WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Lapangan Karinding, Polres Sumba Timur, Rabu (1/7/2026), tidak hanya menjadi seremoni penghormatan atas perjalanan panjang pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Momentum tersebut juga menjadi ruang refleksi bersama mengenai berbagai tantangan keamanan dan sosial yang masih dihadapi masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam upacara yang dipimpin jajaran Polres Sumba Timur di bawah kepemimpinan Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbawa, S.E., S.H., M.H., M.I.Kom., hadir Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Sekretaris Daerah Umbu Ngadu Ndamu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komandan Kodim 1601/Sumba Timur Letkol Arm Adwi Prasetya, pimpinan OPD, jajaran TNI-Polri, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, serta berbagai elemen masyarakat.
Mengusung tema “80 Tahun Polri Mengabdi untuk Masyarakat: Polri Presisi untuk Negeri Menuju Indonesia Emas”, peringatan Hari Bhayangkara tahun ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam menjaga keamanan sekaligus membangun kualitas kehidupan masyarakat.
Di tengah suasana syukuran yang berlangsung penuh keakraban, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dr. Umbu Rudi Kabunang mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan Hari Bhayangkara sebagai momentum memperkuat sinergi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang masih membayangi NTT.
Ia menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian Polri dalam menjaga stabilitas keamanan. Namun, menurutnya, tantangan yang dihadapi tidak lagi semata berkaitan dengan penegakan hukum, melainkan juga menyentuh persoalan sosial yang membutuhkan kerja bersama.
“Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri semakin profesional, semakin humanis, dan semakin dekat dengan masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar Umbu Rudi.
Menurut anggota Komisi XIII DPR RI itu, salah satu persoalan yang masih membutuhkan perhatian serius adalah tingginya angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur.
Ia menilai pemberantasan TPPO tidak cukup hanya melalui proses penindakan hukum, tetapi harus diawali dengan langkah-langkah pencegahan yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.
“Kita harus mampu mendeteksi sejak dini jaringan maupun pelaku TPPO agar tidak berkembang dan terus memakan korban dari masyarakat NTT. Ini membutuhkan kerja bersama antara Polri, pemerintah daerah, DPR, dan seluruh elemen masyarakat,” katanya.
Selain TPPO, Umbu Rudi juga menyoroti masih tingginya kasus pencabulan dan kekerasan seksual di NTT. Berdasarkan hasil pemantauan DPR RI ke sejumlah lembaga pemasyarakatan, tindak pidana tersebut masih mendominasi jumlah warga binaan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan itu harus dilakukan secara komprehensif dengan menyentuh akar masalah, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, hingga penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Kita tidak boleh hanya berharap pada penegakan hukum setelah kejahatan terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana bersama-sama mengurangi faktor-faktor yang melahirkan tindak kriminal itu sendiri, baik karena tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, maupun persoalan sosial lainnya,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak menjadikan dua isu tersebut sebagai agenda bersama agar penanganannya berjalan secara berkelanjutan.
“Saya percaya ketika pemerintah, aparat keamanan, lembaga legislatif, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat berjalan bersama, maka ruang bagi kejahatan akan semakin sempit.”
Umbu Rudi juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota Polri yang selama ini menjalankan tugas di berbagai wilayah, termasuk di pelosok Nusa Tenggara Timur.
“Terima kasih kepada Bapak Kapolri dan seluruh anggota Polri, khususnya jajaran Polda NTT dan Polres Sumba Timur, yang terus hadir menjaga rasa aman di tengah masyarakat. Semoga Polri senantiasa menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum sekaligus menghadirkan rasa keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat,” katanya.
Usai pelaksanaan upacara, seluruh peserta mengikuti acara syukuran yang berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Momentum tersebut menjadi simbol eratnya sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan daerah.
Bagi Kabupaten Sumba Timur, kolaborasi antarlembaga bukan sekadar seremoni, melainkan modal sosial yang terus dirawat agar berbagai tantangan, mulai dari keamanan, perlindungan masyarakat hingga pembangunan, dapat dihadapi secara bersama menuju Indonesia Emas.*/llt/john
Komentar