G-RDVF5GTVXM

SI | Selatan Indonesia

Blog

  • Bapak Rumput Laut, Pimpin Sementara Hanura NTT

    Bapak Rumput Laut, Pimpin Sementara Hanura NTT

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Ia dijuluki Bapak Rumput Laut NTT oleh Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat ketika moment export perdana komoditi rumput laut langsung dari NTT ke Argentina beberapa bulan lalu. Politisi kawakan yang pernah memimpin Partai Golkar NTT tiga periode itu kini dipercayakan Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Provinsi NTT. Namanya Ibrahim Agustinus Medah. Kerap dijuluki sebagai “singa tua” yang tak pernah mati dalam karir politik. Setelah sederet jabatan publik diembannya seperti Bupati Kupang dua periode, Ketua DPRD Provinsi NTT dan terakhir menjadi Anggota DPD RI Periode 2014-2019, Iban Medah dipercayakan menjadi Ketua Korwil Bali dan Nusa Tenggara di DPP Partai Hanura.

    Kepercayaan DPP Hanura kepada Iban Medah sebagai Plt. Ketua DPD Hanura Provinsi NTT setelah masa jabatan Refafi Gah sebagai Ketua berakhir pada 24 Januari 2020. “DPP Partai Hanura sangat konsisten dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan maka diangkatlah Plt. Dan saya diangkat sebagai Plt. Ketua, namun SK baru diterbitkan pada awal Februari karena ada proses pelantikan pengurus DPP, “ kata Ibrahim Agustinus Medah ketika menggelar jumpa pers di Kantor DPD Hanura NTT, Rabu (12/2/2020)

    Dijelaskan Medah, SK Plt. Ketua itu berlaku selama tiga bulan dengan agenda utama menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda). Namun setelah melakukan koordinasi dengan Sekretaris DPD Hanura NTT dan seluruh jajaran pengurus di DPD dan DPC Kabupaten dan Kota se NTT, disepekati untuk lebih cepat digelar Musda. “Bagi saya, musda lebih cepat lebih baik karena saya menginginkan agar di tiga Provinsi yaitu Bali, NTT, dan NTB sebelum berakhirnya tahun 2020, konsolidasi sampai ke tingkat RT/RWsudah selesai dilakukan, jadi tidak hanya sampai tingkat Desa dan Kelurahan,” ujar Medah.

    Medah yang saat itu didampingi Sekretaris DPD Hanura NTT Siprianus Woka Ritan, Ketua Panitia Musda Adrian Manafe, Hamdan Saleh Badjo dan Ketua DPC Hanura Kota Kupang Meky Balle menyebutkan, Musda adalah forum tertinggi dalam organisasi Partai Hanura NTT. Itu pasalnya untuk memilih kepengurusan yang baru dan menyusun berbagai program kerja partai lima tahunan maka digelar Musda III dengan semangat “from zero to hero”.

    Sekretaris DPD Hanura Provinsi NTT Siprinaus Woka Ritan saat itu mengatakan, Musda III DPD Hanura yang akan digelar Kamis, 13/2/2020 di Neo Aston Kupang itu bakal dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Hanura Made Pasek, dan sejumlah pengurus diantaranya Andre Garu dan seluruh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten dan Kota se NTT, serta seluruh anggota Fraksi Partai Hanura di DPRD Provinsi NTT dan DPRD Kabupaten dan Kota se NTT. “Kami juga mengharapkan agar Bapak Gubernur NTT, Wagub NTT dan Pak Walikota Kupang untuk hadir dalam acara besok,” ujar politisi muda kelahiran Flores Timur ini.

    Ketua seksi acara Musda III Hanura NTT Hamdan Saleh Badjo memberikan apresiasi kepada Plt. Ketua Hanura NTT yang dalam tempo dua minggu berhasil mengkonsolidasikan persiapan hingga digelarnya Musda. Dikatakannya, hanya ada dua Komisi yang akan dibentuk dalam Musda yaitu Komisi A membahas soal berbagai strategi pemenangan dengan semangat from zero to hero dan Komisi B membahas tentang program kerja. “Akan ada kejutan-kejutan yang sudah kami persiapkan untuk peserta juga bagi para simpatisan,” ujar mantan Anggota DPRD NTT ini.

