G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Tag: Golkar NTT

  • Golkar Berduka, Anggota DPRD NTT Devy Gadi Djou Berpulang

    Golkar Berduka, Anggota DPRD NTT Devy Gadi Djou Berpulang

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Kabar duka kembali menyelimuti DPRD Provinsi NTT. Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD NTT Joseph A. Gadi Djou dikabarkan meninggal dunia, di Kabuaten Ende, Jumat (10/4/2020) malam.

    Kabar tentang berpulangnya Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT itu datang dari Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Ende Megy Sigasare. “Telah berpulang ke rumah Bapak di Surga, saudara terkasih kita DR. Devi Gadi Djou, Anggota DPRD Provinsi NTT, Jam 23.00 Wita, baru saja di Ende,” demikian pesan whatsapp dari Megy Sigasare kepada SelatanIndonesia.com, Jumat (10/4/2020) malam.

    Ketua DPD I Partai Golkar NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang dihubungi mengatakan,  Devi Gadi Djou sebagai akademisi yang mencapai gelar doktor dan kemudian menjadi politisi merupakan sosok yang tenang dan ramah, baik hati dan pendiam. Bagi Melky, Devi adalah tipe pekerja politik yang apa adanya dan tidak banyak menuntut sebagaimana khas seorang politisi.

    “Kemarin Devi masih mewakili DPD Partai Golkar NTT bersama DPD Partai Golkar Ende memberikan bantuan APD bagi RSUD Ende  dalam menangani covid-19,” sebutnya.

    Dikatakan Melky, mendengar kepergiannya malam ini dari Megi Sigasare dan komunikasi langsung dengan Lori Gadi Djou kakak kandungnya, ia dan keluarga terhenyak dalam sedih yang mendalam.

    “Selamat jalan Kae Devi demikian kami memanggilnya sejak kecil. Sudah purna tugas dan ziarah hidup di dunia fana ini. Walau baru sebentar berkiprah di DPRD Provimsi NTT, kepolosan keramahan dan semangat Kae Devi untuk terus berkarya dalam kondisi apapun akan terus kami kenang. Beristirahatlah dalam damai dan kasih Tuhan Kae Devi, R l P,” tulis Melky Laka Lena dalam pesan whatsapp.

    Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab meninggalnya Devi Gadi Djou.***Laurens Leba Tukan

  • Geliat AMPI Belu Cegah Covid-19 di Batas NKRI

    Geliat AMPI Belu Cegah Covid-19 di Batas NKRI

    ATAMBUA,SELATANINDONESIA.COM – Kabupaten Belu adalah beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan Repubik Demokratik Timor Leste (RDTL). Sebagai daerah perbatasan darat dengan RDTL, Kabupaten Belu termasuk salah satu wilayah yang rentan terhadap pandemi Covid-19.

    Itu pasalnya, Angkatan Muda Pembaharu Indonesia (AMPI) Kabupaten Belu, menggelar aksi soasial denga membagikan masker gratis kepada masyarakat umum di seumlah titik di Kota Atambua.

    “Aksi ini sebagai bentuk kepedulian sosial dari DPD AMPI Kabupaten Belu kepada masyarakat untuk membantu pemerintah mencegah pandemic Covid-19,” ujar Ketua AMPI Kabupaten Belu, Marselus Seran yang menghubungi SelatanIndonesia dari Atambua, Jumat (3/4/2020).

    Ia memberikan apresiasi kepada DPD II Partai Golkar Kabupaten Belu maupun DPD I Partai Golkar NTT yang sudah menyumbangkan 500 masker kepada DPD AMPI Kabupaten Belu untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis.

    “Meskipun hal sederhana, tetapi bagi kami keterlibatan dari semua elemen masyarakat untuk mencegah pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan,” ujar bekas Sekjen PMKRI Cabang Atambua ini.

    Untuk diketahui, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bel uterus melakukan monitoring perkembangan jumlah pelaku perjalanan beresiko dalam pemantauan. Sesuai data yang dirilis hingga Kamis (2/4/2020) menyebutkan jumlah pelaku perjalanan beresiko dalam pemantauan sebanyak 557 orang dan jumlah Orang Dalam Pemantauan sebanyak 39 orang sedangkan pasien dalam pengawsan nihil. ***Laurens Leba Tukan

  • Hugo Kalembu: Jangan Politisasi Pandemi Covid-19

    Hugo Kalembu: Jangan Politisasi Pandemi Covid-19

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT Hugo Rehi Kalembu menhimbau kepada seluruh pihak untuk menghindarkan diri dari upaya politisasi pandemi covid 19 untuk tujuan politik praktis. “Yang kita sedang hadapi adalah hidup atau matinya kita sebagai bangsa,” ujar politisi senior Partai Golkar asal Pulau Sumba ini.

