WAIBAKUL,SELATANINDONESIA.COM – Bupati Paulus S. K. Limu memimpin Upacara Kesadaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, Senin (20/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Bupati itu tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat disiplin dan arah kebijakan aparatur sipil negara (ASN).
Upacara diikuti oleh Wakil Bupati Martinus Umbu Djoka, Sekretaris Daerah Bernardus B. Gela, jajaran staf ahli, asisten, pimpinan perangkat daerah, serta ratusan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Suasana berlangsung tertib dan khidmat sejak awal hingga akhir kegiatan.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) pengangkatan PPPK paruh waktu tahun 2026 kepada tiga perwakilan. Penandatanganan perjanjian kerja turut dilakukan sebagai bagian dari penguatan komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Sebanyak 786 PPPK paruh waktu resmi diangkat setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan yang berlaku. Bupati Paulus menyampaikan apresiasi kepada para penerima SK, seraya mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai mandat yang diberikan.
Namun, di tengah proses tersebut, ia juga menyoroti dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pengangkatan PPPK paruh waktu. Perdebatan yang berlangsung lebih dari satu tahun itu mencakup berbagai aspek, mulai dari waktu pengangkatan hingga adanya peserta yang tidak memenuhi syarat.
“Perlu ada sosialisasi yang terbuka dan jelas kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” ujar Bupati Paulus.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Upacara Kesadaran tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan rutin. Upacara, menurutnya, merupakan ruang refleksi untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat komitmen kebangsaan.
Dalam arahannya, Bupati Paulus juga menekankan pentingnya peran ASN sebagai garda terdepan pembangunan daerah. ASN dituntut memiliki semangat juang, profesionalitas, serta dedikasi tinggi, khususnya dalam sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran untuk menyelaraskan kinerja dengan visi dan misi pemerintah daerah serta program strategis di tingkat nasional dan provinsi.
Di bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah terus mendorong program Rumah Mandiri sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Program tersebut menyasar fakir miskin dan anak terlantar, termasuk melalui dukungan beasiswa dan Program PK POM.
Menurut Bupati Paulus, Program PK POM telah ditetapkan melalui keputusan bupati dengan 500 rumah tangga sasaran yang didampingi oleh orang tua asuh. Ia menekankan bahwa pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan hingga masyarakat benar-benar mandiri.
“Pendampingan tidak boleh berhenti di awal, tetapi harus berlanjut sampai tahap pemberdayaan,” katanya.
Upacara yang berlangsung lancar itu menjadi penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat.*/prokopimSTeng/llt
Komentar