JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berupaya memperluas ruang fiskal daerah untuk menopang pembangunan pada 2027. Salah satu langkah yang ditempuh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena adalah membangun komunikasi langsung dengan jajaran Kementerian Keuangan guna mencari solusi atas keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah.
Dalam kunjungan kerjanya di Jakarta, Selasa (10/11/2026), Gubernur Melki bertemu Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti, serta jajaran Kementerian Keuangan. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk membicarakan sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan kebijakan transfer keuangan pusat, pembiayaan daerah, hingga peluang dukungan anggaran untuk NTT.
Pertemuan itu berlangsung sebelum Gubernur Melki menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, yang salah satu penerimanya adalah Frans Seda, tokoh nasional asal NTT.
Ada sejumlah agenda penting yang dibawa Pemerintah Provinsi NTT dalam pertemuan tersebut. Salah satunya menyangkut kebijakan keuangan pemerintah pusat terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta implikasinya terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran 2027.
“Kami mendiskusikan sejumlah kebijakan keuangan pemerintah pusat, terutama terkait PPPK dan kebutuhan pembiayaan berbagai urusan pemerintahan serta pembangunan di NTT untuk tahun 2027,” ujar Gubernur Melki.
Persoalan ini menjadi penting karena pemerintah daerah perlu memastikan keberlanjutan pelayanan publik dan program pembangunan berjalan seiring dengan kemampuan fiskal yang tersedia.
Selain membahas kebijakan keuangan terkait PPPK, Gubernur Melki juga mengusulkan penurunan suku bunga pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang telah diperoleh pemerintah provinsi pada masa sebelumnya.
Usulan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam upaya mengurangi beban kewajiban keuangan daerah. Dengan beban pembayaran pinjaman yang lebih ringan, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang anggaran lebih besar untuk membiayai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pembahasan berikutnya menyangkut peluang keterlibatan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam skema tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Skema ini dinilai dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, terutama untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat ditangani melalui APBD.
Dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan perusahaan, dukungan CSR diharapkan dapat diarahkan secara lebih terkoordinasi, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat menjangkau kebutuhan pembangunan yang lebih luas.
Membuka Peluang Hibah dari Pemerintah Pusat
Tidak berhenti pada persoalan utang dan pembiayaan daerah, Gubernur Melki juga membicarakan peluang mendapatkan kembali hibah atau grant dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan di NTT.
Menurut dia, terdapat peluang bagi NTT untuk mengakses berbagai skema hibah pemerintah pusat sebagaimana pernah diperoleh daerah tersebut pada masa sebelumnya.
Sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan menjadi beberapa bidang yang diharapkan dapat memperoleh dukungan melalui skema pembiayaan tersebut.
“Kami juga mengusulkan penurunan bunga pinjaman SMI, membahas peluang hibah pemerintah pusat untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta mencari skema pembiayaan inovatif untuk meningkatkan PAD, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Melki.
Bagi NTT, peluang hibah memiliki arti penting karena kebutuhan pembangunan masih tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik geografis kepulauan, keterbatasan akses transportasi, serta kebutuhan pelayanan dasar yang memerlukan dukungan pembiayaan berkelanjutan.
Karena itu, upaya membuka kembali akses terhadap hibah pemerintah pusat menjadi bagian dari strategi memperluas sumber pembiayaan pembangunan, tanpa sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD.
Gubernur Melki juga mengangkat persoalan program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Menurut dia, pelaksanaan program nasional perlu diikuti dengan pembahasan yang matang mengenai skema pembiayaan dan keterlibatan pemerintah daerah.
Hal ini penting agar program pemerintah pusat tidak hanya hadir sebagai kegiatan sektoral, tetapi juga dapat disinergikan dengan prioritas pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.
Mencari Sumber Pembiayaan yang Lebih Inovatif
Aspek lain yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah pengembangan pembiayaan keuangan yang inovatif untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah.
Gubernur Melki mendorong agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penggunaan anggaran yang tersedia, tetapi juga diarahkan untuk menemukan berbagai peluang pembiayaan baru yang dapat memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Pengembangan PAD, pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tiga tujuan yang ingin dicapai melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat.
Langkah ini sekaligus memperlihatkan bahwa tantangan pembangunan NTT tidak cukup dijawab hanya dengan memperjuangkan tambahan transfer anggaran. Pemerintah daerah juga perlu membangun strategi pembiayaan yang lebih beragam, mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Komunikasi dengan Kementerian Keuangan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTT memastikan berbagai persoalan fiskal daerah mendapatkan perhatian di tingkat pemerintah pusat.
Bagi NTT, pembahasan mengenai penyesuaian bunga pinjaman, peluang hibah, dukungan terhadap pembiayaan program nasional, hingga pengembangan skema CSR bukan sekadar urusan administrasi keuangan. Berbagai agenda itu berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur, memperbaiki pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan hasil komunikasi tersebut ke dalam tindak lanjut teknis, usulan program yang terukur, serta kesepakatan pembiayaan yang dapat direalisasikan.
Dengan demikian, ruang fiskal yang lebih luas diharapkan tidak berhenti sebagai wacana dalam pertemuan antarlembaga, tetapi benar-benar menjadi tambahan kapasitas pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.*/ak/llt
Komentar