WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II, Dr. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H., menegaskan pemerintah akan terus merespons kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi laut perintis, termasuk dengan membuka kembali pelayaran yang sempat dihentikan. Menurutnya, layanan tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan publik bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil.
“Di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur, kapal perintis bukan hanya moda transportasi. Kehadirannya memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pelayanan dasar, distribusi logistik, serta peluang ekonomi,” ujar Umbu Rudi Kabunang di Waingapu, Senin (20/7/2026).
Di tengah tantangan konektivitas wilayah kepulauan, angkutan laut perintis masih menjadi tumpuan utama masyarakat NTT. Kapal-kapal perintis tidak hanya mengangkut penumpang dan barang, tetapi juga menjaga keterhubungan pulau-pulau kecil dengan pusat pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan aktivitas perekonomian.
Apresiasi untuk KSOP Waingapu
Umbu Rudi juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Waingapu yang dinilai konsisten mengoordinasikan penyelenggaraan angkutan laut perintis di wilayah Sumba dan sekitarnya.
Menurutnya, pelayaran perintis merupakan salah satu instrumen strategis negara dalam menghadirkan pelayanan kepada masyarakat di daerah terpencil, terluar, dan tertinggal.
Saat ini, KSOP Kelas IV Waingapu mengoordinasikan dua trayek pelayaran perintis yang menghubungkan berbagai wilayah di kawasan timur Indonesia.
Trayek R-33 dilayani oleh KM Sabuk Nusantara 79 dengan rute Waingapu–Waikelo–Labuan Bajo–Bima–Kayangan–Bali pulang-pergi selama sekitar 10 hari. Jalur ini menjadi penghubung penting antara Pulau Sumba dengan Nusa Tenggara Barat hingga Bali, baik untuk mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.
Sementara itu, trayek R-34 dilayani KM Sabuk Nusantara 43 yang melayari rute Waingapu–Salura–Raijua–Seba–Ndao–Batutua–Kupang–Wulandoni–Larantuka pulang-pergi dengan waktu pelayaran sekitar 12 hari. Trayek ini menjangkau pulau-pulau kecil yang selama ini sangat bergantung pada transportasi laut sebagai akses utama.
Kepala KSOP Kelas IV Waingapu, Dr. Fadly Afand Djafar, S.H., M.H., mengatakan penyelenggaraan pelayaran perintis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga konektivitas nasional hingga wilayah kepulauan.
“Pelayaran perintis bukan sekadar layanan transportasi. Kapal-kapal ini menjadi penghubung kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan. Karena itu kami berkomitmen memastikan pelayanan berjalan aman, tertib, tepat waktu, dan berkesinambungan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Fadly menambahkan, KSOP Waingapu terus memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, operator kapal, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan angkutan laut perintis tetap berjalan optimal.
Komitmen menjaga konektivitas tersebut sejalan dengan keputusan pemerintah yang kembali mengoperasikan layanan angkutan penyeberangan perintis di Nusa Tenggara Timur setelah sebelumnya sempat dihentikan akibat keterbatasan anggaran subsidi. Kebijakan itu dinilai penting karena transportasi laut masih menjadi satu-satunya akses bagi sebagian masyarakat di wilayah kepulauan.
Sebelumnya, penghentian sementara layanan sempat menghambat mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, hingga aktivitas ekonomi di sejumlah pulau. Dengan beroperasinya kembali angkutan perintis, diharapkan konektivitas antarpulau kembali normal sehingga pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berjalan.
Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, kapal perintis bukan sekadar sarana transportasi, melainkan urat nadi kehidupan. Di tengah bentang kepulauan yang luas, keberadaan layanan tersebut menjadi jaminan agar masyarakat tetap terhubung, pelayanan publik terus berlangsung, dan roda perekonomian bergerak dari satu pulau ke pulau lainnya.*/llt
Komentar