WAIBAKUL,SELATANINDONESIA.COM — Kolaborasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah kian menguat melalui program rumah layak huni dan PK POM, sebagai satu langkah terpadu menekan kemiskinan dan stunting dari akar persoalan dan dimulai dari hunian, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi keluarga
Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di Kabupaten Sumba Tengah, Minggu (15/3/2026). Dalam pertemuan bersama jajaran pemerintah daerah di Aula Bappeda Sumba Tengah, Gubernur Melki menegaskan bahwa upaya mengentaskan kemiskinan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gubernur Melki, perhatian serius terhadap masyarakat miskin akan membawa dampak luas bagi pembangunan daerah. Ia mengingatkan bahwa sejak awal berdirinya republik, para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Mohammad Hatta telah menekankan pentingnya demokrasi politik berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi.
“Setiap orang berharga di mata politik, bukan hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai penentu arah kebijakan. Karena itu, kita harus memastikan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Salah satu langkah yang diprioritaskan adalah pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin di Sumba Tengah. Program ini dirancang mengikuti skema yang pernah diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan target sekitar 8.000 kepala keluarga.
Gubernur Melki menilai perbaikan rumah warga tidak sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menyentuh berbagai indikator kemiskinan sekaligus, mulai dari kesehatan keluarga, akses sanitasi, hingga kualitas hidup masyarakat.
“Kalau kita menyentuh rumah masyarakat, kita juga menyentuh banyak parameter kemiskinan,” kata Gubernur Melki.
Selain pembangunan rumah, pemerintah provinsi juga akan memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan fasilitas pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) didorong agar dapat diakses oleh masyarakat kecil, terutama mereka yang memiliki usaha produktif namun terkendala modal.
Gubernur Melki menegaskan, KUR tidak seharusnya hanya dinikmati oleh nasabah prioritas, tetapi harus menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat kecil.
Di sisi lain, pemerintah juga akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar pengelolaan pendapatan rumah tangga lebih bijak, termasuk dalam mengatur pengeluaran untuk kebutuhan keluarga maupun kegiatan adat.
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program tersebut, Pemerintah Provinsi NTT akan melibatkan Tim Percepatan Pembangunan Provinsi. Tim ini terdiri dari Tim Percepatan Ekonomi Kerakyatan dan Tim Pendataan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang bertugas membantu pemerintah daerah memperbaiki basis data kemiskinan.
Menurut Gubernur Melki, pembaruan data menjadi langkah penting agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi ulang data kemiskinan berbasis nama dan alamat.
“Satu orang tidak boleh menerima lebih dari satu bantuan pemerintah. Data harus bersih supaya program benar-benar sampai kepada mereka yang berhak,” ujarnya.
Upaya penguatan ekonomi rakyat juga diarahkan pada pengembangan sektor produktif berbasis potensi lokal. Pemerintah mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui program swasembada pangan, UMKM, hingga berbagai inisiatif ekonomi daerah seperti NTT Mart, One Village One Product (OVOP), dan One Student One Product (OSOP).
Bupati Sumba Tengah Paulus S. K. Limu mengatakan, kemiskinan dan stunting masih menjadi persoalan utama yang dihadapi daerahnya. Menurut dia, penyelesaian kedua masalah tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak.
“Kemiskinan dan stunting tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan kerja bersama dan komitmen kuat dari seluruh pihak,” kata Bupati Paulus.
Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah juga menjalankan program Pembangunan Pekarangan Pro Oli Mila (PK POM). Program ini dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Melalui program tersebut, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh paket bantuan berupa tiga ekor kambing, 11 ekor bebek, 400 benih ikan lele, serta pengembangan lahan hortikultura seluas dua are yang ditanami 15 jenis tanaman pangan bergizi.
Program ini diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pemenuhan gizi keluarga guna menekan angka stunting.
Di tengah berbagai upaya tersebut, pemerintah daerah juga masih menghadapi tantangan lain di bidang pendidikan dan kesehatan. Di sejumlah wilayah, masih banyak anak yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar dua persen pada tahun ini. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui sinergi program antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
“Kami akan berjuang dengan kemampuan yang ada. Kami berharap kehadiran pemerintah provinsi dapat memperkuat harapan masyarakat,” ujar Bupati Paulus.*/ak/llt
Komentar