KALABAHI,SELATANINDONESIA.COM – Kabupaten Alor menghadapi ironi besar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di tengah ribuan kendaraan bermotor yang setiap hari beroperasi di jalan-jalan wilayah kepulauan itu, tingkat kepatuhan membayar pajak justru masih sangat rendah. Kondisi tersebut menjadi sorotan utama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena saat meninjau Kantor UPTD Samsat Alor, Senin (25/5/2026).
Dalam arahannya kepada jajaran pemerintah daerah dan perangkat teknis, Gubernur Melki menegaskan bahwa sektor Samsat hingga kini masih menjadi tulang punggung utama penerimaan daerah NTT. Dari total target PAD Provinsi NTT tahun 2026 sebesar sekitar Rp2,8 triliun, sebanyak 67 persen berasal dari sektor Samsat. Bahkan, dari total penerimaan Samsat tersebut, sekitar 78 persen disumbang oleh pajak kendaraan bermotor (PKB).
Angka itu menunjukkan bahwa kemampuan daerah membiayai pembangunan masih sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang tidak kecil. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat bersama pemerintah daerah, jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Alor diperkirakan mencapai sekitar 31 ribu unit. Akan tetapi, kendaraan yang tercatat aktif membayar pajak baru sekitar 4 ribu unit.
“Kita harus bekerja dengan hitung-hitungan yang realistis. Kalau kendaraan banyak tetapi yang bayar pajak sedikit, target tentu sulit tercapai,” ujar Gubernur Melki.
Menurut dia, persoalan utama bukan semata keterbatasan ekonomi masyarakat. Ia menilai sebagian besar pemilik kendaraan masih mampu membeli bahan bakar, rokok, maupun kebutuhan konsumsi lainnya. Karena itu, pembayaran pajak seharusnya juga menjadi prioritas sebagai bentuk kewajiban warga negara.
Di tengah perubahan pola pengelolaan anggaran nasional yang semakin terpusat di pemerintah pusat, Gubernur Melki mengingatkan daerah kini tidak lagi memiliki ruang besar untuk bergantung pada dana transfer pusat seperti sebelumnya. Pemerintah daerah dituntut lebih kreatif mencari sumber pembiayaan sendiri melalui optimalisasi PAD.
“Sekarang program dari pusat sudah datang dengan peruntukan yang jelas. Ruang improvisasi daerah semakin kecil. Karena itu PAD menjadi sangat penting,” katanya.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Provinsi NTT mendorong keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah kabupaten, aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, hingga Jasa Raharja. Pendekatan sosial dinilai menjadi strategi penting, terutama di wilayah kepulauan seperti Alor yang memiliki karakter sosial masyarakat yang kuat.
Gubernur Melki mencontohkan praktik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu mencapai tingkat kepatuhan pajak kendaraan di atas 80 persen melalui keterlibatan aktif aparat desa dan kelurahan.
“Kalau masyarakat lebih mendengar pendeta, libatkan pendeta. Kalau lebih mendengar tokoh adat atau ustaz, maka mereka yang harus ikut menyampaikan pentingnya bayar pajak,” ujarnya.
Selain persoalan kepatuhan pajak, Gubernur juga menyoroti banyaknya kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Alor. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan potensi penerimaan pajak daerah bocor ke provinsi lain.
Karena itu, ia meminta proses mutasi kendaraan dipermudah selama kendaraan tersebut legal dan tidak terkait tindak kejahatan.
“Kalau kendaraan dipakai di sini, maka pajaknya juga harus dibayar di sini,” kata Gubernur Melki.
Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Alor Cornelis Adoe mengungkapkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2026 meningkat signifikan menjadi Rp23,5 miliar atau naik sekitar 102 persen dibanding target tahun sebelumnya.
Hingga 22 Mei 2026, realisasi penerimaan baru mencapai Rp3,87 miliar atau sekitar 16,5 persen dari target tahunan. Meski demikian, nominal penerimaan tahun ini disebut meningkat sekitar Rp1 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu.
Cornelis mengakui tantangan geografis menjadi hambatan utama pelayanan perpajakan di Alor. Dengan jumlah pegawai hanya 14 orang, Samsat harus melayani wilayah kepulauan yang luas hingga ke Pantar dan sejumlah pulau kecil lainnya.
Di sejumlah wilayah, masyarakat bahkan harus mengeluarkan biaya perjalanan ratusan ribu rupiah hanya untuk membayar pajak kendaraan.
“Kadang ongkos perjalanan lebih mahal daripada nilai pajaknya sendiri,” ujarnya.
Keterbatasan jaringan internet juga membuat digitalisasi pembayaran belum berjalan optimal. Meski demikian, Samsat Alor bersama Jasa Raharja terus mengembangkan sistem pelayanan digital yang nantinya direncanakan diterapkan lebih luas di seluruh wilayah NTT.
Saat kegiatan tersebut, Gubernur Melki turut didampingi oleh Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Ketua DPRD Kabupaten Alor, pimpinan OPD Kabupaten Alor, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Doris Rihi, serta Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT.
Di tengah tantangan fiskal daerah dan keterbatasan transfer pusat, pemerintah berharap peningkatan kepatuhan pajak kendaraan dapat menjadi pintu masuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah kepulauan seperti Alor.*/jendPurek/llt
Komentar