    Hugo Kalembu memberikan apresiasi terhadap langkah dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi covid 19. “Sumbang saran dari semua pihak amat diperlukan tetapi bukan dalam nada saling menyalahkan,” ujar Hugo.

    Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT ini mengatakan, semua pihak membutuhkan uluran tangan dari semua lapisan masyarakat secara ikhlas untuk tujuan kemanusiaan. “Kita butuh kerja profesional. Maka mari kita dengarkan pendapat dan keluhan para medis, dokter dan perawat yang ada digaris terdepan yang penuh resiko tapi dengan pantang menyerah mereka terus bekerja,” katanya.

    Hugo menambahkan, perlu percepatan pengadaan APD yang memadai untuk semua Rumah Sakit yang menjadi rujukan Covid-19 di NTT. Ia bahkan menghimbau kepada seluruh kepala daerah dapat melakukan diskresi dalam menggunakan APBD untuk penangan Covid-19 didaerahnya.

    “Sekali lagi, yang hadapi saat ini adalah masalah keselamatan  warga, dan keselamatan warga adalah hukum tertinggi,” katanya.

    Senada dengan itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Yosef Sani Betan mengatakan, pernyataan Wakil Gubernur NTT ketika tanggal 3 Maret 2020 yang menjadi topik diskusi di berbagai media sosial belakangan ini masih dipandang sebagai pernyataan yang normal dan sangat realistis untuk kondisi saat itu.

    Mantan Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, Yoseph Sani Betan

    “Saat itu ketika hampir seluruh  pemimpin di seluruh Indonesia baik pusat maupun daerah belum mengikuti dan mendalami kasus Covid-19 seperti saat ini bahkan belum menghadapi dampak penyebaran secara masif di semua wilayah Indonesia seperti beberapa hari ini yang begitu cepat. Sehingga bagi saya pernyataan itu normal dan realistis jika disampaikan saat itu sesuai kondisi,” sebut Nani Betan.

    Ia menambahkan, jika wawancara itu dibuat dalam sepekan terakhir ini maka tentu Wakil Gubernur NTT tidak akan mengeluarkan penyataan seperti itu. “Saya kira jika saat itu juga ditanyakan kepada para Kepala Daerah atau pejabat lainpun, tentu pasti juga akan serupa jawaban dan pandangannya, karena dimensi ruang dan waktunya menajdi patokan.  Karena saat itu, angkah penyebaran di Indonesia belum terlalu terasa dan masif seperti hari in,” katanya.***Laurens Leba Tukan

  • Reses di TTS, Melky Laka Lena Bawa Peneliti BPOM Pusat

    Reses di TTS, Melky Laka Lena Bawa Peneliti BPOM Pusat

    SOE,SELATANINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena dalam kegiatan Reses di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), membawa serta Plt. Kepala  Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Dr. Tepi Usia. Laka Lena juga didampingi pimpinan BPOM NTT Sem Lapik dan Yosep Nahak.

    Melky Laka Lena dalam arahannya mengingatkan agar selalu masyarakat Kabupaten TTS wajib dan harus memperhatikan pola hidup sehat dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan dimulai dari rumah tangga, sekolah, tempat kerja dan tempat umum lainnya.

    “Perbiasakan untuk selalu hidup sehat dimulai dari rumah tangga, sekolah-sekolah, tempat kerja dan tempat-tempat umum lainnya,” ujar Melky.

    Ketua DPD Golkar NTT ini menekankan agar warga masyarakat TTS untuk membuang sampah pada tempatnya, makan makanan yang bergizi, olahraga dan istirahat yang cukup. “Intinya pola hidup sehat harus dijaga terutama dimulai dari rumah tangga dan lingkungan dimana saja kita berada maka penyakit jenis apapun juga kalau kita menerapkan pola hidup sehat maka tidak akan kena,” kata Melky.

    Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tepi Usia menjelaskan, belakangan ini banyak masyarakat TTS yang mengalami keracunan makanan yang diduga kadaluarsa.

    Menurut Tepi yang juga seorang peneliti kesehatan ini, kondisi itu sebagai akibat dari kurang pahamnya masyarakat untuk membedakan jenis obat atau bahan makanan yang layak dikonsumsi terutama dari segi masa berlakunya, warna makanan, dan juga cara menyajikannya.

    Pada kegiatan reses di Noemeto, Kabupaten TTS, Melky Laka Lena juga membagikan makanan tambahan bagi balita berupa biskuit. Melky berharap agar para petugas medis untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan terus mensosialisasikan untuk menerapkan pola hidup sehat dengan semboyang, “Salam Sehat, TTS Sehat Bersyukur”. **Paul Papa Resi

  • Sambut Pesparani Nasional, Kementrian PUPR Siap 15 M Rehab Stadion Oepoi

    Sambut Pesparani Nasional, Kementrian PUPR Siap 15 M Rehab Stadion Oepoi

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, H. Mohammad Ansor mengatakan, ia  telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan mendapat hasil positif bahwa telah disiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk merenovasi Stadion Oepoi Kupang.

