JAKARTA,SELATANINDONESIA.COM — Transformasi organisasi olahraga berkuda nasional memasuki babak krusial. Empat federasi hasil restrukturisasi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) mempercepat konsolidasi hingga daerah sekaligus mematangkan kalender kejuaraan 2026 sebagai fondasi menuju Pekan Olahraga Nasional XXII. Kompetisi berjenjang disiapkan bukan hanya untuk mengejar prestasi, tetapi juga menggerakkan transformasi menuju industri olahraga berkuda.
Transformasi Pordasi yang diputuskan dalam Munas XIV (13–15 November 2024) melahirkan empat federasi nasional: Pordasi Pacu, Pordasi Equestrian, Pordasi Polo, dan Pordasi Berkuda Memanah. Kepengurusan pusatnya dilantik Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI Pusat) Marciano Norman pada 25 November 2024 dan dikukuhkan kembali sebagai anggota KONI dalam Rakernas 5–6 September 2025.
Sepanjang 2025, empat federasi fokus menuntaskan konsolidasi organisasi hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada 2026, agenda diperluas ke penguatan ekosistem kompetisi. “Setiap federasi wajib menggelar rakernas dan kejuaraan nasional sebagai konsekuensi keanggotaan KONI Pusat,” ujar Marciano dalam audiensi bersama Konfederasi Nasional dan federasi-federasi Pordasi, Senin (24/2/2026).
Venue PON XXII/2028 NTT-NTB dan Provinsi Penyangga
Untuk PON XXII/2028 NTT-NTB, cabang equestrian sebagai nomor Olimpiade direncanakan dipertandingkan di DKI Jakarta dengan memanfaatkan Jakarta International Equestrian Park Pulomas (JIEPP), arena berstandar internasional yang digunakan pada Asian Games 2018. DKI diproyeksikan menjadi provinsi penyangga tanpa mengubah nomenklatur PON yang tetap NTT–NTB.
Adapun berkuda memanah dan pacu yang bukan nomor Olimpiade diupayakan masuk melalui skema Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), unggulan tuan rumah, atau pilihan tuan rumah. Polo direncanakan sebagai ekshibisi. “Minggu ini kita menentukan provinsi penyangga, mengingat tidak ada pembangunan sarana dan prasarana baru,” kata Marciano.
Konfederasi Nasional Pordasi juga mencanangkan PON Berkuda pada Juni 2027 sebagai test event sekaligus babak kualifikasi menuju PON 2028. Skema ini diharapkan memastikan kesiapan teknis panitia, venue, serta performa atlet dan kuda sebelum multi-event empat tahunan itu digelar.
Kalender 2026: Kompetisi Berjenjang
Di level kompetisi, kalender 2026 disusun padat dan berjenjang. Pordasi Pacu menjadwalkan Kejurnas Seri 1 (5–9 Juli 2026) dan Seri 2 (6–20 September 2026). Selain itu, ada Sumba Cup Road to PON (22–30 Juni 2026) serta Piala Raja HB X Cup pada 15 November 2026 di Bantul, Jawa Tengah. Pendekatan dengan NTT dan NTB terus dilakukan untuk memastikan kesiapan venue dan kesehatan kuda.
Pordasi Berkuda Memanah menggelar Liga Santri Indonesia Seri 1 (3–5 April 2026, Jawa Tengah), Kejurnas III (12–14 Juni 2026, DKI Jakarta dan Jawa Barat), Liga Santri Seri 2 (7–9 Agustus 2026, Bali), Asian Horseback Archery Championship (Oktober 2026), dan Liga Santri Seri 3 (4–6 Desember 2026, Banten). Setelah tampil sebagai ekshibisi pada PON XXI/2024, cabang ini menargetkan peningkatan dukungan daerah.
Pordasi Equestrian merencanakan Asia Friendly Endurance Ride (AFER) Seri 2 pada 25–26 Oktober 2026 di International Endurance Park dan Kejurnas pada November 2026. Pemanfaatan JIEPP untuk PON 2028 dinilai realistis mengingat standar fasilitas dan pengalaman penyelenggaraan event internasional.
Pordasi Polo memulai pembentukan dan seleksi tim pada Mei–Juni 2026, dilanjutkan ekshibisi Agustus–September 2026 sebagai pijakan memenuhi prasyarat tampil pada PON berikutnya.
Tata Kelola dan Sinkronisasi Kewenangan
Di ranah tata kelola, KONI Pusat menegaskan garis komando organisasi: KONI Provinsi harus selaras dengan pusat, sementara pengurus provinsi dan kabupaten/kota wajib menjadi anggota federasi nasional sesuai disiplin masing-masing. Satu provinsi dimungkinkan bertransformasi pada satu disiplin sesuai potensi daerah, dengan hak mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
Konfederasi Nasional Pordasi juga mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga menuntaskan pembagian tugas dan fungsi KONI dan KOI sesuai UU No 11/2022 tentang Keolahragaan agar tak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan event nasional dan internasional. Kepastian tata kelola dinilai krusial untuk akuntabilitas pendanaan hibah daerah dan profesionalisme kompetisi.
Dengan konsolidasi organisasi yang diperkuat dan kalender 2026 yang terstruktur, empat federasi Pordasi menargetkan lompatan kualitas pembinaan. Uji sesungguhnya ada pada konsistensi pelaksanaan dan soliditas dukungan pemangku kepentingan. Jika itu terpenuhi, jalan menuju PON XXII/2028 dan ambisi membangun industri olahraga berkuda kian terbuka.*/llt
Komentar