GESER UNTUK LANJUT MEMBACA
Advertisement
Berita Hari Ini NTT Daerah Golkar Hukrim
Beranda / Hukrim / APPA NTT Kecam Keras Dugaan Pemerkosaan di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Desak Yosef Lede Dinonaktifkan

APPA NTT Kecam Keras Dugaan Pemerkosaan di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Desak Yosef Lede Dinonaktifkan

Rumah Jabatan Bupati Kupang yang diduga menjadi tempat terjadinya pemerkosaan oleh Bupati Kupang Yosef Lede pada Rabu (11/11/2026). Rumah dinas itu berada di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (13/11/2026). Foto: KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM โ€“ Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak Nusa Tenggara Timur (APPA NTT) mengecam keras dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan pemerkosaan yang dilaporkan melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede. Organisasi perlindungan perempuan dan anak itu mendesak pemerintah segera menonaktifkan sementara kepala daerah tersebut, sementara kepolisian diminta mengusut perkara secara transparan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat publik.

APPA NTT menilai dugaan tindak kekerasan seksual yang disebut terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang merupakan persoalan serius. Apalagi, berdasarkan laporan yang disampaikan kepada kepolisian, korban merupakan seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang diduga dibawa ke rumah jabatan dengan iming-iming tawaran pekerjaan.

Dalam keterangan pers yang diterima SelatanIndonesia.com, Selasa (17/11/2026), APPA NTT menyebut peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026, di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Laporan itu telah disampaikan ke SPKT Polda NTT dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan APPA NTT dengan merujuk pada laporan kepolisian dan informasi yang berkembang, korban diduga diperdaya melalui seorang perantara berinisial EK menggunakan tawaran pekerjaan. Korban kemudian dibawa ke rumah jabatan pada malam hari.

Dulu Bersaing di Pilgub, Kini Bersanding Bangun NTT: Melki Laka Lena dan SPK Dorong Investasi Maritim

Di lokasi tersebut, korban mengaku mengalami dugaan pencabulan dan pemerkosaan sebanyak dua kali. APPA NTT juga mengungkap adanya dugaan pemberian uang Rp 3 juta yang diselipkan ke dalam tas korban serta ancaman pemutusan hubungan kekeluargaan apabila korban tidak bungkam.

Bagi APPA NTT, apabila dugaan tersebut terbukti, perkara ini bukan sekadar tindak pidana kekerasan seksual biasa. Ada persoalan relasi kuasa, dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang harus diungkap aparat penegak hukum.

Ketua APPA NTT, Asti Laka Lena: Jabatan Bupati Bukan Tameng Kekebalan Hukum

Ketua APPA NTT, Asti Laka Lena, menegaskan bahwa dugaan kekerasan seksual yang menyeret seorang kepala daerah aktif merupakan pukulan serius bagi perlindungan perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur.

Menurut dia, seorang pemimpin daerah semestinya menjadi pelindung masyarakat, bukan justru diduga memanfaatkan kedudukan dan fasilitas negara dalam perkara yang merugikan seorang perempuan muda.

Pemeriksaan Yos Lede di Polda NTT Diundur ke 21 November, Kuasa Hukum Minta Prosesnya Disiarkan Langsung

โ€œPemimpin daerah seharusnya menjadi pelindung terdepan bagi warganya, bukan justru memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara untuk menjebak mahasiswi yang sedang berjuang mencari pekerjaan. APPA NTT berdiri penuh di belakang korban dan keluarganya. Tidak boleh ada ruang kompromi, mediasi damai di luar hukum, ataupun intervensi kekuasaan yang menghalangi proses keadilan,โ€ kata Asti.

APPA NTT menilai dugaan penggunaan rumah jabatan sebagai lokasi tindak kekerasan seksual menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian khusus. Fasilitas yang dibangun menggunakan uang negara seharusnya digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, bukan menjadi tempat terjadinya dugaan tindak pidana.

Romo Leo Mali Soroti Krisis Tanggung Jawab Moral Birokrasi

Dewan Penasihat APPA NTT, Romo Leo Mali, menilai kasus tersebut menyentuh persoalan mendasar mengenai integritas kepemimpinan dan tanggung jawab moral pejabat publik.

Ia juga mengkritik sikap diam jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Kupang di tengah mencuatnya dugaan perkara yang disebut terjadi di rumah jabatan kepala daerah.

