KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyoroti mandeknya pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjungan Kinerja kepada ASN Provinsi NTT.
Padahal, kinerja Pemda NTT khususnya dalam memberikan pelayanan publik amat ditentukan oleh kinerja ASN lingkup Pemprov NTT. Kinerja para ASN pada galibnya ditentukan juga oleh tingkat kesejahtraannya.
“Fraksi Partai Golkar mengamati, bahwa TPP justru turun dan tidak lancar pembayarannya di TA 2023 ini. Tentu hal ini menjadi kedala berat bagi Saudara Penjabat Gubernur. Bagaimana ASN mau dituntut meningkatkan kinerja, sementara kesejahtraannya justru menurun. Oleh karena itu Saudara Penjabat Gubernur perlu memberi perhatian lebih kepada realisasi TPP dan Tunjangan Kinerja ASN,” sebut juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD NTT Johan Oematan ketika menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar DPRD NTT terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT dalam Sidang Paripurna DPRD NTT, Selasa (19/9/2023).
Sidang paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT Dr. Inche Sayuna dan dihadiri Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G.L. Kalake serta Anggota DPRD NTT dan Pimpinan OPD Provinsi NTT.
Johan Oematan menyebut, permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendapatan daerah yang dicantumkan dalam buku Nota Keuangan, jika dicermati semuanya merupakan kendala manajemen dan keterbatasan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah daerah. “Karena itu saudara Penjabat Gubernur perlu menjelaskan tentang kebijakan yang akan ditempuh dalam membenahi aspek manajemen birokrasi dan kinerja ASN termasuk memenuhi hak-hak keuangan ASN,” sebut Fraksi Golkar.
Selain itu, Fraksi Golkar yang dipimpin Ketua Hugo Rehi Kalembu dan Sekretaris Mohammad Ansor mengingatkan soal penggunaan dana pinjaman PEN sebesar kurang lebih Rp.1 trilyun. “Fraksi Partai Golkar ingin Penjabat Gubernur memberikan penjelasan yang berkaitan kualitas out put yang dihasilkan berupa ruas jalan hotmix, ruas jalan GO, ruas jalan GO plus, pembangunan SPAM dan embung-embung yang tersebar di Kabupaten/Kota se NTT. Sejauh hasil pengamatan Fraksi Partai Golkar, bahwa kualitas ruas jalan konstruksi GO dan GO plus sangat memprihatinkan, juga kualitas SPAM dan embung-embung,” sebut Fraksi Golkar.
Masih dalam kaitan dengan pemanfaatan dana pinjaman PEN yang tak sesuai dengan akta perjanjian kreditnya sebesar Rp 76 milyar yang sudah menjadi temuan BPK, Fraksi Partai Golkar minta penjelasan.
Fraksi Golkar juga menyebut, capaian realisasi pendapatan daerah khususnya PAD sebesar 43,43% keadaan 8 September 2023 merupakan capaian terendah dalam periode ini. Sementara rancangan perubahan PAD menurun sebesar 21% dari anggaran murni.
“Persoalanya sisa waktu efektif hanya tiga bulan lebih, apakah bisa mencapai target Rp1,699 triliun lebih, mengingat dalam 8 bulan anggaran murni, realisasinya hanya mencapai Rp 929 milyard lebih. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan tentang kiat, upaya terukur dan tekad pencapaiannya,” ujar Johan Oematan.
Ia menambahkan, realisasi Belanja Modal pada 8 September 2023 hanya mencapai 27,31%, merupakan capaian yang sangat rendah. “Mengingat bahwa belanja modal sangat penting untuk peningkatan aset daerah yang menjadi indikator kemampuan otonomi daerah maka perlu menempatkan pos belanja daerah dengan proporsi target dan realisasi yang memadai karena pada gilirannya aset daerah dapat dikelola menjadi sumber pendapatan daerah dan oleh pemerintah pusat menjadi dasar penilaian untuk alokasi dana pusat kepada daerah,” jelas jubir Fraksi Golkar, Johan Oematan.***Laurens Leba Tukan