    Politisi senior Partai Golkar ini mengatakan, Komisi V DPRD Provinsi NTT memberikan dukungan penuh untuk suksesnya penyelenggaraan dan sukses pengelolaan administrasi kegiatan. “Kami berharap NTT bisa menjadi juara nasional dan dikenang sepanjang masa,” ujar Ansor ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persiapan panitia kegiatan Pesparani Tingkat Nasional II di Ruang Kelimutu DPRD Provinsi NTT, Kamis (12/2/2020).

    RDP itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT, Aloysius Malo Ladi dan dihadiri Sekertaris Daerah Provinsi NTT Benediktus Polo Maing, Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Provinsi NTT, Fransiskus Salem, Ketua Umum Pesperani Tingkat Nasional II, Ahmad Jamaludin, Ketua Panitia Pelaksana Pesperani Nasional II, Sinun Petrus Manuk, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Muhamad Ansor dan Kristin Patty serta para anggota.

    Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing mengatakan Pemerintah Provinsi NTT telah mengalokasikan dana sebesar Rp 7 miliar untuk mendukung kegiatan Pesperani Tingkat Nasional II di Kota Kupang.

    Dijelaskan, dana Rp 2 miliar dihibahkan untuk pembangunan renovasi Aula Gereja Sta. Maria Assumpta Kupang, Aula Gereja Paulus Kupang dan Aula El Tari Kupang. Sementara dana Rp 5 miliar untuk mendukung kegiatan lainnya.

    Sekda Polo Maing mengatakan, sejauh ini panitia dan Pemerintah Provinsi NTT terus membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Bahkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT sudah bersurat ke Presiden Joko Widodo memohon dukungan dana.

    Informasi yang diperoleh bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan Rp 15 miliar untuk merenovasi Stadion Oepoi Kupang yang akan digunakan untuk venue utama pembukaan dan penutupan kegiatan Pesperani Tingkat Nasional II.

    Selain itu kata dia, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PUPR NTT juga menyiapkan dana Rp 5 miliar untuk penataan jalan dan taman di sekitar GOR Oepoi. Kemudian PUPR Kota juga mengalokasikan dana memperbaiki jalan-jalan yang ada.

    Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT Yeni Veronika meminta agar pelaksanaan kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Pesperani) II Tingkat Nasional memberikan dampak posetif bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ada di NTT. “Saya minta agar kegiatan Pesperani Tingkat Nasional II ada dampak manfaatnya bagi masyarakat UMKM kita,” kata politisi Partai Amanat Nasional ini.

    Dia meminta panitia untuk melibatkan Dekranasda Kabupaten/Kota se-NTT dan UMKM dalam kegiatan akbar ini. Yeni mengatakan, berdasarkan pengalaman kegiatan Tour de Flores dari Lembata sampai Manggarai Barat-Labuan Bajo dinilai tidak memberi dampak apa-apa untuk masyarakat Flores khususnya UMKM yang ada.

    Padahal menurutnya dana yang digelontorkan untuk mendukung kegiatan Tour de Flores tidak sedikit jumlahnya. Dimana setiap kabupaten memberikan dukungan dana sekitar Rp 1 miliar namun tidak memberi dampak apa-apa bagi masyarakat dan UMKM yang ada.

    Dikatakan, pada prinsipnya DPRD Provinsi NTT mendukung penuh kegiatan Pesperani Tingkat Nasional II di Kupang. “Intinya kita mendukung penuh kegiatan Pesperani ini. Tapi harus memberi dampak bagi masyarakat terutama UMKM yang ada,” ujarnya.

    Selain itu, srikandi dari dapil Manggarai Raya ini meminta agar panitia pelaksana memilih dan menyiapkan juri yang independen dan kredibel dalam memberikan penilaian. “Kita minta panitia agar juri yang akan ditunjuk harus diseleksi dengan baik. Hal ini untuk menghindari tidak memihak pada kontingen atau peserta tertentu. Dan itu harus perhatikan dan dihindari,”ungkapnya.

    Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Provinsi NTT, Fransiskus Salem menyampaikan bahwa sesuai hasil audiensi Panitia Pesparani Nasional dan Wakil Gubernur NTT bersama Menteri PUPR, sudah mendapatkan respon positif alokasi anggaran untuk membiayai renovasi stadion Oepoi Kupang dan sejumlah fasilitas pendukung.

