KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai bersiap menghadapi potensi tekanan fiskal akibat dinamika global. Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan akan memangkas program organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Langkah antisipatif itu disampaikan Gubernur Melki dalam rapat virtual bersama tim peneliti, Selasa (24/3/2026), yang membahas tindak lanjut kajian terhadap program prioritas daerah, termasuk implementasi “10 Dasa Cita Ayo Bangun NTT”.
Menurut Gubernur Melki, situasi global yang tidak menentu, terutama akibat konflik Iran–Israel conflict, berpotensi memengaruhi struktur ekonomi nasional hingga ke tingkat daerah. Dampaknya diperkirakan akan terasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk di NTT.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi nasional. Jika asumsi makro berubah, maka belanja negara dan daerah juga pasti ikut berubah,” ujar Gubernur Melki.
Ia memperkirakan, setelah periode hari besar keagamaan seperti Lebaran dan Paskah, pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian terhadap postur anggaran. Jika hal itu terjadi, ruang fiskal daerah akan semakin terbatas.
Dalam kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTT akan melakukan rasionalisasi anggaran secara selektif. Program-program OPD yang tidak memiliki dampak nyata bagi masyarakat akan dihentikan.
“Saya pastikan program yang tidak berdampak langsung akan kita stop dan coret. Kita fokus pada program yang benar-benar mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Gubernur Melki memastikan belanja pegawai, termasuk gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara, tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak.
Sebagai dasar evaluasi, pemerintah daerah mengadopsi metode CIPP evaluation model yang digunakan oleh tim peneliti. Metode ini dinilai mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap efektivitas program, mulai dari perencanaan hingga hasil yang dicapai.
Hasil kajian awal yang dipaparkan tim peneliti masih terbatas pada salah satu program, yakni penguatan rantai pasok pangan dari ladang dan laut ke pasar. Kajian tersebut mencakup empat aspek utama, antara lain pengelolaan cadangan pangan, penyusunan proyeksi neraca pangan, pemantauan stok dan harga, serta promosi konsumsi pangan.
Koordinator tim peneliti, Welly Kause, mengakui bahwa evaluasi yang dilakukan masih bersifat sementara. Keterbatasan data menjadi kendala dalam menganalisis capaian program secara komprehensif.
“Evaluasi ini belum final. Kami masih membutuhkan data tambahan untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap capaian program,” ujarnya.
Sementara itu, peneliti lainnya menyoroti adanya ketidaksesuaian antara aktivitas program dan tujuan yang ingin dicapai. Sejumlah kegiatan dalam dokumen anggaran dinilai lebih mencerminkan rutinitas perangkat daerah ketimbang menjawab sasaran strategis pembangunan.
Masukan juga diberikan terkait proses penyusunan dan penyerahan dokumen anggaran yang dinilai kerap dilakukan dalam waktu yang terbatas, sehingga menyulitkan proses telaah secara mendalam.
Gubernur Melki menegaskan, hasil kajian ini akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama tim percepatan pembangunan dan masing-masing OPD. Ia juga meminta agar usulan program untuk tahun anggaran 2026 ditelaah ulang secara lebih cermat.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi NTT berharap dapat menjaga efektivitas belanja daerah di tengah ketidakpastian global, sekaligus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.*/jendralpurek/llt
Komentar