JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah tekanan ekonomi global yang masih bergejolak, kebijakan pemerintah mempertahankan harga BBM dan LPG subsidi hingga akhir tahun 2026 mendapat apresiasi luas. Salah satunya datang dari Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Dapil NTT II, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, yang menilai langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai keputusan strategis, cerdas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurut Umbu Kabunang, keputusan untuk tidak menaikkan harga energi bersubsidi bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan bentuk nyata keberanian pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang masih dibayangi fluktuasi harga energi, tekanan geopolitik, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global.
“Ini merupakan kebijakan yang sangat pro-rakyat. Apresiasi kepada Bapak Presiden melalui Menteri ESDM Pak Bahlil Lahadalia yang benar-benar memahami kondisi masyarakat dan memilih melindungi rakyat dari tambahan beban ekonomi,” ujar Umbu Kabunang, Sabtu (6/6/2026).
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul penegasan Bahlil dalam Musyawarah Besar V KOSGORO 1957 di Jakarta, Jumat (5/6/2026), bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi maupun LPG subsidi hingga 31 Desember 2026. Bahlil menyebut keputusan itu diambil meskipun terdapat berbagai usulan dan tekanan agar harga energi bersubsidi disesuaikan dengan perkembangan pasar global.
Bagi Umbu Kabunang, keputusan tersebut menunjukkan kemampuan Bahlil membaca situasi ekonomi secara komprehensif. Di saat banyak negara harus mengurangi subsidi energi karena tekanan fiskal, Indonesia justru berupaya menjaga stabilitas harga untuk melindungi konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dalam kondisi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya pulih, menjaga harga BBM dan LPG subsidi tetap stabil merupakan langkah yang sangat penting untuk menahan laju inflasi serta menjaga daya beli masyarakat kecil. Ini menunjukkan kepemimpinan yang memahami kebutuhan rakyat,” katanya.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, yang sebelumnya menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi tetap stabil.
Dalam konferensi pers mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko dan Antisipasi Dinamika Global yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara daring dari Korea Selatan pada 31 Maret 2026, pemerintah menegaskan tidak akan menaikkan harga BBM di tengah meningkatnya tekanan global.
“Komisi XII DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas komitmen pemerintah yang tegas. Di tengah gejolak geopolitik dunia yang semakin memanas, konflik di Timur Tengah yang masih berlanjut, harga minyak mentah dunia terus tertekan naik. Ditambah geoekonomi global yang penuh ketidakpastian, inflasi energi, dan disrupsi rantai pasok, banyak negara terpaksa menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Namun Indonesia memilih jalan berbeda,” tegas Bambang Patijaya dilansir dari fraksigolkar.com.
Menurut Bambang, keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM tetap stabil merupakan bukti bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan energi nasional.
“Kita tahu tekanan dari luar sangat besar. Tapi pemerintah tidak mau membebani rakyat kecil, nelayan, petani, pedagang kecil, dan transportasi publik dengan kenaikan harga. Ini adalah bentuk perjuangan nyata: menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi domestik tetap terkendali, dan memastikan roda ekonomi rakyat terus berputar,” ujarnya.
Ia menambahkan, Komisi XII DPR RI akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar subsidi energi benar-benar tepat sasaran, transparan, dan tidak disalahgunakan.
“Pemerintah telah menunjukkan bahwa di tengah badai geopolitik dan geoekonomi, kedaulatan energi dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Kami di DPR RI mendukung penuh langkah ini,” tegasnya.
Selain menjaga stabilitas harga energi, pemerintah juga terus melakukan pembenahan tata kelola sektor sumber daya alam guna memperkuat penerimaan negara. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengungkapkan upaya pemerintah menertibkan praktik transfer pricing dan under invoicing dalam ekspor sumber daya alam yang selama ini berpotensi mengurangi penerimaan negara.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan ruang bagi perlindungan sosial dan subsidi energi tetap terjaga.
Umbu Kabunang menegaskan bahwa kebijakan mempertahankan harga BBM dan LPG subsidi hingga akhir 2026 menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat di lapisan bawah.
“Pak Bahlil menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat tidak cukup hanya dalam bentuk pernyataan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang konkret. Menjaga harga BBM dan LPG subsidi tetap stabil di tengah gejolak global adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk melindungi rakyat,” pungkasnya.
Bagi jutaan keluarga Indonesia, stabilitas harga BBM dan LPG subsidi bukan sekadar soal energi. Kebijakan tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga daya beli, mendukung aktivitas usaha mikro dan kecil, mengendalikan inflasi, serta memastikan roda perekonomian nasional tetap bergerak di tengah tantangan global yang belum sepenuhnya mereda.*/llt
Komentar