    Ketua Panitia Musda III Hanura NTT Adrian Manafe menjelaskan, berbagai persiapan teknis sudah rampung hampir 100 persen dan akan dihadiri sekitar 500 kader dan simpatisan Partai Hanura di arena Musda. ***Laurens Leba Tukan

  • Pemekaran Kecamatan Luaholu di Rote Ndao Menunggu Register

    Pemekaran Kecamatan Luaholu di Rote Ndao Menunggu Register

    ROTENDAO,SELATANINDONESIA.COM – Proses pemekaran Kecamatan Luaholu dari kecamatan induk Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao masih menunggu nomor register yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi untuk ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Rote Ndao.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rote Ndao, Jonas M. Selly, mengatakan itu kepada SelatanIndonesia.com di Rote, Rabu (12/2/2020).

    Dijelaskan, setelah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menyampaikan hasil koreksi terhadap usulan pembentukan Kecamatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2019 lalu, melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan telah mengeluarkan surat persetujuan pembentukan Kecamatan Luaholu untuk diproses lebih lanjut oleh Gubernur NTT. “Setelah menyampaikan hasil koreksi berupa penarikan garis batas titik koordinat di sub segmen calon Kecamatan Luaholu dengan Kecamatan induk Rote Barat Laut, dan titik koordinat serta perubahan garis batas pada objek permukiman transmigrasi telah ditandatangani oleh perangkat desa,” katanya.

    Disebutkan Sekda Selly, semua proses dan kebutuhan yang bersifat administratif telah dipenuhi. Tinggal menanti nomor register yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
    Dia menambahkan, setelah penetapan Peraturan Daerah (Perdah) tentang pembentukan Kecamatan Luaholu, maka Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rote Ndao akan melaporkan kembali kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur NTT bersama dengan permohonan pemberian kode serta data wilayah administrasi kecamatan yang dimekarkan.

    Camat Rote Barat Laut, Elias Tallo Manafe yang dihubungi terpisah menyambut baik informasi tersebut. Menurutnya, pemekaran kecamatan di wilayahnya semata-mata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
    Terkait dengan calon ibukota Kecamatan Luaholu, Elias mengatakan bahwa sudah disepakati melalui musyawarah dan dipusatkan di desa Oelua. Calon Kecamatan Luaholu ini memiliki 10 desa dari 22 jumlah desa yang menjadi wilayah Kecamatan Rote Barat Laut yaitu Desa Oelua, Mundek, Tasilo, Oebela, Holulai, Boni, Balaoli, Tolama, Lidor, dan Desa Oebole.**max/laurens leba tukan

  • Moni, Beranda Kelimutu Yang Mulai Didandani Pemprov NTT

    Moni, Beranda Kelimutu Yang Mulai Didandani Pemprov NTT

    KUPANG, SELATANINDONESIA.COM-Moni, desa mungil tepat di kaki gunung Kelimutu, Kabupaten Ende merupakan beranda depan sebelum memasuki kawasan wisata kelas dunia, Danau Tiga Wara Kelimutu. Jarak dari Moni ke Kelimutu sekitar 15 Km, sedangkan jarak dari pusat Kota Ende menuju ke Moni sekitar 52 Km.

    Di Moni, tersedia berbagai fasilitas penginapan yang menawarkan nuansa alam yang eksotik tersaji di lereng gunung Kelimutu sebelum pengunjung menikmati keajaiban alam Flores yang menyuguhkan danau tiga warna.

    Pada Selasa, (11/2/2020) Komisi II DPRD NTT melakukan peninjauan program pengembangan pembangunan destinasi baru di kawasan Moni.

    Moni merupakan slaah satu dari tujuh destinasi wisata baru di Provinsi NTT yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Ketujuh destinasi itu adalah Kabupaten Ende di Kawasan Moni, Kabupaten Sumba Timur di Pramaidita, Kabupaten Lembata di Lamalera, Kabupaten Kupang di Diliman, Kabupaten Timor Tengah Selatan di Fatumnasi, Kabupaten Rote Ndao dengan destinasi Mulut Seribu, dan Kabupaten Alor di kawasan Moru.

