Dari Posko Ngada, Gubernur Melki Laka Lena mengawal pemulihan pascagempa. Data dikejar, bantuan dipastikan, layanan publik dipulihkan. Targetnya bukan sekadar kembali seperti semula, melainkan membuat Flores lebih kuat menghadapi bencana.
BAJAWA,SELATANINDONESIA.COM – Pagi di Bajawa belum sepenuhnya pulih dari kecemasan yang ditinggalkan gempa. Di sejumlah tempat, bangunan yang rusak masih menjadi penanda bahwa tanah pernah berguncang keras. Aktivitas warga perlahan kembali, tetapi kehidupan belum sepenuhnya kembali ke ritme sebelum bencana.
Di Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Ngada, Rabu (9/9/2026), Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena duduk bersama Bupati Ngada Raymundus Bena, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan jajaran pemerintah daerah.
Di hadapan mereka bukan sekadar tumpukan laporan. Ada angka rumah rusak. Ada sekolah yang belum bisa digunakan. Ada fasilitas kesehatan yang harus tetap melayani meski infrastruktur terdampak. Ada jembatan yang perlu segera diperbaiki. Ada petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha UMKM yang harus kembali bekerja.
Dan ada satu hal yang menurut Gubernur Melki harus segera dibereskan sebelum semuanya bergerak lebih jauh: data.
“Sebelum tanggal 12 September ini, data kerusakan rumah, fasilitas umum, pendidikan, rumah ibadah, dan infrastruktur harus sudah tercatat dan terverifikasi. Data kita harus riil dan akurat.” Nada perintah itu menggambarkan satu kesadaran: dalam situasi bencana, pemerintah sedang berpacu dengan waktu.
Salah menghitung hari berarti bantuan terlambat. Salah mencatat kerusakan berarti warga berpotensi tidak memperoleh haknya. Salah menentukan prioritas dapat membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tidak sesuai kebutuhan lapangan.
Gubernur Melki memilih memastikan persoalan itu diselesaikan dari awal.
Mengejar Data
Sekitar 14.000 data telah dihimpun dari wilayah terdampak. Namun, sekitar 7.000 data belum memenuhi kriteria bantuan BNPB.
Angka itu tidak kemudian diperlakukan sebagai sekadar daftar mereka yang “tidak lolos”.
Gubernur Melki meminta pemerintah daerah memeriksa kembali kondisi warga di lapangan. Pemerintah desa dan kelurahan harus dilibatkan. Masyarakat diberi ruang menyampaikan keberatan. Dalam dua hari, pemerintah akan melakukan uji publik dan membuka masa sanggah.
Di situlah prinsip yang ditekankan Gubernur Melki menjadi penting: data harus menjadi alat untuk menemukan warga yang berhak, bukan alasan untuk mengabaikan mereka.
“Tidak boleh ada permainan data. Orang punya hak, kita harus beri. Tetapi semuanya harus berdasarkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.”
Data kerusakan rumah harus dapat dibuktikan. Kerusakan fasilitas publik harus jelas. Infrastruktur yang membutuhkan penanganan harus memiliki dokumentasi dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, data yang disusun hari ini bukan hanya untuk bantuan tanggap darurat.
Data itu akan menjadi dasar untuk pekerjaan yang lebih panjang: rehabilitasi dan rekonstruksi.
Karena itu, pemerintah diminta tidak berhenti pada menghitung jumlah kerusakan. Mereka harus menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Mengejar Bantuan
Setelah data, pekerjaan berikutnya adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tidak terputus.
Kesehatan menjadi salah satu sektor yang dijaga agar tetap berjalan.
Puskesmas dan rumah sakit mendapat dukungan operasional, termasuk genset dan Starlink. Dukungan tersebut penting bagi wilayah yang masih menghadapi keterbatasan listrik dan komunikasi.
