PINUPAHAR,SELATANINDONESIA.COM — Bagi warga Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, listrik bukan lagi sekadar perkara menyalakan lampu pada malam hari. Ketiadaan listrik telah merembet ke urusan pemerintahan, pendidikan, hingga akses masyarakat terhadap layanan dasar yang kini semakin bergantung pada teknologi digital.
Di tengah kondisi itu, anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, menyerahkan satu unit generator set (genset) kepada Pemerintah Kecamatan Pinu Pahar, Minggu (9/8/2026).
Genset tersebut diserahkan setelah Umbu Rudi mendengar langsung keluhan Camat Pinu Pahar Amos Tunggu Djama dalam kegiatan Konsolidasi bersama DPD II Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur di Desa Lailunggi, Kecamatan Pinu Pahar.
”Bantuan satu unit genset ini untuk membantu Pak Camat dan masyarakat di sekitar untuk bisa mengakses listrik di saat-saat mendesak,” kata Umbu Rudi.
Bantuan tersebut memang belum menyelesaikan persoalan ketiadaan jaringan listrik di Pinu Pahar. Namun, bagi aparatur pemerintahan setempat, genset menjadi penopang sementara agar pelayanan publik tetap dapat berjalan ketika kebutuhan listrik tidak bisa ditunda.
Administrasi pemerintahan terhenti
Camat Amos mengatakan, pekerjaan di kantor kecamatan kini semakin bergantung pada aplikasi dan sistem digital. Berbagai administrasi pemerintahan yang sebelumnya dapat dilakukan secara manual, kini harus diselesaikan melalui sistem daring.
Masalahnya, Pinu Pahar belum memiliki akses listrik yang memadai. Akibatnya, aparatur kecamatan harus bepergian ke pusat Kabupaten Sumba Timur di Waingapu hanya untuk menyelesaikan pekerjaan administrasi.
”Kami di Kecamatan Pinu Pahar untuk menyelesaikan segala administrasi harus ke kota dan tidak bisa di kecamatan karena listrik tidak ada,” ujar Camat Amos.
Kondisi serupa dialami sekolah-sekolah. Berbagai kebutuhan administrasi pendidikan yang harus dikerjakan melalui aplikasi membuat guru dan tenaga kependidikan terpaksa meninggalkan wilayah kecamatan.
”Demikian juga sekolah-sekolah, harus ke kota kabupaten untuk bisa mengerjakan administrasi yang oleh tuntutan aturan harus melalui aplikasi,” katanya.
Persoalan tersebut menjadi semakin berat karena perjalanan menuju Waingapu tidak mudah. Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai membuat perjalanan membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.
Dengan demikian, bagi masyarakat Pinu Pahar, persoalan listrik dan jalan bukan dua masalah yang berdiri sendiri. Keduanya saling memperbesar keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan pemerintahan, informasi, dan kegiatan ekonomi.
Anak-anak ikut terdampak
Dampak ketiadaan listrik juga dirasakan anak-anak. Pimpinan Jemaat Gereja Kristen Sumba (GKS) Lailunggi, Pendeta Datu Biru, mengatakan masyarakat Pinu Pahar menghadapi kesulitan ketika sistem pendidikan semakin bergerak ke arah digitalisasi.
Menurut dia, keterbatasan akses listrik membuat anak-anak dan keluarga harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi pendidikan.
”Pinu Pahar masih gelap dan menjadi korban semua sistem online, termasuk anak SD dibawa ke Waingapu untuk asesmen Dapodik. Anak-anak bangsa dari Pinu Pahar sangat butuh listrik,” ujar Datu Biru.
Kondisi itu menunjukkan bahwa kesenjangan listrik tidak hanya menyangkut infrastruktur energi. Di wilayah yang layanan publiknya semakin terdigitalisasi, ketiadaan listrik dapat berubah menjadi hambatan untuk memperoleh hak atas pendidikan dan pelayanan administrasi.
Listrik desa hingga 2029
Umbu Rudi mengatakan persoalan tersebut perlu ditangani dengan data yang lebih terukur. Ia meminta pemerintah desa bersama pengurus Golkar dan anggota Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur mendata secara rinci wilayah yang belum mendapatkan akses listrik.
Data itu, menurut dia, akan menjadi dasar untuk mengusulkan pembangunan infrastruktur listrik kepada pemerintah pusat, termasuk melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Umbu Rudi mengatakan pemerintah pusat masih menjalankan program listrik desa hingga 2029 yang diarahkan untuk memperluas akses listrik ke sekitar 11.000 desa, termasuk wilayah Indonesia Timur.
Untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi salah satu alternatif.
”Perjuangan menghadirkan listrik desa tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap energi listrik,” kata Umbu Rudi.
Ia meminta camat, kepala desa, pengurus Golkar, serta anggota Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur segera menginventarisasi desa dan wilayah yang belum teraliri listrik.
Hasil pendataan tersebut selanjutnya akan diusulkan melalui Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Umbu Rudi menyatakan akan mengawal usulan tersebut melalui kapasitasnya sebagai anggota DPR RI.
Memanfaatkan jalur koordinasi
Umbu Rudi juga menilai berbagai program kerakyatan dari Pemda Sumba Timur yang berdampak langsung kepada masyarakat telah dilakukan. ”Namun kita juga harus memahami bahwa dalam keterbatasan anggaran karena kebijakan efisisnesi Pemda Sumba Timur belum bisa menjangkau layanan listrik bagi warga di Pinu Pahar. Konfigurasi kepemimpinan di Nusa Tenggara Timur dan Sumba Timur dapat menjadi modal untuk memperkuat koordinasi pembangunan,” sebut Umbu Rudi Kabunang.
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dipimpin Bupati Umbu Lili Pekuwali yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumba Timur. Adapun Pemerintah Provinsi NTT dipimpin Gubernur Melki Laka Lena yang merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Menurut Umbu Rudi, hubungan tersebut perlu diterjemahkan dalam bentuk kerja sama pemerintahan yang konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
”Kita memiliki jalur koordinasi yang kuat dari kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat. Sinergi ini harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat desa secara lebih efektif,” ujarnya.
Ia juga mengatakan pemerintah daerah perlu terus mengusulkan kebutuhan listrik masyarakat berdasarkan data yang jelas sehingga program pemerintah pusat dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Bagi Pinu Pahar, persoalannya pada akhirnya bukan hanya tentang ada atau tidak adanya lampu di rumah-rumah warga. Ketiadaan listrik telah menyentuh ruang-ruang yang lebih mendasar: bagaimana pemerintah memberikan pelayanan, bagaimana sekolah menjalankan administrasi, bagaimana anak-anak mengikuti sistem pendidikan yang semakin digital, dan bagaimana masyarakat membuka akses terhadap kegiatan ekonomi.
Genset yang diserahkan Umbu Rudi menjadi solusi sementara. Tantangan berikutnya adalah memastikan bantuan sementara itu tidak menjadi pengganti bagi pembangunan jaringan listrik yang permanen.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Sumba Timur, Umbu Aryad Tunggu Djama, mengatakan kehadiran anggota DPR RI di wilayah selatan Sumba Timur dapat memperpendek jarak antara masyarakat dan pengambil kebijakan di tingkat nasional.
Bagi warga Pinu Pahar, harapannya sederhana: listrik tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dicari dengan menempuh perjalanan berjam-jam ke kota, tetapi hadir di kampung sebagai bagian dari layanan dasar yang semestinya mereka nikmati.*/laurens
Komentar