Solusi Fleksibel untuk 9.000 PPPK di NTT: Hasil Lobi Gubernur Melki dengan Pemerintah Pusat

NTT Hadapi Tekanan Fiskal Tinggi, Pemerintah Pusat Pastikan Dukungan untuk PPPK dan Infrastruktur

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM– Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah berada di bawah tekanan fiskal yang tinggi akibat belanja pegawai yang melebihi batas maksimal yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Rasio belanja pegawai Pemprov NTT saat ini tercatat 51,15 persen, setelah penyesuaian berada di kisaran 40,29 persen, jauh di atas ambang batas 30 persen APBD.

Meski demikian, pemerintah pusat menegaskan kondisi ini bukan darurat fiskal. Tekanan tersebut justru menjadi tantangan serius yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan pembangunan di provinsi berbasis kepulauan ini.

Hal itu tercermin dalam rapat koordinasi yang digelar di Kupang, Selasa (31/3/2026), yang dihadiri langsung tim dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN-RB. Tim ini dipimpin Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, A. Fatoni, dan bertemu Gubernur Melki Laka Lena beserta jajaran OPD.

“NTT tidak darurat. Buktinya hari ini masih bisa mengangkat pegawai. Ini penting disampaikan ke publik bahwa ada solusi,” ujar Fatoni. Ia menegaskan, pemerintah pusat menyiapkan berbagai instrumen, mulai dari relaksasi regulasi, pergeseran anggaran cepat, hingga efisiensi belanja daerah, untuk menanggulangi tekanan fiskal.

Lobi Gubernur Melki untuk Solusi Fleksibel

Gubernur Melki menegaskan, situasi fiskal NTT merupakan dilema antara memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan tetap membiayai pembangunan infrastruktur yang mendesak. Ia menekankan, kondisi wilayah yang berbukit dan kepulauan membuat tekanan infrastruktur lebih berat dibandingkan daerah lain, misalnya Jawa Barat, yang memiliki kemampuan fiskal lebih tinggi.

Dalam forum tersebut, Gubernur Melki berhasil melobi pemerintah pusat agar memberikan fleksibilitas melalui:

1. Pergeseran anggaran tanpa harus menunggu perubahan APBD atau persetujuan DPRD.

2. Relaksasi batas belanja pegawai 30 persen dengan koordinasi lintas kementerian.

3. Peninjauan skema peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak, ekstensifikasi sumber baru, digitalisasi, dan inovasi.

“Daripada merumahkan pegawai, lebih baik didorong dengan skema nasional agar mereka bisa beralih ke sektor usaha secara sadar dan terlatih,” ujar Gubernur Melki, mengusulkan ASN tidak hanya menjadi pelayan publik, tetapi juga penggerak ekonomi lokal.

Fokus pada PPPK dan Pelayanan Publik

Gubernur Melki memastikan komitmen pemerintah provinsi tetap kuat untuk mengangkat lebih dari 1.500 PPPK baru. Ia menekankan pelayanan dasar, termasuk kesehatan, dan pendidikan tidak boleh terganggu meski tekanan belanja pegawai tinggi.

“Kami sudah dua kali mencari dokter spesialis kandungan, tetapi tidak ada yang mau karena insentif tidak kompetitif. Ini bukan soal administrasi, tapi soal nyawa rakyat,” tegas Gubernur Melki.

Sementara itu, Fatoni menegaskan, kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan cepat dalam kondisi mendesak. “Sering kali masalah bukan karena tidak ada uang, tapi karena takut mengambil keputusan. Padahal kewenangan itu dijamin undang-undang,” ujarnya.

Strategi Jangka Panjang

Selain efisiensi belanja dan pergeseran anggaran, pemerintah pusat melihat peningkatan PAD sebagai kunci menurunkan rasio belanja pegawai. Salah satu potensi terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor, yang kontribusinya bisa mencapai 60 persen PAD, namun realisasinya di NTT masih rendah.

Rapat koordinasi ini menandai langkah awal pencarian solusi konkret bagi persoalan belanja pegawai di NTT, sekaligus memastikan nasib ribuan PPPK tidak diputuskan secara sepihak tanpa skema yang jelas dan berkelanjutan. Fokus utama tetap pada pengangkatan PPPK, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur tanpa merugikan masyarakat.*/jendralpurek/llt