Obat-obatan dan tenaga kesehatan harus tersedia. Begitu pula pelayanan bagi kelompok yang paling rentan: anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Di tengah bencana, pelayanan kesehatan tidak mengenal kata berhenti.
Begitu pula sekolah. Sebagian kegiatan belajar mengajar di Ngada telah kembali berlangsung secara daring dan luring, menyesuaikan kondisi masing-masing sekolah. Tetapi ketika sebagian gedung tidak lagi aman digunakan, pemerintah menghadapi persoalan lain: di mana anak-anak belajar? Jawabannya untuk sementara adalah ruang belajar darurat.
Pemerintah telah mendapat persetujuan penyediaan 10.000 tenda khusus sekolah. Pemprov NTT juga menyiapkan 200 tenda per kabupaten.
Namun, Gubernur Melki mengingatkan agar kecepatan tidak mengorbankan kelayakan. “Kita berburu dengan musim hujan. Tenda harus baik, memiliki alas yang layak dan dibuat saluran air yang baik.”
Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menggambarkan persoalan yang dihadapi Flores. Musim hujan tidak menunggu pemerintah menyelesaikan administrasi.
Karena itu, tenda harus bukan sekadar tenda. Ia harus menjadi ruang belajar yang aman. Harus memiliki alas yang layak, penerangan, sanitasi, meja dan kursi, serta saluran air yang memadai.
Anak-anak tidak boleh kehilangan masa depan hanya karena sekolah mereka rusak.
Mengejar Pemulihan
Tetapi bencana tidak hanya merusak bangunan. Ia juga dapat memutus mata pencaharian.
Petani membutuhkan sarana produksi. Nelayan perlu kembali melaut. Pedagang harus membuka kembali usaha. Pengusaha UMKM membutuhkan modal dan peralatan untuk memulai lagi.
Karena itu, agenda pemulihan mulai diperluas dari sekadar bantuan darurat menuju pemulihan ekonomi masyarakat.
Pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, serta UMKM menjadi sektor yang diprioritaskan.
Pemerintah menyiapkan dukungan berupa sarana produksi, peralatan usaha, akses pasar, dan pendampingan. Lembaga keuangan juga didorong memberikan restrukturisasi dan relaksasi pinjaman bagi warga terdampak.
Bagi masyarakat yang kehilangan penghasilan, kelonggaran pembayaran utang dapat menjadi ruang untuk bernapas sebelum kembali berdiri.
Pemerintah Provinsi NTT juga memberikan keringanan 75 persen pajak kendaraan bermotor bagi wilayah terdampak Flores.
Kebijakan tersebut diharapkan meringankan beban masyarakat sekaligus membantu menggerakkan kembali mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Di sektor infrastruktur, pekerjaan yang menunggu juga tidak sedikit.
Tujuh jembatan tercatat terdampak. Sejumlah jaringan irigasi mengalami kerusakan.
Jembatan bukan sekadar beton dan baja. Jembatan adalah jalan petani membawa hasil panen, jalur warga menuju pusat layanan kesehatan, jalur distribusi bantuan, dan penghubung antarwilayah.
Irigasi pun demikian. Ketika saluran air terganggu, dampaknya dapat menjalar ke sawah dan sumber penghidupan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah diminta segera membuat prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi pelayanan.
Semua data itu nantinya akan menjadi dasar pengajuan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah pusat.
Dan kali ini, pesan Melki jelas: jangan hanya membangun kembali apa yang telah roboh. Bangun dengan standar yang lebih aman.
Mengawal agar Bantuan Tetap Bersih
Di tengah kecepatan penanganan bencana, ada satu hal yang tidak boleh hilang: akuntabilitas.
Kejaksaan Negeri Ngada menyiapkan enam jaksa untuk pendampingan hukum dalam penanganan bencana.
Pengadaan barang, penyaluran bantuan, penggunaan anggaran, hingga administrasi akan mendapat pendampingan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Bencana memang membutuhkan kecepatan. Tetapi kecepatan tanpa akuntabilitas dapat melahirkan persoalan baru.
