KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mulai mematangkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah Bernardus B. Gela memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama sejumlah anggota DPRD mengikuti evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2027 di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kupang, Senin (9/11/2026).
Evaluasi tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan rancangan anggaran daerah telah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas pemerintah.
Dalam pembahasan itu, sejumlah aspek strategis menjadi perhatian tim evaluator. Di antaranya kesesuaian perencanaan program dan kegiatan, struktur penganggaran, target pendapatan daerah, serta sinkronisasi kebijakan APBD dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sumba Tengah.
Salah satu fokus pembahasan adalah memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Penyelarasan tersebut diperlukan agar program, kegiatan, dan subkegiatan yang dianggarkan memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan daerah. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan.
Selain belanja daerah, evaluasi juga mencermati komponen pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pos lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah diminta memastikan bahwa target pendapatan disusun berdasarkan potensi riil, perhitungan yang terukur, serta memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas.
Aspek ini menjadi penting karena kapasitas fiskal daerah turut menentukan ruang gerak pemerintah dalam membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.
Evaluasi Ranperda APBD merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah provinsi terhadap rancangan anggaran kabupaten sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi pemerintah kabupaten untuk melakukan penyempurnaan terhadap substansi maupun struktur anggaran.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, proses ini diharapkan menghasilkan APBD 2027 yang lebih terarah, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Sekda Bernardus B. Gela mengatakan, evaluasi Ranperda APBD 2027 merupakan tahapan penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah disusun secara terarah serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan.
”Penyusunan APBD tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memperhatikan efektivitas penggunaan keuangan daerah agar setiap alokasi anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumba Tengah,” kata Sekda Bernardus.
Sebab, APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan pemerintah. Lebih dari itu, anggaran daerah merupakan instrumen kebijakan yang menentukan sejauh mana program pembangunan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah diharapkan dapat memastikan setiap rupiah anggaran memiliki sasaran yang jelas, memberikan manfaat nyata, serta mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.*/prokopimSTeng/llt
Komentar