sebagai dasar penyusunan feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) sebelum pembangunan pembangkit dimulai.
Bagi masyarakat di desa-desa terpencil tersebut, listrik bukan sekadar persoalan penerangan. Kehadiran listrik diharapkan membuka kesempatan yang selama ini sulit mereka dapatkan, mulai dari anak-anak yang dapat belajar pada malam hari, pelayanan kesehatan yang lebih memadai, aktivitas ekonomi yang lebih panjang, hingga pelayanan publik yang tidak lagi bergantung pada lampu pelita atau sumber energi terbatas.
Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali dengan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, yang membawa aspirasi masyarakat terkait kebutuhan listrik ke pemerintah pusat.
Umbu Rudi mengapresiasi dukungan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang merespons aspirasi masyarakat Sumba Timur.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM yang telah mewujudkan perjuangan kami selaku anggota DPR RI yang membawa aspirasi masyarakat Sumba Timur tentang listrik,” ujar Umbu Rudi Kabunang, Rabu (2/9/2026).
Menurut Umbu Rudi, pembangunan PLTS Komunal menjadi pilihan yang tepat untuk desa-desa yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik PLN.
“Program yang sangat tepat bagi desa-desa di daerah 3T yang dengan kondisi geografis tidak mampu dilalui jaringan PLN karena melewati pegunungan dan lembah yang curam. Maka, program PLTS Komunal adalah pilihan yang paling tepat dari Menteri ESDM, Bapak Bahlil Lahadalia,” katanya.
Aspirasi dari Pelosok Sumba Timur
Persoalan listrik bukan perkara baru bagi masyarakat Sumba Timur. Dalam sejumlah kunjungan dan kegiatan reses ke pelosok daerah, Umbu Rudi menemukan masih adanya desa yang belum menikmati akses listrik.
Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di wilayah selatan Sumba Timur yang secara geografis berada jauh dari pusat pelayanan dan menghadapi medan yang sulit.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Pinu Pahar.
“Setelah kami melakukan kunjungan dan reses sampai ke pelosok-pelosok desa di Sumba Timur, ternyata masih banyak desa yang belum berlistrik, yang masih gelap gulita dan hanya menggunakan lampu pelita dari minyak tanah,” ujar Umbu Rudi.
Ia bahkan menyebut Kecamatan Pinu Pahar sebagai salah satu wilayah yang mengalami persoalan paling panjang dalam akses energi.
“Bahkan satu kecamatan di selatan Sumba Timur, yaitu Kecamatan Pinu Pahar, sejak Indonesia merdeka hingga saat ini belum pernah menikmati listrik,” katanya.
Bagi masyarakat di wilayah seperti itu, kehadiran listrik menjadi kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Ketika malam tiba, aktivitas warga terbatas. Anak-anak menghadapi keterbatasan ketika belajar. Pelayanan kesehatan di fasilitas yang belum memiliki sumber listrik memadai juga menghadapi tantangan. Demikian pula kegiatan ekonomi masyarakat yang sebagian besar masih berlangsung pada siang hari.
Karena itu, pembangunan 12 PLTS Komunal dipandang sebagai langkah awal untuk menjangkau wilayah yang selama ini tertinggal dalam infrastruktur energi.
Umbu Rudi mengatakan, perjuangan tidak akan berhenti pada 12 desa tersebut.
“Dan kami akan ajukan lagi semua desa yang belum berlistrik untuk dikerjakan pada tahun 2027, 2028, dan 2029, dengan tetap berkolaborasi dengan Pak Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali. Serta desa-desa lain di seluruh Pulau Sumba yang belum berlistrik,” ujarnya.
Ia optimistis proses tersebut akan segera berlanjut hingga tahap pembangunan instalasi.
“Kami optimis bahwa tidak terlalu lama lagi akan ditindaklanjuti dengan instalasi PLTS oleh Kementerian ESDM di Sumba Timur,” katanya.
12 Desa Menjadi Titik Awal
Survei lapangan berlangsung selama tiga hari, 29–31 Agustus 2026. Tim mendatangi 12 desa yang menjadi sasaran pembangunan PLTS Komunal.
Dua desa berada di Kecamatan Matawai La Pawu, yakni Desa Wanggameti dan Katikuai.
Di Kecamatan Kahaungu Eti, tim survei mendatangi Desa Mauramba dan Meurumba.
