KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), fondasi masa depan bangsa itu sedang dibangun melalui pemenuhan kebutuhan paling mendasar: gizi yang cukup bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pesan itu mengemuka dalam pertemuan Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, bersama para pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Regional NTT di Aula El Tari, Kupang, Senin (9/6). Kehadiran Menteri HAM didampingi Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, serta jajaran pemerintah daerah dan mitra pelaksana program.
Di hadapan para peserta, Pigai menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak semata-mata berbicara mengenai kebebasan sipil dan politik. Hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan HAM.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga negara. Program tersebut sekaligus menjadi instrumen strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul pada masa mendatang.
“Program makan bergizi gratis bukan hanya soal makanan, tetapi bagian dari pembangunan kualitas manusia Indonesia,” ujar Pigai.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada integritas para pelaksana di lapangan. Karena itu, seluruh pihak diminta menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Bagi Pigai, setiap orang yang mengelola program dengan jujur dan adil sesungguhnya sedang mengambil bagian dalam perjuangan membangun bangsa. Anak-anak yang memperoleh akses gizi yang baik hari ini, kata dia, adalah generasi yang kelak menentukan arah Indonesia pada 2045.
Pandangan serupa disampaikan Gubernur NTT Melki Laka Lena. Ia menilai MBG bukan sekadar program penyediaan makanan, melainkan investasi sosial yang menentukan kualitas masa depan daerah dan bangsa.
“Anak yang kenyang hari ini adalah pemimpin NTT dan Indonesia di masa depan,” katanya.
Bagi Pemerintah Provinsi NTT, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang tersalurkan. Program ini juga diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Di balik setiap menu yang tersaji, terdapat rantai ekonomi yang melibatkan petani, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro, hingga tenaga kerja lokal.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar kebutuhan dapur SPPG sebanyak mungkin dipenuhi dari produk-produk lokal NTT. Beras, sayuran, ikan, telur, daging, dan berbagai komoditas lainnya diharapkan berputar dalam ekosistem ekonomi daerah sehingga manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.
“MBG bukan hanya tentang makanan, tetapi juga bagaimana ekonomi masyarakat bergerak,” ujar Melki.
Ia menambahkan, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaat program menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Sementara itu, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) NTT, Oswaldus Ngani, menjelaskan bahwa pengembangan ekosistem MBG di NTT terus berlangsung. Hingga saat ini, sebanyak 335 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah beroperasi di berbagai wilayah NTT.
SPPG tersebut melayani peserta didik sekaligus kelompok sasaran prioritas yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari potensi sekitar 1,5 juta penerima manfaat di NTT, program saat ini telah menjangkau sekitar 691.000 orang. Sebanyak 558.000 di antaranya merupakan peserta didik, sedangkan sekitar 132.000 lainnya berasal dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Data itu menunjukkan bahwa cakupan layanan masih memiliki ruang yang luas untuk diperluas. Karena itu, dukungan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan ekosistem MBG di NTT.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan manusia yang masih dihadapi daerah kepulauan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis dipandang sebagai lebih dari sekadar kebijakan sosial. Program ini menjadi investasi jangka panjang yang menautkan pemenuhan hak dasar masyarakat dengan penguatan ekonomi lokal.
Dari dapur-dapur pelayanan gizi yang tersebar hingga pelosok NTT, pemerintah berharap lahir generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap bersaing. Sebab, cita-cita Indonesia Emas 2045, sebagaimana berulang kali ditegaskan dalam pertemuan itu, sesungguhnya sedang dibangun dari piring makan anak-anak Indonesia hari ini.*/baldussae/llt
Komentar