Wawali Serena Francis Buka Pembahasan RAPBD 2027, Kota Kupang Siapkan Anggaran Rp 1,33 Triliun

โ€œRumah jabatan adalah ruang publik yang bermartabat, bukan ruang gelap untuk menindas martabat manusia. Sikap diam jajaran Pemerintah Kabupaten Kupang di tengah skandal berat yang terjadi di rumah dinas kepala daerah menunjukkan krisis tanggung jawab moral,โ€ ujar Romo Leo.

Ia mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan politik. Menurut dia, masyarakat tidak boleh membiarkan munculnya budaya permisif terhadap dugaan kejahatan yang melibatkan pejabat publik.

โ€œAparat penegak hukum wajib membuktikan bahwa hukum di NTT berdiri tegak di atas kekuasaan politik,โ€ katanya.

Pdt. Mery Kolimon: Korban Jangan Dibiarkan Menghadapi Tekanan Sendirian

Sementara itu, Dewan Penasihat APPA NTT, Pdt. Mery Kolimon, menekankan bahwa penanganan perkara harus berorientasi pada keselamatan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Menurut dia, dampak kekerasan seksual tidak hanya menyangkut luka fisik, tetapi juga kondisi psikologis, martabat, serta masa depan korban.

โ€œNegara, gereja, dan seluruh elemen masyarakat sipil wajib hadir mendampingi korban agar tidak berjuang sendirian menghadapi intimidasi maupun stigma sosial,โ€ kata Mery.

Ia meminta aparat penegak hukum menerapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara konsisten. Selain itu, kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan orang dan keterlibatan pihak perantara juga harus diperiksa secara serius berdasarkan bukti yang ditemukan penyidik.

Tujuh Tuntutan APPA NTT

Atas perkara tersebut, APPA NTT menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

Pertama, mendesak Kapolda NTT dan Direktorat Reserse PPA dan PPO memproses laporan polisi nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT secara profesional, cepat, transparan, independen, dan bebas dari konflik kepentingan.

Kedua, meminta penyidik segera mengamankan rekaman CCTV Rumah Jabatan Bupati Kupang pada 11 November 2026. APPA NTT juga meminta komandan dan anggota Satpol PP serta ajudan yang bertugas pada malam kejadian diperiksa untuk mengungkap rangkaian peristiwa sekaligus mencegah kemungkinan hilangnya barang bukti.

Ketiga, meminta polisi mengusut peran perantara berinisial EK dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proses membawa korban ke rumah jabatan dengan modus tawaran pekerjaan. Dugaan pemberian uang Rp 3 juta juga diminta didalami untuk memastikan apakah berkaitan dengan upaya membungkam korban.

Keempat, mendesak Menteri Dalam Negeri dan Gubernur NTT mengambil langkah penonaktifan sementara terhadap Bupati Kupang Yosef Lede selama proses hukum berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, intimidasi saksi, maupun intervensi terhadap penyidikan.

Kelima, meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT memberikan perlindungan darurat serta pendampingan hukum, medis, dan psikologis secara berkelanjutan kepada korban, keluarga, dan saksi kunci.

Keenam, meminta Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Kompolnas melakukan pengawasan eksternal terhadap proses penyidikan di Polda NTT agar penanganan perkara berjalan independen dan tidak terpengaruh kedudukan terlapor sebagai pejabat publik.

Ketujuh, mendesak Pemerintah Kabupaten Kupang dan DPRD Kabupaten Kupang tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum. APPA NTT juga mengingatkan media massa dan masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas korban, melakukan penyudutan, ataupun menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan reviktimisasi.

Jabatan Publik Tidak Boleh Menjadi Benteng Impunitas

APPA NTT menegaskan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghambat penyelidikan atau memberikan perlakuan khusus kepada seseorang karena jabatan politiknya.

Organisasi itu meminta seluruh elemen masyarakat sipil di NTT, termasuk komunitas perempuan, lembaga keagamaan, organisasi mahasiswa, dan diaspora, ikut mengawal proses hukum hingga tuntas.

Kasus ini kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk seorang kepala daerah.

Bagi APPA NTT, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas. Tidak boleh ada intimidasi, tekanan politik, transaksi perdamaian di luar mekanisme hukum, maupun upaya membungkam korban.

Jika dugaan tersebut terbukti melalui proses peradilan, pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebab, jabatan kepala daerah bukanlah kekebalan hukum, dan rumah jabatan bukanlah tempat yang berada di luar jangkauan hukum.*/llt

ย 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ร— Advertisement
ร— Advertisement