Sementara itu, Desa Laimeta dan Maidang berada di Kecamatan Kambata Mapambuhang.
Di Kecamatan Mahu, survei dilakukan di Desa Haray dan Lahiru.
Selanjutnya, Desa Prauraming berada di Kecamatan Ngadu Ngala.
Tiga desa lainnya berada di Kecamatan Pinu Pahar, yakni Desa Mahaniwa, Ramuk, dan Lailunggi.
Sebaran lokasi tersebut memperlihatkan bahwa program PLTS Komunal diarahkan terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah perdesaan yang menghadapi keterbatasan akses energi.
Bagi pemerintah daerah, survei bukan sekadar tahapan administratif. Hasil pemetaan lapangan akan menentukan kebutuhan teknis pembangunan di masing-masing desa.
Perangkat daerah terkait juga diminta menyiapkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan tim. Data tersebut nantinya digunakan dalam penyusunan FS dan DED.
Setiap Rumah Mendapat 200 Watt
Setelah menyelesaikan survei, tim Kementerian ESDM kembali ke Jakarta untuk menyusun perencanaan kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi masing-masing lokasi.
Perencanaan itu mencakup kebutuhan daya listrik, panjang jaringan, serta berbagai aksesori pendukung sistem kelistrikan.
Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur Yulius Ngenju mengatakan, sistem yang direncanakan akan memberikan kapasitas listrik bagi rumah tangga dan fasilitas umum.
“Karena rencananya nanti, satu rumah tangga akan dilayani 200 watt. Sedangkan untuk fasilitas umum dilayani 300 watt seperti sekolah, gereja, kantor desa, Puskesmas Pembantu dan Polindes, serta lainnya,” ujar Yulius.
Kebutuhan tersebut akan disesuaikan dengan hasil survei. Jumlah rumah tangga, fasilitas umum, kondisi geografis, serta kebutuhan jaringan menjadi bagian dari perhitungan sebelum pembangunan dilakukan.
Dengan demikian, pembangunan PLTS Komunal tidak serta-merta berhenti pada pemasangan panel surya. Pemerintah harus memastikan kapasitas pembangkit, jaringan distribusi, dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing desa.
Dari 12 Desa untuk Seluruh Sumba
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap pembangunan 12 PLTS Komunal menjadi pintu masuk bagi perluasan akses listrik ke desa-desa lain.
Yulius mengatakan, pemerintah daerah akan kembali menyampaikan usulan kepada Kementerian ESDM bersama Umbu Rudi Kabunang.
“Bakal terus diusulkan lagi ke Kementerian ESDM dengan terus menyampaikan aspirasi bersama Bapak Umbu Rudi Kabunang selaku perwakilan putra Sumba,” katanya.
Usulan tersebut, menurut dia, tidak hanya diarahkan untuk Sumba Timur. Masih terdapat desa-desa di wilayah lain Pulau Sumba yang menghadapi persoalan serupa.
“Bahkan bukan hanya untuk Sumba Timur saja, tetapi untuk seluruh Pulau Sumba,” ujar Yulius.
Program pembangunan PLTS Komunal itu merupakan tindak lanjut koordinasi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
Tahap survei yang telah selesai kini menjadi pijakan teknis untuk memasuki tahap perencanaan.
Namun, bagi masyarakat yang selama ini hidup tanpa listrik, proses tersebut memiliki makna lebih besar daripada sekadar dokumen FS dan DED.
Di desa-desa yang masih mengandalkan lampu pelita, terangnya listrik bukan hanya soal cahaya yang menyala setelah matahari tenggelam. Listrik berarti kesempatan bagi anak-anak untuk belajar lebih lama, bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan dengan fasilitas yang lebih memadai, bagi warga untuk mengembangkan usaha, dan bagi pemerintah desa untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Karena itu, kalimat “listrik su dekat” kini menjadi simbol penantian panjang masyarakat pedalaman Sumba Timur.
Dari 12 desa yang telah disurvei, pemerintah daerah dan DPR RI berharap program tersebut menjadi awal dari pekerjaan yang lebih besar: mengakhiri gelap di desa-desa terpencil dan memastikan akses energi tidak lagi menjadi batas bagi masyarakat Sumba untuk berkembang.*/llt
Komentar