JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM – Aksi gerak cepat (gercep) dilakukan politisi senior dari NTT yang kini Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Golkar, Melchias Markus Mekeng mengatsi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Lembata. Melki Mekeng bertemu Menteri ESDM RI, Arifin Tasrif di Jakarta, Selasa (21/2/2023).
Pertemuan Melki Mekeng dan Menteri Arifin itu untuk membahas dan mengatasi persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Lembata yang selama ini menjadi penghambat pembangunan.
“Saya barusan bertemu Pak Menteri ESDM, Arifin Tasrif yang merupakan teman saya sudah bertahun-tahun. Saya meminta agar masalah BBM di Lembata segera diatasi agar masyarakat tidak terbebani dengan persoalan BBM yang mahal akibat langka,” sebut Melki Mekeng yang kini anggota Komisi XI DPR RI kepada SelatanIndonesia.com, Selasa (21/2/2023).
Ketika bertemu Menteri ESDM Arifin Tasrif, Melki Mekeng membawa surat dari Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa yang menjelaskan soal permasalahan kelangkaan BBM di Lembata. “Sebagai wakil rakyat yang daerah pemilihannya mencakup Kabupaten Lembata, saya merespons aspirasi yang disampaikan oleh Pak Penjabat Bupati Lembata dan Ketua DPRD Kabupaten Lembata Bung Piter Gero beberapa hari lalu,” ujar Melki Mekeng.
Melki Mekeng mengatakan, Menteri ESDM Arifin Tasrif yang saat itu didampingi oleh salah satu pejabat dari BP Migas dan Dierektur Utama Pertamanina Niaga merespons masalah kelangkaan BBM di Lembata. “Mereka langsung disposisikan untuk segera mengatasi persoalan kelangkaan BBM di Lembata baik secara jangaka pendek dan juga secara jangka panjang,” sebut Melki Mekeng.
Anggota DPR RI lima periode ini menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM di Kabupaten Lembata, pihak Kementrian ESDM meminta Penjabat Bupati Lembata Marsianus Jawa untuk segera ke Jakarta. “Pak Penjabat Bupati Lembata diminta untuk segera ke Jakarta dan bertemu BP Migas dan Pertamina Niaga, supaya bisa dilakukan dan diselesaikan konsep permasalahan yang lebih terstruktur,” kata Melki Mekeng.
Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng menyatakan siap memperjuangkan semua aspirasi dari Kabupaten Lembata hingga terwujud. Mantan Ketua Banggar DPR RI ini menyebut, perjuangannya untuk Kabupaten Lembata bukan baru sekarang. “Pasti saya siap berjuang hingga terwujud aspirasi yang disampaikan oleh Penjabat Bupati Lembata dan Ketua DPRD Lembata. Itu kan daerah pemilihan saya sehingga sudah pasti saya perjuangkan hingga terwujud,” sebut Melki Mekeng kepada SelatanIndonesia.com dari Jakarta, Sabtu (11/2/2023).
Politisi asal Kabupaten Sikka ini mengatakan bakal bertemu Menteri ESDM dan BP Migas untuk memberikan perhatian kepada Kabupaten Lembata yang selama ini mengalami kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan untuk persoalan perumahan bagi warga terdampak bencana Seroja, ia akan berkoordinasi dengan Komisi V DPR yang bermitra dengan Kementerian PUPR agar diprioritaskan.
“Saya malahan akan bertemu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk ikut membantu dari aspek anggaran untuk semua aspirasi yang disampaikan dari Kabupaten Lembata,” sebut Wakil Ketua Umum DPP Golkar ini.
Terima Kasih Pak Melki Mekeng
Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa menyampaikan terima kasih kepada Melchias Markus Mekeng yang telah menerimanya bersama Ketua DPRD Kabupaten Lembata Petrus Gero dalam nuansa kekeluargaan.
“Terima kasih Bapak Melki Mekeng. Kami sangat berharap agar Pak Melki Mekeng membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat Lembata untuk kemajuan Lewotana,” sebut Marsianus Jawa yang bersama Ketua DPRD Kabupaten Lembata yang juga Ketua DPD II Golkar Lembata, Petrus Gero bertemu Melki Mekeng.
Beragam aspirasi dari masyarakat Lembata disampaikan Penjabat Bupati Marsianus Jawa kepada Melchias Markus Mekeng. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang kental. “Banyak isu yang dibicarakan untuk kemajuan pembangunan di Lewo Tanah Lembata,” sebut Piter Gero.
Sejumlah aspirasi disampaikan Penjabat Bupati Marsianus kepada Melki Mekeng diantaranya, pasca bencana Gunung Meletus dan banjir bandang di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur pada tahun 2021 yang menimpah korban jiwa, melahirkan kebijakan pemerintah untuk merelokasi pemukiman warga di dua kecamatan tersebut.
Disebutkan, sewaktu kunjungan Presiden Joko Widodo, sudah dibangun 700 unit rumah yang sekarang sudah ditempati. “Rumah yang masih dibutuhkan sekitar 2.100 unit. Untuk itu kami meminta perjuangan Pak Melki Mekeng agar kebutuhan rumah bagi masyarakat di dua kecamatan tersebut dapat dibantu oleh Pemerintah Pusat,” sebut Petrus Gero.
Selain itu, APBN TA 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 32 Triliun untuk peningkatan kualitas jalan daerah dengan program Inpres. Disebutkan Piter Gero, Kabupaten Lembata sudah menyampaikan proposal untuk mendapatkan alokasi jalan dimaksud. “Kami meminta dukungan Pak Melki Mekeng agar kabupaten Lembata dapat memperoleh alokasi guna peningkatan kualitas jalan daerah di Kabupaten Lembata terutama ke wilayah Selatan Lembata dan wilayah pasca bencana di Ile Ape Timur,” katanya.
Piter Gero menambahkan, personal BBM di kabupaten Lembata yang menjadi masalah yang berulang tahun, juga menjadi topik penting yang dibicarakan. “Kita minta dukungan Pak Melki Mekeng agar mendesak Pertamina memastikan pasokan BBM di kabupaten Lembata sebagai mana kabupaten kepulauan yang lain di wilayah NTT. Lihat saja Kabupaten Alor, Rote Ndao dan Sabu Raijua, pasokan BBM tidak terlalu bermasalah seperti di Kabupaten Lembata,” ujarnya.
Masalah penerangan jalan dalam kota Lewoleba yang masih gelap gulita, juga menjadi problem yang dibahas. “Pak Penjabat dan saya selaku Ketua DPRD meminta dukungan Pak Melki Mekeng agar Kabupaten Lembata mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan,” katanya.
Piter Gero menjelaskan, respons luar biasa dari politisi senior Partai Golkar Melchias Markus Mekeng. “Beliau mengatakan bahwa Lembata menjadi Daerah Pemilihannya maka beliau sangat antusias dan merespon untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Beliau meminta Pak Penjabat Bupati segera menyampaikan dokumen pendukung untuk digunakan sebagai acuan perjuangan di DPR Ri,” sebut Piter Gero.***Laurens Leba Tukan
Komentar