GESER UNTUK LANJUT MEMBACA
Advertisement
Berita Hari Ini NTT Kesehatan Kota Kupang Nusantara
Beranda / Nusantara / Tangani ODGJ hingga Pasien Pasung, Pemkot Kupang Raih Penghargaan Kementerian Kesehatan

Tangani ODGJ hingga Pasien Pasung, Pemkot Kupang Raih Penghargaan Kementerian Kesehatan

Pemerintah Kota Kupang meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas komitmen Pemerintah Kota Kupang memperkuat pelayanan kesehatan jiwa mulai dari deteksi dini, pengobatan hingga rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penghargaan itu diterima Pemkot Kupang pada Selasa (17/11/2026) dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta. foto: andho

KUPANG,SELATANINDONESIA.COM โ€“ Komitmen Pemerintah Kota Kupang memperkuat pelayanan kesehatan jiwa mulai dari deteksi dini, pengobatan hingga rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berbuah penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diterima Pemerintah Kota Kupang pada Selasa (17/11/2026) dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Sarbini, Jakarta. Apresiasi itu diberikan atas upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan kesehatan jiwa dan penanganan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

Penghargaan ini bukan semata pengakuan atas capaian administratif. Di baliknya, terdapat upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jiwa hingga ke rumah-rumah warga, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa berat dan masih berada dalam kondisi pemasungan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, mengatakan pelayanan kesehatan jiwa di Kota Kupang dilakukan secara berjenjang melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas. Fasilitas tersebut menjadi pintu pertama untuk mendeteksi, memberikan penanganan awal, sekaligus memantau kondisi pasien.

Menurut Retnowati, pelayanan kesehatan jiwa mencakup skrining menggunakan kuesioner Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), Posyandu Jiwa, konsultasi awal, pemberian obat dasar, kunjungan rumah, hingga rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.

Dari Pelayanan Digital hingga Sampah Jadi Listrik, Wabup Alor Rocky Winaryo Gali Inovasi Pembangunan di Jiangxi

Sejumlah puskesmas bahkan mulai mengintegrasikan pelayanan psikolog klinis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental.

“Pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan. Kami juga melakukan kunjungan rumah untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang layak,” kata Retnowati.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika petugas menemukan warga dengan gangguan jiwa berat, terutama pasien yang masih mengalami pemasungan. Dalam kondisi seperti ini, Dinas Kesehatan tidak hanya mengandalkan laporan medis, tetapi juga membangun koordinasi dengan aparat kelurahan untuk mengidentifikasi warga yang membutuhkan pertolongan.

Informasi mengenai keberadaan pasien dapat berasal dari laporan masyarakat, keluarga, maupun aparat kelurahan. Setelah menerima laporan, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan dokter dan psikolog untuk melakukan pemeriksaan serta kunjungan langsung ke rumah pasien.

Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, pasien dikoordinasikan untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit jiwa.

APPA NTT Kecam Keras Dugaan Pemerkosaan di Rumah Jabatan Bupati Kupang, Desak Yosef Lede Dinonaktifkan

“Kami tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Terutama bagi pasien yang sedang dipasung, kami melakukan koordinasi dengan dokter, psikolog, dan rumah sakit jiwa agar mereka bisa mendapatkan penanganan yang semestinya,” ujar Retnowati.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan ODGJ tidak cukup hanya dengan memberikan obat. Pemerintah juga harus memastikan pasien memperoleh akses terhadap tenaga medis, pendampingan keluarga, serta lingkungan sosial yang mendukung proses pemulihan.

Akses Pengobatan hingga Rehabilitasi

Persoalan biaya juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Kupang. Dinas Kesehatan membantu pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien yang membutuhkan, dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia.

Melalui skema tersebut, keterbatasan ekonomi diharapkan tidak menjadi alasan bagi warga untuk kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.

Dulu Bersaing di Pilgub, Kini Bersanding Bangun NTT: Melki Laka Lena dan SPK Dorong Investasi Maritim

Retnowati menjelaskan, program kesehatan jiwa di Kota Kupang dikembangkan melalui tiga pendekatan, yakni promotif dan preventif, kuratif, serta rehabilitatif.

Pada aspek promotif dan preventif, pemerintah melakukan penyuluhan kesehatan mental, memberikan edukasi untuk mengurangi stigma terhadap ODGJ, serta meningkatkan ketahanan mental masyarakat.

Sementara itu, pendekatan kuratif dilakukan melalui pengobatan medis, psikoterapi, konseling, dan pemantauan berkala untuk memastikan pasien menjalani pengobatan secara teratur.

Adapun pendekatan rehabilitatif diarahkan pada pemulihan kondisi psikososial pasien. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater serta psikolog melalui perjanjian kerja sama.

Program ini tidak hanya berorientasi pada pemulihan kondisi kesehatan pasien, tetapi juga mendorong pemberdayaan berbasis masyarakat dan pelatihan kemandirian. Dengan begitu, ODGJ diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas sosial, membangun relasi dengan lingkungan, dan menjadi produktif.

Selain itu, konsultasi dengan psikiater, psikolog, serta pembiayaan obat-obatan terkait gangguan jiwa juga dapat diakses melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penghargaan Kementerian Kesehatan tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Kupang untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap warga yang membutuhkan pertolongan dapat teridentifikasi dan memperoleh penanganan secara cepat, tanpa diskriminasi.

Sebab, ukuran keberhasilan pelayanan kesehatan jiwa bukan hanya penghargaan yang diterima pemerintah daerah, melainkan sejauh mana masyarakat yang mengalami gangguan jiwa mendapatkan pengobatan, terbebas dari pemasungan, memperoleh pendampingan, dan memiliki kesempatan kembali menjalani kehidupan secara bermartabat.

Bagi Pemerintah Kota Kupang, pelayanan kesehatan jiwa pada akhirnya bukan sekadar urusan medis, melainkan juga menyangkut perlindungan hak asasi, kepedulian sosial, dan tanggung jawab negara terhadap seluruh warganya.*/ando/llt

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ร— Advertisement
ร— Advertisement