WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM – Kabupaten Sumba Timur menjadi pemerintah daerah terakhir di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjalani penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTT. Penilaian yang berlangsung pada 9–13 November 2026 itu menjadi bagian dari evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik di 15 kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi NTT.
Kedatangan Tim Penilai Ombudsman NTT, Ola Mangu Kanisius dan Geradin M.J. Kotan, diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur Umbu Ngadu Ndamu di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, tim penilai menjelaskan bahwa Sumba Timur merupakan pemerintah daerah terakhir yang menjadi sasaran penilaian setelah rangkaian evaluasi terhadap pemerintah kabupaten dan kota lainnya di NTT.
Penilaian ini tidak sekadar mengukur kelengkapan administrasi penyelenggara pelayanan publik. Ombudsman juga ingin memastikan sejauh mana pemerintah daerah menjalankan kewajiban pelayanan secara transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.
Sekda Sumba Timur Umbu Ngadu Ndamu menyambut baik pelaksanaan penilaian tersebut. Ia mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) sejak mengikuti entry meeting di Kupang pada awal Agustus 2026.
Empat OPD yang menjadi sasaran penilaian telah dipersiapkan, yakni RSUD Umbu Rara Meha, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Kami telah mengoordinasikan kesiapan RSUD Umbu Rara Meha, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas PUPR, masing-masing sebagai OPD yang menjadi sasaran penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026,” ujar Umbu Ngadu.
Ia didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Yulius Ngenju serta Kepala Bagian Organisasi Leksi Henuk dalam menerima tim Ombudsman.
Penilaian Berpengaruh terhadap Kinerja Sekda
Tim Penilai Ombudsman NTT menjelaskan, evaluasi tahun ini memiliki arti strategis karena indikator penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik telah masuk dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketentuan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Dalam ketentuan itu, penilaian maladministrasi pelayanan publik menjadi salah satu indikator pada fungsi penunjang urusan pemerintahan dengan bobot 10 persen pada tahun 2027.
“Penilaian maladministrasi pelayanan publik menjadi salah satu indikator kinerja kunci (IKK) pada fungsi penunjang urusan pemerintahan, dengan bobot 10 persen pada tahun 2027. Hal demikian melekat pada kinerja Sekda,” ungkap tim penilai.
Dengan demikian, hasil evaluasi tidak hanya menjadi gambaran kualitas pelayanan masing-masing OPD, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas koordinasi dan pembinaan birokrasi oleh sekretaris daerah.
Empat Dimensi Jadi Ukuran Penilaian
Pada hari pertama, Senin (9/11/2026), Tim Penilai Ombudsman NTT memulai evaluasi di RSUD Umbu Rara Meha. Kedatangan tim diterima Kepala Bidang Pelayanan Tjokorda G.A. Dhanuja bersama jajaran staf manajemen rumah sakit.
Penilaian dilakukan melalui empat dimensi utama, yakni input, proses, output, dan pengaduan. Selain itu, Ombudsman turut mengukur aspek kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Untuk memperoleh gambaran menyeluruh, tim menggunakan tiga metode penilaian, yaitu wawancara, studi dokumen, dan observasi langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan.
Aspek yang diperiksa mencakup kesiapan internal penyelenggara, pengetahuan petugas, perencanaan pelayanan, hingga kewajiban pengelolaan pengaduan masyarakat.
Ombudsman juga menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Tidak hanya berhenti pada aspek internal birokrasi, evaluasi turut melihat bagaimana pengaduan masyarakat ditangani serta sejauh mana pemerintah memperoleh kepercayaan dari warga yang menggunakan layanan.
Masyarakat Dilibatkan dalam Penilaian
Salah satu aspek penting dalam penilaian tahun ini adalah keterlibatan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Ombudsman membuka ruang partisipasi bagi masyarakat Sumba Timur untuk memberikan penilaian secara langsung melalui kanal yang telah disediakan.
Tim penilai menyampaikan, masyarakat dapat berpartisipasi melalui tautan https://pmkm.ombudsman.go.id/#/ppm-external selama November 2026.
Pelibatan masyarakat tersebut diharapkan memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai pengalaman warga ketika mengakses pelayanan pemerintah, termasuk kualitas layanan, kemudahan prosedur, keterbukaan informasi, serta respons petugas terhadap kebutuhan dan pengaduan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, penilaian ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi kekurangan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pada seluruh perangkat daerah.
Sebab, ukuran keberhasilan pelayanan publik pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya dokumen dan prosedur administrasi, tetapi juga oleh pengalaman masyarakat dalam memperoleh layanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat budaya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta memastikan setiap pengaduan warga ditangani secara profesional dan bertanggung jawab.*/bk/llt
Komentar