Karena itu, bagi pemerintah, transparansi bukan pekerjaan setelah bencana selesai. Ia harus berjalan bersamaan dengan distribusi bantuan.
Gubernur Melki pun meminta semua pihak bekerja dalam satu koordinasi.
Pemerintah kabupaten dan provinsi, BNPB, TNI, Polri, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan relawan tidak boleh berjalan dengan agenda masing-masing.
Setiap perkembangan harus dilaporkan. Setiap hambatan harus segera dicari solusinya. Dalam situasi seperti ini, koordinasi bukan sekadar rapat. Koordinasi adalah cara memastikan bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Menyembuhkan Luka yang Tak Terlihat
Ada kerusakan yang tidak masuk dalam tabel. Tidak terlihat pada foto rumah roboh. Tidak tercatat dalam daftar fasilitas umum. Namanya trauma.
Karena itu, Gubernur Melki meminta program trauma healing tidak hanya diberikan kepada pengungsi. Para petugas yang berada di garis depan juga membutuhkan perhatian.
TNI, Polri, tenaga kesehatan, relawan, dan aparatur pemerintah telah bekerja dalam tekanan fisik dan psikologis. Mereka melihat penderitaan warga, bekerja dalam situasi darurat, dan pada saat yang sama harus memastikan pelayanan tetap berjalan.
Pendampingan psikososial akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tenaga profesional, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, dan kader desa.
Anak-anak menjadi perhatian khusus.
Bagi mereka, gempa bisa berarti kehilangan rumah, kehilangan rasa aman, berpindah ke tenda, atau bahkan kehilangan orang yang mereka cintai.
Membangun kembali Flores karena itu bukan hanya soal semen, beton, jalan, dan jembatan. Ada kehidupan manusia yang juga harus dipulihkan.
Flores Tidak Boleh Sekadar Kembali
Rapat di Bajawa pada akhirnya membawa satu pesan lebih besar. Tanggap darurat tidak boleh menjadi garis akhir. Ia harus menjadi jembatan menuju pemulihan.
Pemulihan layanan publik. Pemulihan sekolah. Pemulihan kesehatan. Pemulihan ekonomi. Pemulihan infrastruktur. Dan, yang tidak kalah penting, pemulihan kepercayaan masyarakat bahwa setelah bencana, negara hadir bersama mereka.
Gubernur Melki meminta seluruh jajaran memanfaatkan masa tanggap darurat untuk membangun fondasi pemulihan yang lebih kuat.
“Ini bukan hanya urusan BNPB. Ini terkait semua kementerian. Waktu kita pendek, kita harus kejar dan selesaikan semuanya. Flores harus lebih baik dari sebelum bencana.”
Kalimat itu menjadi semacam garis finis sekaligus garis start. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa banyak bantuan yang telah dibagikan.
Bukan pula sekadar berapa banyak rumah yang telah didata. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika anak-anak kembali belajar dengan aman, petani kembali ke sawah, nelayan kembali melaut, pedagang kembali membuka kios, kendaraan kembali melintas di jalan, layanan kesehatan berjalan normal, dan keluarga-keluarga kembali merasa aman di rumahnya.
Dari Bajawa, pemerintah mencoba mengejar semua itu. Data dikejar agar bantuan tepat sasaran. Bantuan dikejar agar kebutuhan dasar tidak terputus. Pemulihan dikejar agar ekonomi kembali bergerak. Dan seluruh proses itu diarahkan pada satu tujuan: Flores bangkit dengan fondasi yang lebih kuat.
Gempa telah meninggalkan kerusakan. Tetapi pemulihan memberi kesempatan untuk membangun kembali dengan cara yang lebih baik. Ngada pulih lebih cepat. Flores bangkit lebih hebat. Meju. */ OanWutun/llt
Komentar