    Kabid Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Alfonsius Ara Kian, S.Fil kepada wartawan menjelaskan, desa Koanara yang masuk dalam kawasan Moni telah dibangun cottage diatas lahan Pemerintah Provinsi NTT seluas 8ha. “Ada dua lahan milik Pprov NTT, lahan pertama seluas 5ha yang kita bangun saat ini yakni 4 unit cottage, 1 restotant, dan tiga 3 unit Lopo sedangkan lahan kedua seluas 3ha yang sudah ada cottagenya dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ende,” jelas Alfons.

    Dikatakan Alfons, program ini dikerjakan langsung oleh masyarakat dan dikelolah melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan dana disiapkan oleh Pemerintah Provinsi NTT.

    “Sistem yang digunakan adalah bagi hasil, 90 % untuk desa dan 10% untuk PAD Provinsi NTT. Intinya masyarakat setempat mendapat manfaat dari program ini,” katanya.

    Ketua Komisi II DPRD NTT Drs. Kasimirus Kolo, M.Si mengatakan, kawasan Moni khususnya Desa Koanara patut bersyukur kepada Pemerintah Provinsi NTT yang telah menetapkan program 7 destinasi baru di NTT dan Moni adalah salah satunya. “Kami berharap kehadiran program tersebut membawa rangsangan untuk meningkatkan ekonomi masyakat di sini. Oleh karena itu agar direncanakan dengan baik melalui Bumdes sehingga menjadi penyangga utama Kelimutu,” katanya.

    Politisi Partai Nasdem dari Kabupaten TTU ini mengajak masyarakat Moni untuk terus mengembangkan segala keunggulan lokal daerah Moni karena keunggulan ini belum tentu dimiliki daerah lain. “Desa-desa di sini harus berkolaborasi dan bekerjasama untuk membangun daerah ini menjadi pusat perekonomian wisata yang baru,” katanya.

    Wakil Ketua Komisi II Thomas Tiba Owa, S. Ag mengatakan, berbagai kekurangan yang ada di Moni akan ditindaklanjuti bersama dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTT antara lain termasuk ketersedian air bersih di kawasan Moni. “Segala kekurangan sudah kami rekam, sekembali ini kami akan panggil Dinas Pariwisata untuk kita diskusikan lebih lanjut terkait 7 destinasi ini,” ujar Toti sapaan akrab politisi Golkar ini.

    Dalam keterangan tertulis Humas DPRD Provinsi NTT, Komisi II akan melanjutkan pemantauan ke Wae Kelambu guna memantau pembibitan ikan kerapu dan instalasi di Boawae. Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Thomas Tiba, S. Ag, Patrianus Lali Wolo, Cornelis Feoh, Johanis Lakapu, Obet Naitboho, Reni Marlina Un, Dominikus A. Rangga Kaka, Moh. S. Puarake, Bernadus Taek, Camat Kelimutu beserta jajaran.***Laurens Leba Tukan

  • Dewan Desak Pemprov NTT Tetapkan Darurat Hama Grayak

    Dewan Desak Pemprov NTT Tetapkan Darurat Hama Grayak

    KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT DR. Inche Sayuna mendesak pemerintah provinsi NTT untuk menetapkan kondisi darurat serangan hama ulat grayak yang kini menyerang lebih dari 7.889 ha lahan jagung masyarakat. Apalagi, sebaran serangaan hama yang menyerang tepat di titik tumbuhnya jagung itu sudah menyebar sampai ke 18 Kabupaten di provinsi kepulauan ini.

    Kepada SelatanIndonesia.com di Kupang, Rabu (12/2/2020) Inche Sayuna menyebutkan, kondisi ini merupakan fenomena baru yang harus diurus secara serius oleh pemerintah.

    “Jika penyebarannya sudah merata maka ini adalah bencana serius yang mengancam kehidupan petani kita di NTT dan Pemerintah harus segera menetapkan kondisi ini sebagai darurat agar bisa mendapatkan perhatian segera dari pemerintah pusat,” ujar Sekretaris DPD Golkar NTT ini.

    Menurut Inche, dinas tekhnis harusnya sudah melakukan tindakan pengendalian awal sebelum menyebar secara merata dan sudah harus proaktif melakukan koordinasi intensif dangan pemerintah pusat melalui Dirjen, bukan pasif menunggu di tempat bantuan pemerintah pusat.

