MBAY,SELATANINDONESIA.COM — Bagi warga yang tinggal di wilayah terdampak gempa Flores, bantuan tidak selalu datang bersamaan dengan kebutuhan. Ketika makanan mulai menipis, sementara distribusi logistik belum menjangkau desa, warga membutuhkan jalan keluar yang dapat dilakukan saat itu juga.
Situasi seperti itulah yang coba dijawab Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kebijakan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada hari kejadian bencana sebelum bantuan tiba.
Melalui skema yang oleh masyarakat dipahami sebagai “ambil dulu, bayar kemudian”, warga di wilayah yang belum menerima bantuan dapat memperoleh makanan dan minuman dari kios atau toko terdekat. Pemerintah kemudian menyelesaikan pembayarannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Kebijakan tersebut mulai dirasakan manfaatnya di Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo. Bagi masyarakat dan aparat desa, kebijakan itu bukan sekadar aturan administratif, melainkan solusi praktis ketika kebutuhan warga sudah mendesak sementara bantuan belum sampai.
Aparat desa tidak lagi hanya menunggu
Sekretaris Desa Ladolima, Hilarius Biku, mengatakan kebijakan tersebut membantu pemerintah desa menghadapi situasi darurat di lapangan. Pemerintah desa tidak harus menunggu seluruh bantuan dari pemerintah atau lembaga lain tiba untuk memastikan kebutuhan pangan warga terpenuhi.
Menurut Hilarius, keberadaan kios di sekitar permukiman justru menjadi kekuatan yang dapat segera dimanfaatkan ketika kondisi darurat terjadi.
Warga yang membutuhkan makanan dapat memperoleh barang dari kios terdekat. Dengan demikian, kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat dipenuhi sembari pemerintah mengatur proses bantuan dan pertanggungjawaban pembayarannya.
Bagi aparat desa, mekanisme itu juga memberi kepastian bahwa masyarakat memiliki pilihan ketika jalur distribusi bantuan belum sepenuhnya pulih.
“Ini sangat membantu masyarakat. Warga tidak harus menunggu bantuan datang apabila kebutuhan mereka sudah mendesak,” ujar Hilarius.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Melki Laka Lena karena kebijakan tersebut memberi perhatian hingga ke tingkat desa, terutama wilayah yang menghadapi keterbatasan akses dalam situasi pascabencana.
Kebijakan yang terasa di tingkat warga
Dampak kebijakan tersebut paling mudah dilihat dari perubahan sederhana yang dialami warga. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada waktu kedatangan bantuan dari luar desa.
Ketika kebutuhan pangan tersedia di kios setempat, warga dapat memperolehnya lebih dahulu. Hal ini membuat masyarakat memiliki ruang untuk bertahan dalam masa-masa awal tanggap darurat, ketika akses jalan, distribusi logistik, dan pelayanan publik belum sepenuhnya kembali normal.
Kepala Dusun D, Kanisius Biku, juga menilai kebijakan tersebut membantu masyarakat. Dalam situasi bencana, kebutuhan sehari-hari tidak dapat ditunda hanya karena distribusi bantuan membutuhkan waktu.
Kebijakan itu sekaligus menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak selalu harus menunggu bantuan dalam bentuk paket logistik. Sumber daya yang sudah tersedia di tengah masyarakat dapat terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga.
Salah satunya adalah kios milik Yustina Go. Kios tersebut menjadi salah satu titik yang dapat dimanfaatkan warga untuk mendapatkan kebutuhan pangan selama masa tanggap darurat.
Memperpendek jarak antara kebutuhan dan bantuan
Kebijakan Gubernur NTT tersebut diatur melalui Surat Edaran Gubernur NTT Nomor BU.300.2.1/04/BPBD/2026 mengenai pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, tenda, dan selimut pada hari kejadian bencana sebelum adanya bantuan.
Substansi kebijakan ini menjadi penting karena dalam penanganan bencana, persoalan tidak selalu terletak pada ada atau tidaknya bantuan. Persoalannya sering kali adalah kapan bantuan tersebut tiba dan apakah sudah menjangkau seluruh warga yang membutuhkan.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah mencoba memperpendek jarak antara kebutuhan warga dan respons pemerintah.
Di satu sisi, warga memperoleh kebutuhan dasar terlebih dahulu. Di sisi lain, pemilik kios tidak dibiarkan menanggung sendiri beban ekonomi akibat membantu masyarakat dalam keadaan darurat karena terdapat mekanisme pembayaran oleh pemerintah.
Bagi Hilarius, pendekatan seperti itu membuat pemerintah desa lebih leluasa merespons persoalan warga.
Pengalaman di Ladolima menunjukkan bahwa kebijakan tanggap darurat akan terasa manfaatnya ketika dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang sederhana di tingkat masyarakat: ketika warga membutuhkan makanan, tersedia tempat untuk mendapatkannya; ketika bantuan belum tiba, warga tidak dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
Dalam situasi pascagempa Flores, kehadiran negara dengan demikian tidak hanya terlihat dari bantuan yang datang dalam bentuk truk logistik. Kehadiran itu juga dapat dirasakan melalui kebijakan yang memungkinkan warga bertahan sejak hari pertama, sekaligus memberi aparat desa alat untuk bergerak cepat menghadapi kebutuhan masyarakatnya.*/llt
Komentar