KUPANG,SELATANINDONESIA.COM— Perluasan akses layanan keuangan belum tentu berbanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di Nusa Tenggara Timur, ketika inklusi keuangan telah menjangkau 92,78 persen penduduk, tingkat literasi keuangan masih berada pada angka 67,71 persen. Kesenjangan ini menjadi tantangan untuk memastikan masyarakat tidak sekadar memiliki rekening, tetapi juga mampu mengelola dan memanfaatkan layanan keuangan secara tepat.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan, literasi keuangan harus ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat ekonomi produktif masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat membuka Grand Final Pemilihan Duta Literasi Keuangan Provinsi NTT Tahun 2026 di Hotel Aston Kupang, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Gubernur Melki, keberhasilan perluasan akses keuangan tidak cukup diukur dari jumlah rekening yang dimiliki masyarakat. Hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memahami manfaat, risiko, serta cara menggunakan produk dan layanan keuangan untuk mendukung kehidupan ekonomi mereka.
“Perluasan akses keuangan tidak cukup dilihat dari banyaknya rekening yang dibuka, tetapi yang penting adalah bagaimana memberikan akses dan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat,” ujar Gubernur Melki.
Ia mencontohkan, petani perlu memiliki kemampuan mengelola pendapatan hasil panen, menyisihkan sebagian penghasilan, serta memanfaatkan pembiayaan untuk meningkatkan produktivitas. Nelayan dan peternak juga perlu memahami cara menggunakan fasilitas pembiayaan agar dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Sementara itu, dalam lingkup keluarga, literasi keuangan diperlukan untuk mengatur pendapatan, membangun kebiasaan menabung, mempersiapkan biaya pendidikan anak, serta mengantisipasi kebutuhan yang tidak terduga.
Bagi Gubernur Melki, kemampuan mengelola keuangan bukan sekadar pengetahuan tambahan, melainkan keterampilan hidup yang menentukan ketahanan ekonomi keluarga dan keberlanjutan usaha masyarakat.
Menjangkau Masyarakat hingga Pelosok
Gubernur Melki mengatakan, penguatan literasi keuangan di NTT membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi geografis dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Sebagai provinsi kepulauan, NTT memiliki tantangan tersendiri dalam menjangkau masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah.
Apalagi, sekitar 60 persen masyarakat NTT menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Karena itu, edukasi keuangan perlu dirancang agar relevan dengan kebutuhan petani, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan pengusaha, hingga generasi muda.
Edukasi tidak cukup disampaikan melalui istilah dan teori keuangan yang sulit dipahami. Masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan praktis mengenai pengelolaan pendapatan, tabungan, pembiayaan produktif, asuransi, investasi, hingga perlindungan dalam transaksi keuangan.
Gubernur Melki juga menghubungkan peningkatan literasi keuangan dengan agenda pembangunan NTT digital yang menjadi bagian dari visi kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Menurut dia, transformasi digital harus diikuti kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi secara cerdas dan aman. Masyarakat tidak hanya dituntut mampu menggunakan layanan keuangan digital, tetapi juga harus memahami risiko penipuan, penyalahgunaan data, dan berbagai bentuk kejahatan transaksi elektronik.
Dengan demikian, perluasan akses keuangan dan transformasi digital harus berjalan beriringan dengan peningkatan pengetahuan serta perlindungan konsumen.
Kesenjangan Literasi dan Inklusi Keuangan
Tantangan yang disampaikan Gubernur Melki sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTT. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, indeks inklusi keuangan masyarakat NTT mencapai 92,78 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan baru mencapai 67,71 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan relatif luas, tetapi pemahaman mengenai penggunaan, manfaat, dan risiko layanan tersebut masih perlu diperkuat.
Kepala OJK Provinsi NTT Yan Jimmy Hendrik Simarmata mengatakan, capaian literasi dan inklusi keuangan NTT masih berada di bawah angka nasional. Secara nasional, indeks literasi keuangan mencapai 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan sebesar 93,61 persen.
“Data tersebut memberikan dua pesan penting. Pertama, akses masyarakat NTT terhadap layanan keuangan telah menjangkau sebagian besar penduduk. Kedua, masih terdapat kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan,” kata Yan Jimmy.