    “Seharusnya dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTT segera melakukan bimtek pengendalian hama kepada semua petugas lapangan dan petani kita dan bila perlu menggandakan pendampingan semua petugas di lapangan untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih meluas lagi,” katanya.

    Politisi asal Kabupaten Timor Tengah Selatan ini menilai, serangan hama ulat ini lantaran pemerintah dan warga yang tidak menghargai dan tidak mengusahakan keseimbangan lingkungan hidup. ‘Apa yang kita sebut kesimbangan alam, harus menjadi tugas kita. Predator tak ada lagi, kalau sesungguhnya harmonisasi dalam lingkungan hidup bisa bagus, maka tak terjadi kondisi seperti ini. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk mendidik masyarakat dalam mengupayakan keseimbangan lingkungan hidup,” ujarnya.

    Sesuai data yang dihimpun Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTT tercatat, sejak bulan Nopember 2019 hingga saat ini ditemukan 7.889ha lahan jagung masyarakat di Provinsi NTT terserang hama grayak. Akibatnya, tanaman jagung masyarakat tidak bisa tumbuh dan berkembang lantaran hama jenis ini menyerang langsung pada titik tumbuh tanaman jagung.

    Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi NTT Ir. Mikdon Abola yang dihubungi terpisah menjelaskan, hama grayak itu telah menyerang 18 Kabupaten di NTT dan paling banyak terjadi di Flores Timur yang mencapai 4000 ha.
    Dijelaskan, hama jenis ini muncul ketika curah hujan tidak menentu dan menyerang tanaman pada usia kapan saja. “Ulat grayak ini sudah lama, tetapi jenis ini muncul di Indonesia pada pertengahan tahun lalu dan di NTT dan muncul pada bulan Nopember 2019 pertama kali di Sumba Timur,” katanya.

    Sekretaris Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTT Mikdon Abola

    Mikdon menjelaskan, penyebaran hama jenis grayak ini sangat cepat karena siklus hidupnya hanya 40 hari dengan jangkauan terbang mencapai 100 Km. “Ini yang membuatnya cepat tumbuh dan berkembang biak ketika di fase kupu-kupu,”ujarnya.
    Mikdon yang saat itu didampingi Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Gabriel Gara Beni, SP menjelaskan, saat ini hama jenis itu hanya menyerang tanaman jagung dan semoga tidak menyerang tanaman lain.

    Dikatakannya, sepanjang cuaca dan curah hujan masih seperti ini maka hama grayak masih tetap berkembang. “Saat ini di semua daratan Sumba, Flores, Timor dan Alor sudah terserang, minus Sabu dan Rote yang belum ada laporan,” katanya.

    Mikdon menambahkan, saat ini ada dua cara yang ditempuh untuk mengatasi hama ulat grayak yaitu dengan cara manual dan penyemprotan. “Kita minta masyarakat untuk periksa tanaman, sehingga ada tanda atau ada ulat, pagi dan sore, kita minta dipungut lalu dimusnahkan. Tetapi dalam populasi yang besar, tidak bisa manual tetapi dengan menggunakan bahan kimia dengan tetap mengedepankan pengendalian hama terpadu,” katanya.

    Hama Ulat Grayak di Desa Niha One Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur

    Dikatakan, penyemprotan dengan bahan kimia merupakan alternatif terkahir setelah yang lainnya tidak memungkinkan. Dia juga menyebut, pihaknya sudah memiliki gudang brikade untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kita sudah punya gudang brigade di Lewa untuk wilayah Sumba, di daratan Flores ada di Magepanda, Lembor dan Mbai, dan daratan Timor ada di Kupang, dan semua peralatan dan bahan-bahan kebutuhan kita siapkan tetapi kondisi saat ini bahan kimia untuk ulat dalam posisi kosong,” jelasnya.
    Pihaknya sudah membuat permintaan ke Pemerintah Pusat dan dipastikan akan segera dikirim terlebih dahulu untuk Kabupaten Flores Timur karena lahan jagung yang terserang ulat grayak lebih luas karena mencapai 4000ha dibanding kabupaten lain.
    **laurens leba tukan