KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena dan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Viada Hafid menyoroti tantangan menjaga kerukunan umat beragama di tengah maraknya hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian di ruang digital. Keduanya menegaskan pentingnya memperkuat moderasi digital sekaligus menjadikan kerukunan sebagai fondasi persatuan dan kesejahteraan bangsa.
Pesan tersebut mengemuka dalam Konferensi Nasional (KONAS) IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, 16–19 November 2026. Menteri Meutya Viada Hafid secara resmi membuka kegiatan yang dihadiri para tokoh lintas agama dan pengurus FKUB dari berbagai daerah di Indonesia itu, Selasa (17/11/2026).
NTT dipercaya menjadi tuan rumah konferensi nasional tersebut dengan mengusung tema Memperkuat Moderasi Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk Mewujudkan Harmoni dan Kesejahteraan Bersama di Era Disrupsi Informasi.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa kerukunan tidak boleh dimaknai sebatas sikap saling menghormati perbedaan. Lebih dari itu, kerukunan harus menjadi kekuatan sosial yang menjaga persatuan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menurut Gubernur Melki, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam kehidupan masyarakat. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan mempererat persaudaraan justru dapat menjadi ruang penyebaran kebencian apabila tidak digunakan secara bijak.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman, baik dalam kehidupan nyata maupun di ruang digital.
“Pancasila harus terus menjadi fondasi dalam menjaga persatuan bangsa. Tantangan kita hari ini bukan hanya merawat kerukunan di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Kita harus mengubah kebencian menjadi kerukunan, mengubah para haters menjadi lovers. Jangan biarkan perbedaan dan informasi yang tidak benar merusak persaudaraan,” kata Gubernur Melki.
Ia juga menempatkan FKUB sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencegah konflik sosial keagamaan. Peran FKUB, menurut dia, perlu diperkuat hingga tingkat akar rumput dengan melibatkan tokoh agama, perempuan, pemuda, dan berbagai kelompok masyarakat.
Namun, Gubernur Melki mengingatkan bahwa tugas FKUB tidak cukup hanya menjaga keharmonisan. Organisasi tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pemberdayaan ekonomi umat melalui kolaborasi dengan pemerintah, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dunia usaha, koperasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kolaborasi itu penting agar kesempatan ekonomi dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa membedakan agama dan keyakinan.
“Kita berharap FKUB senantiasa hadir sebagai bagian dari solusi, menjadi ruang dialog, mencegah konflik, melawan hoaks, serta mendorong kesejahteraan umat demi bangsa dan tanah air tercinta,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid mengungkapkan bahwa indeks kerukunan umat beragama Indonesia mencapai 77,89. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi sejak pengukuran dimulai pada 2015.
Meski demikian, Menteri Meutya mengingatkan bahwa tingginya toleransi belum sepenuhnya mencerminkan kuatnya kebersamaan masyarakat. Hasil survei menunjukkan dimensi toleransi mencapai 88,82, sedangkan dimensi kebersamaan masih berada pada angka 65,49.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan perlunya memperbanyak kegiatan yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat agar hubungan antarkomunitas tidak hanya dibangun melalui sikap saling menerima, tetapi juga melalui interaksi dan kerja sama.
Tantangan itu semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Menteri Meutya menyebut sebanyak 267 juta penduduk telah terhubung dengan internet, sementara tingkat keterhubungan masyarakat dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 98,5 persen.
Di tengah perluasan akses digital, pemerintah menghadapi persoalan penyebaran misinformasi, disinformasi, dan ujaran kebencian yang berpotensi merusak kohesi sosial. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga memungkinkan pembuatan gambar, suara, dan video palsu yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan.
“Digitalisasi memang menghadirkan peluang, tetapi pada saat yang sama juga dapat mendisrupsi komunikasi yang selama ini telah terbangun dengan baik. Kita perlu menata kembali cara berkomunikasi dan memastikan ruang digital tetap aman serta produktif,” kata Menteri Meutya.
Karena itu, ia menilai literasi digital dan kemampuan memverifikasi informasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Pemerintah juga tetap memberikan perhatian terhadap pemerataan akses internet, termasuk di sejumlah wilayah NTT, agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara lebih luas.
Dari sisi penyelenggara, Ketua FKUB Provinsi NTT Yuliana Salosso berharap KONAS IX menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara konkret. Beberapa agenda yang didorong meliputi penyusunan standar etika digital FKUB, penguatan peran tokoh agama dalam pemberdayaan ekonomi umat, serta pembangunan kemitraan antara pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan, dunia usaha, koperasi, dan UMKM.
Seluruh pembahasan tersebut diharapkan bermuara pada Deklarasi Kupang 2026 sebagai komitmen bersama pengurus FKUB se-Indonesia dalam memperkuat kerukunan, gotong royong, dan pendampingan masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet turut menegaskan bahwa kerukunan merupakan prasyarat utama bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus keberlangsungan pembangunan nasional.
“NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, sangat bergantung pada kerukunan bangsa. Tidak mungkin kita membangun Indonesia dengan baik tanpa adanya kerukunan,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pengurus FKUB untuk merawat kerukunan secara berkelanjutan, bukan hanya bergerak ketika konflik terjadi. Menurut dia, menjaga keharmonisan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.
“Jika NKRI disebut sebagai harga mati, maka kerukunan pun harus menjadi harga mati dan diprioritaskan. Kerukunan harus dirawat secara terus-menerus melalui komitmen, kepedulian, dan kerja nyata seluruh komponen bangsa,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Melki Laka Lena sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan dukungannya terhadap upaya menjaga kerukunan umat beragama.
Bagi NTT, penyelenggaraan KONAS FKUB IX menjadi momentum untuk memperkuat peran daerah sebagai ruang perjumpaan dan dialog lintas agama. Lebih dari sekadar forum nasional, konferensi ini diharapkan melahirkan langkah nyata dalam menghadapi tantangan kerukunan di era digital sekaligus memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pesan yang mengemuka dari Kupang menjadi penegasan bahwa keberagaman bukan penghalang untuk bersatu, melainkan kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih harmonis dan sejahtera.*/FaraTherik/llt




Komentar