Menurut dia, tingginya akses terhadap produk dan layanan keuangan belum sepenuhnya diimbangi pemahaman yang memadai. Karena itu, peningkatan literasi membutuhkan edukasi yang lebih luas, baik dari sisi materi, metode penyampaian, maupun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Upaya tersebut tidak bisa hanya mengandalkan lembaga keuangan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, lembaga pendidikan, komunitas, serta berbagai elemen masyarakat agar edukasi keuangan dapat menjangkau kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi.
20 Generasi Muda Disiapkan Menjadi Penggerak
Salah satu upaya OJK NTT untuk memperluas edukasi keuangan dilakukan melalui Pemilihan Duta Literasi Keuangan Provinsi NTT Tahun 2026. Program yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan 2026 ini melibatkan 20 finalis dari kalangan generasi muda.
Yan Jimmy menjelaskan, kegiatan tersebut tidak sekadar mencari figur yang mampu berbicara di depan publik. OJK ingin mempersiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi, integritas, kreativitas, dan kepedulian terhadap persoalan keuangan masyarakat.
Sebelum memasuki babak grand final, seluruh finalis telah mengikuti pembekalan selama tiga hari melalui program Training of Trainers (ToT).
Materi pembekalan meliputi tugas dan fungsi OJK, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, serta perkembangan layanan keuangan digital.
Pada babak grand final, para peserta menghadapi tiga tahapan penilaian. Tahap pertama berupa penyampaian kampanye literasi keuangan secara singkat untuk menguji kemampuan peserta menyampaikan informasi keuangan dengan bahasa yang mudah dipahami.
Tahap kedua adalah studi kasus mengenai persoalan keuangan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, tiga finalis terbaik melaju ke tahap akhir melalui sesi tanya jawab untuk menguji visi, komitmen, kepemimpinan, dan kesiapan menjalankan tugas sebagai Duta Literasi Keuangan NTT.
Yan Jimmy menegaskan, gerakan literasi keuangan tidak boleh berhenti setelah penobatan pemenang. Seluruh finalis diharapkan tetap mengambil bagian dalam menyebarkan edukasi keuangan di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar para calon duta menyampaikan informasi secara akurat dan tidak menyesatkan. Mereka tidak diperkenankan memberikan rekomendasi keuangan di luar kapasitas dan kewenangannya.
Tidak Berhenti pada Penobatan Pemenang
Dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut juga disampaikan Gubernur Melki Laka Lena. Ia secara khusus meminta agar seluruh 20 finalis tetap mendapatkan pembinaan dan ruang untuk berkontribusi, termasuk peserta yang tidak terpilih sebagai pemenang.
Menurut Melki, para finalis memiliki potensi untuk menjadi bagian dari gerakan edukasi keuangan yang menjangkau masyarakat hingga ke berbagai wilayah NTT.
“Siapa pun pemenangnya, yang kalah tetap harus kita bina. Biarlah 20 orang ini bisa menjadi bagian dari penggerak literasi keuangan di seluruh NTT,” tegasnya.
Melki mengapresiasi OJK NTT bersama seluruh lembaga jasa keuangan yang telah berkolaborasi mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah itu.
Ia berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang tidak hanya memperoleh akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga memiliki kecakapan untuk menggunakannya secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberhasilan gerakan literasi keuangan tidak hanya ditentukan oleh bertambahnya jumlah rekening, meningkatnya transaksi digital, atau semakin luasnya jangkauan lembaga keuangan. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan masyarakat mengambil keputusan keuangan secara bijak, melindungi diri dari risiko, serta mengembangkan sumber penghidupan secara produktif.
Melalui penguatan literasi keuangan dan keterlibatan generasi muda, Pemerintah Provinsi NTT berharap akses keuangan dapat menjadi instrumen nyata untuk memperkuat ketahanan keluarga, menggerakkan ekonomi rakyat, dan mendorong pembangunan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.
Gubernur Melki kemudian secara resmi membuka Grand Final Pemilihan Duta Literasi Keuangan Provinsi NTT Tahun 2026 dengan mengetukkan palu sebanyak lima kali.*/ocep/llt
Komentar