TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), menjadi momentum istimewa bagi ratusan tenaga pendidik. Sebanyak 1.554 guru resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebuah langkah yang tidak hanya memberi kepastian status kerja, tetapi juga membuka babak baru dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah itu.
Penyerahan SK secara simbolis dilakukan dalam upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wula, di halaman kantor bupati, Sabtu (2/5/2026). Bagi para guru, momen ini menjadi “kado utama” Hardiknas, pengakuan formal atas pengabdian panjang mereka sekaligus jaminan kesejahteraan yang lebih pasti.
Status PPPK membawa konsekuensi penting. Selain memberikan kepastian penghasilan dan perlindungan kerja yang lebih jelas dibanding sebelumnya, skema ini juga menuntut peningkatan tanggung jawab profesional para guru di ruang kelas maupun di tengah masyarakat.
Dalam amanatnya, Bupati Ratu Wula menegaskan bahwa penyerahan SK bukan sekadar seremoni administratif. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari perubahan sistem pendidikan yang lebih luas di Sumba Barat Daya.
“Guru harus disiplin. Guru harus menjadi teladan, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga masyarakat,” ujarnya tegas.
Ia menekankan bahwa profesionalisme guru merupakan fondasi utama dalam menciptakan pendidikan berkualitas. Karena itu, peningkatan kesejahteraan harus berjalan seiring dengan peningkatan kinerja dan integritas.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan memperkuat pengawasan melalui penerapan absensi elektronik berbasis sidik jari di satuan pendidikan. Selain itu, standar kedisiplinan di sekolah akan diselaraskan dengan standar yang berlaku di lingkungan organisasi perangkat daerah.
Langkah tersebut dipandang sebagai upaya konkret membangun tata kelola pendidikan yang lebih akuntabel. Di tengah tantangan ketimpangan mutu pendidikan dan kondisi geografis wilayah, disiplin dan profesionalisme guru menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar.
Lebih jauh, kebijakan ini juga diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia menghadapi bonus demografi 2045. Pemerintah daerah menilai, investasi pada kualitas guru hari ini akan menentukan daya saing generasi muda Sumba Barat Daya di masa depan.
Dengan kepastian status yang kini telah diperoleh, para guru diharapkan tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan merata hingga ke pelosok.*/kominfoSBD/llt
Komentar