BATAM,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah tantangan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pembangunan kawasan timur Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai menata arah baru pembangunan ekonomi daerah. Pertemuan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad di Batam, Senin (11/5/2026), menjadi penanda upaya NTT keluar dari bayang-bayang wilayah pinggiran menuju simpul perdagangan dan investasi baru di kawasan timur Indonesia.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengarahkan pembangunan ekonomi daerah ke jalur perdagangan dan investasi internasional melalui pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau Free Trade Zone (FTZ). Langkah itu mengemuka dalam kunjungan kerja Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena ke Batam, Kepulauan Riau, Senin (11/5/2026).
“Duduk bersama sahabat saya, Gubernur Kepri, Pak Ansar Ahmad. Kami tidak sekadar bicara angka inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Kami bicara tentang masa depan daerah-daerah kepulauan seperti NTT dan Kepri. Tentang bagaimana laut, pariwisata, pangan, investasi, dan teknologi bisa benar-benar mengubah hidup rakyat. Saya melihat Kepri bergerak cepat. Dari kawasan digital, pariwisata internasional, sampai pengelolaan inflasi yang stabil. Dan saya percaya, NTT juga bisa melompat lebih jauh dengan kekuatan yang kita miliki,” sebut Gubernur Melki.
Gubernur Melki mengatakan, NTT hari ini bertumbuh. “Ekonomi kita naik menjadi 5,32%. Inflasi tetap terjaga. Tapi saya sadar, pertumbuhan tidak boleh hanya terasa di Kupang atau Labuan Bajo. Anak muda di Flores, petani di Timor, nelayan di Alor, dan masyarakat di Sumba, Rote dan Sabu Raijua juga harus merasakan masa depan yang sama baiknya,” katanya.
Disebutkan Gubernur Meli, dulu orang melihat NTT hanya sebagai daerah di ujung timur Indonesia. “Hari ini kami ingin dunia melihat NTT sebagai pintu masa depan Indonesia melalui pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,” kata Gubernur Melki seusai pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Pemerintah Kota Batam.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, transformasi tersebut bukan sekadar perubahan citra daerah, melainkan bagian dari upaya membangun struktur ekonomi baru yang lebih terbuka, kompetitif, dan terhubung dengan rantai perdagangan internasional.
Batam dipilih sebagai rujukan karena dinilai berhasil mengembangkan kawasan industri, perdagangan, dan investasi berbasis FTZ. Dalam sejumlah pertemuan, Pemerintah Provinsi NTT menaruh perhatian pada pengelolaan investasi, efisiensi pelayanan publik, penguatan konektivitas antarpulau, hingga digitalisasi layanan perizinan.
Salah satu persoalan utama yang dihadapi NTT, kata dia, adalah tingginya biaya distribusi barang akibat struktur wilayah kepulauan yang tersebar. Sebagian besar jalur logistik menuju Kupang masih bergantung pada distribusi melalui Surabaya dan Makassar sehingga berdampak terhadap harga barang dan daya saing ekonomi daerah.
Karena itu, pengembangan FTZ dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat konektivitas perdagangan sekaligus menekan biaya logistik antarwilayah.
Saat bertemu Wali Kota Batam Amsakar Achmad disebutkan, keberhasilan kawasan FTZ tidak cukup hanya ditopang status kawasan, tetapi juga membutuhkan kepastian regulasi dan pelayanan investasi yang efisien.
“Investor melihat kepastian dan kemudahan. Karena itu pelayanan perizinan harus dipermudah, termasuk melalui digitalisasi agar proses lebih cepat dan akses investasi semakin terbuka,” ujar Amsakar.
Ia menilai NTT memiliki peluang besar berkembang sebagai kawasan ekonomi strategis karena berada di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Indonesia dengan Australia dan Timor Leste.
Selain sektor investasi, pertemuan kedua daerah juga membahas penguatan kerja sama kemaritiman dan transportasi laut. Batam yang memiliki sekitar 135 perusahaan galangan kapal dinilai berpotensi mendukung kebutuhan armada transportasi laut di wilayah kepulauan seperti NTT.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT Zet Sony Libing mengatakan, sektor pertanian dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Namun, hambatan distribusi dan tingginya ongkos logistik menjadi tantangan utama pengembangan ekonomi lokal.
Pemerintah Provinsi NTT juga berharap hubungan ekonomi dengan Batam dapat membuka akses pasar baru bagi produk unggulan daerah, termasuk produk UMKM, komoditas pertanian, hasil perikanan, hingga kopi khas NTT.
Selain kerja sama ekonomi, kedua daerah juga membahas peluang penguatan hubungan sosial dan budaya. Sekitar 40 ribu warga NTT yang tinggal di Batam dinilai menjadi penghubung penting dalam pengembangan jejaring perdagangan dan promosi budaya antardaerah.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, pengembangan FTZ tidak hanya diarahkan untuk menarik investasi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal berbasis perikanan, pertanian, industri kecil menengah, dan ekonomi budaya.
Dengan arah kebijakan tersebut, NTT kini mulai menempatkan diri dalam peta baru ekonomi nasional sebagai simpul perdagangan dan konektivitas kawasan timur Indonesia.*/edynaga/llt
Komentar