KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Di tengah upaya Nusa Tenggara Timur memperkuat fondasi fiskal daerah, kabar menggembirakan datang dari ranah kepatuhan pajak: wilayah Bali Nusra mencatatkan diri sebagai yang terbaik secara nasional dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2026. Capaian ini menjadi penanda bahwa kesadaran pajak di daerah kepulauan tersebut kian tumbuh, sekaligus membuka ruang optimisme baru bagi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kini memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendorong optimalisasi penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi daerah, capaian pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wilayah Bali Nusra yang menempati posisi terbaik secara nasional pada 2026 menjadi sinyal positif meningkatnya kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Judiana Manihuruk bersama jajaran Direktorat Jenderal Pajak Wilayah NTT di Rumah Jabatan Gubernur NTT, Kamis (7/5/2026).
Kepala Kanwil DJP NTT Judiana Manihuruk menyebut keberhasilan pelaporan SPT tahun 2026 di wilayah Bali dan Nusa Tenggara menjadi pencapaian penting yang tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah serta meningkatnya partisipasi wajib pajak.
“Pelaporan SPT Tahun 2026 wilayah Bali Nusra menjadi nomor satu terbaik secara nasional. Ini menunjukkan sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat berjalan baik,” ujar Judiana.
Menurut dia, capaian tersebut bukan sekadar indikator administrasi perpajakan, melainkan juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya pajak sebagai instrumen pembangunan daerah.
DJP, lanjut Judiana, juga berkomitmen mendukung target Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2,8 triliun. Dukungan itu dilakukan melalui penguatan edukasi perpajakan, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pelatihan pemasaran digital bagi pelaku usaha lokal.
Selain itu, DJP mendorong pembentukan agen komunikasi pajak di setiap perangkat daerah melalui Surat Keputusan Gubernur guna mempercepat koordinasi dan memperluas jangkauan edukasi perpajakan di lingkungan birokrasi maupun masyarakat.
Gubernur Melki Laka Lena menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan DJP menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi NTT. Di tengah besarnya tantangan perdagangan daerah, pemerintah berupaya menghubungkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi dengan optimalisasi penerimaan negara dan daerah.
“Kita punya sekitar Rp51 triliun defisit perdagangan yang harus kita gerakkan menjadi peluang pertumbuhan ekonomi. Karena itu, konektivitas sumber-sumber pendapatan daerah perlu diperkuat bersama DJP,” kata Gubernur Melki.
Ia berharap dukungan Kanwil DJP tidak hanya pada optimalisasi perpajakan, tetapi juga dalam memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta penguatan kapasitas UMKM di NTT.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Plt Sekretaris Daerah NTT Flouri Rita Wuisan bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah pengampu PAD dan sektor ekonomi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.*/Fara Therik/llt
Komentar