    “Mengingat jumlah peserta yang mencapai belasan ribu orang dari seluruh Indonesia yang akan hadir saat acara pembukaan dan penutupan kegiatan maka tempat yang representatif adalah Stadion Oepoi. Dengan demikian, perlu ada perbaikan dan pembangunan fasilitas di lokasi itu,” kata Salem. ***Vian Kewohon

    Editor: Laurens Leba Tukan

  • Laka Lena: Pemerintah Jangan Hanyut dengan Corona, DBD Lebih Mencekam

    Laka Lena: Pemerintah Jangan Hanyut dengan Corona, DBD Lebih Mencekam

    JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah pusat diingatkan agar jangan terus membuang energi dan terlena dan hanyut hanya dengan mengurus wabah virus corona (COVID-19) yang merupakan virus bawaan dari luar negeri. Pemerintah didesak agar fokus mengurus penyakit lokal seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang telah menjadi penyakit endemik di tanah air sejak tahun 1968 dan saat ini telah merenggut nyawa 100 lebih Warga Negara Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi Kesehatan IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan itu dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema “Perlukah Undang-Undang Khusus Atasi Dampak COVID-19?” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa, (10/3/2020). Laka Lena mengatakan, penyakit DBD yang saat ini hampir 15 ribu orang Indonesia terkena itu seakan dilupakan pemerintah dan tidak menjadi perhatian serius ketimbang menguras tenaga hanya untuk mengatasi Covid-19 yang berasal dari Wuhan China.

    “Jangan lupa DBD dan TBC itu sangat berbahaya di negeri kita, sehingga kami mendeak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI agar lebih fokus mengatasi penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. “Intinya energi kita harus terbagi, virus corona diperhatikan, DBD juga harus lebih diurus lagi oleh pemerintah,” ujar Laka Lena

    Wakil Ketua Komisi Kesehatan IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena ketika diskusi Forum Legislasi dengan tema “Perlukah Undang-Undang Khusus Atasi Dampak COVID-19?” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa, (10/3/2020). Foto: Dokumen Melky Laka Lena

    Ketua DPD Golkar Provinsi NTT ini mengatakan, Presiden Joko Widodo kemarin memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk ke NTT melakukan pengecekan terkait wabah DBD tersebut. Pasalnya, sebut Laka Lena, NTT termasuk yang paling parah karena sudah banyak korban meninggal dunia karena DBD. “NTT sudah 33 orang meninggal karena DBD dan hampir 3.000 orang kena DBD. Se-Indonesia itu sudah hapir 15 ribu , dan 100 orang lebih mungkin ada yang meninggal,”  ujar Melky seperti dikutip dari jpnn.com

    Apoteker jebolan Universitas Sanatha Dharma Yogyakarta ini mengatakan, persoalan DBD lebih konkret dibanding corona dan kedua penyakit itu sama-sama belum ada obatnya. “DBD dan corona belum ada obatnya,” tegasnya.

    Meski demikian, ia yakin bahwa Indonesia punya kemampuan menghadapi dan melewati semua. “Kalau ini kita bisa lewati dengan baik termasuk protokol yang kita lakukan ini, dan juga bagaimana kemampuan Indonesia bisa menghadapi corona, maka ini bisa menjadi contoh yang lain,” katanya.

    Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengatakan bahwa DBD merupakan satu hal yang tidak boleh dilupakan. Ia meminta jangan terlena dengan Covid-19. “Karena DBD ini juga sudah KLB (keadaan luar biasa),” tegas Mufida.

    Dikataknnya, sudah ada 80 lebih korban yang meninggal dunia. Sedikitnya, kata dia, ada 14 ribu lebih kasus DBD se-Indonesia. “Lebih banyak daripada pasien Covid-19 dan juga korban dari Covid-19,” tegas  politikus PKS ini.

    Mufidayati mengatakan, Komisi IX DPR nanti perlu berbagi tugas untuk melakukan supervise terhadap DBD dan Covid-19. Dia juga meminta pemerintah benar-benar harus sangat serius memerhatikan kesehatan masyarakat di Indonesia dari segala macam virus. “Virus DBD ini akan lebih tinggi bahayanya dibandingkan dengan virus Covid-19 , tetapi juga tidak boleh menggampangkan Covid-19 juga,” katanya.

    Ia bahkan mengusulkan, perlu dibentuk satuan kerja pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian untuk menangani Covid-19. Sebab, kata dia, penanganan Covid-19 ini sangat terkait dengan kementerian lain. Di antaranya Kementerian Perhubungan,  Kementerian Luar Negeri, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, dan stakeholder lainnya. “Ini perlu dilbatkan dalam menangani Covid-19,” tegas Mufida.***Laurens Leba Tukan