LEBAK,SELATANINDONESIA.COM– Kantor Imigrasi Kelas I TPI Serang mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk melakukan aktivitas perdagangan eceran berupa penjualan peci dan kaligrafi secara keliling di Kabupaten Lebak, Banten.
Ketiga WNA berinisial MI, MAJ, dan MJ tersebut diamankan Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada Selasa (3/11/2026) di Kampung Sukamaju, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.
Penindakan itu dilakukan setelah petugas menerima informasi mengenai aktivitas sejumlah orang asing yang menawarkan dan menjual peci dari rumah ke rumah. Kegiatan tersebut kemudian ditelusuri karena diduga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang dimiliki ketiganya.
Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penyelesaian Konflik Sosial Kesbangpol Kota Serang, Chandra Afriyadi Suleman, mengenai keberadaan orang asing yang menjajakan peci di Perumahan Puri Sava, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.
Informasi tersebut dibahas dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kota Serang pada 26 Oktober 2026. Perkembangan berikutnya diperoleh pada 31 Oktober 2026 setelah Kanit Intel Polres Lebak menyampaikan informasi mengenai tiga WNA Pakistan yang melakukan aktivitas serupa di wilayah Kecamatan Cibadak.
Merespons laporan tersebut, Kantor Imigrasi Serang mengerahkan dua tim untuk melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian.
Tim pertama dipimpin Kepala Subseksi Intelijen M. Faried Tri Nugroho, sedangkan tim kedua dipimpin Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Guvera Ralesta Fauzan.
Dalam operasi tersebut, petugas terlebih dahulu menemukan salah satu WNA yang sedang menawarkan peci kepada masyarakat. Petugas kemudian mengamankan yang bersangkutan beserta sejumlah barang bukti. Dua WNA lainnya diamankan ketika tiba di tempat kontrakan mereka.
Proses pengamanan berlangsung dengan melibatkan unsur pemerintah dan aparat keamanan setempat, termasuk Ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta personel Polsek Cibadak.
Izin tinggal tidak sesuai aktivitas
Dari hasil pemeriksaan awal, Imigrasi Serang menemukan bahwa ketiga WNA tersebut memiliki jenis izin tinggal yang berbeda dengan aktivitas perdagangan yang mereka lakukan.
MI dan MJ diketahui merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan kategori Remote Worker. Sementara itu, MAJ memiliki izin tinggal pra-investasi.
Ketiganya mengakui telah melakukan aktivitas penjualan peci secara keliling. Bahkan, MI diketahui merupakan orang asing yang sebelumnya dilaporkan berjualan peci di kawasan Perumahan Puri Sava, Kota Serang.
Temuan tersebut menjadi perhatian petugas karena kegiatan perdagangan eceran yang dilakukan diduga tidak sejalan dengan peruntukan izin tinggal masing-masing.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Serang, I Gusti Agung Komang Artawan, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal untuk melakukan aktivitas di luar ketentuan.
Menurut dia, pengawasan terhadap orang asing merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban serta memastikan setiap warga negara asing mematuhi peraturan yang berlaku selama berada di Indonesia.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Serang, Maximilianus Kolbe Kristanto Lake, menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan eceran dan penjualan keliling merupakan bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perlindungan.
Dalam kebijakan penanaman modal di Indonesia, terdapat bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing.
Karena itu, keterlibatan orang asing dalam kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan berpotensi menimbulkan persoalan, terutama apabila menyentuh sektor usaha yang diperuntukkan bagi pelaku ekonomi lokal.
“Izin tinggal bukan izin untuk melakukan kegiatan usaha secara bebas. Setiap orang asing wajib mematuhi maksud dan tujuan pemberian izin tinggalnya. Kami tidak akan mentoleransi segala bentuk penyalahgunaan izin tinggal,” kata Maximilianus kepada SelatanIndonesia.com, Selasa (10/11/2026).
Lindungi kesempatan usaha pedagang lokal
Maximilianus menambahkan, penindakan terhadap ketiga WNA Pakistan tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hukum keimigrasian. Langkah itu juga dimaksudkan untuk menjaga iklim usaha yang sehat dan melindungi kesempatan berusaha masyarakat, khususnya pedagang kecil di daerah.
Menurut dia, orang asing yang memiliki izin tinggal sebagai investor maupun pekerja jarak jauh tetap wajib menjalankan aktivitas sesuai dengan ketentuan izin yang diberikan. Status izin tinggal tersebut tidak serta-merta memberikan keleluasaan untuk menjalankan kegiatan perdagangan eceran.
“Langkah ini kami ambil tidak hanya dalam rangka penegakan hukum keimigrasian, tetapi juga untuk mengamankan iklim usaha pedagang kecil di kawasan lokal. Jangan sampai orang asing yang memiliki izin tinggal sebagai investor maupun remote worker justru melakukan aktivitas perdagangan eceran seperti berjualan peci keliling yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggalnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengawasan tersebut sejalan dengan semangat Imigrasi untuk Rakyat yang dikumandangkan Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni menghadirkan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga kini, ketiga WNA Pakistan tersebut masih menjalani pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut oleh petugas Imigrasi Serang. Penentuan tindakan hukum selanjutnya akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Imigrasi Serang juga memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing akan terus diperkuat melalui koordinasi lintas instansi serta pelibatan masyarakat.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberadaan warga negara asing di Indonesia harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian dan perizinan usaha. Perlindungan terhadap kesempatan ekonomi masyarakat lokal menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengawasan aktivitas orang asing di daerah.*/llt
Komentar