TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM — Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu B. Wulla memilih berkantor langsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya selama tiga hari berturut-turut sejak Senin (11/5/2026). Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus memastikan pelayanan kepada guru dan masyarakat berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Sejak pagi, Bupati Ratu Wulla didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Paulina K. Maghu, berkeliling meninjau sejumlah bidang pelayanan. Ia memeriksa langsung aktivitas pegawai, sistem administrasi, hingga proses pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik.
Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Sumba Barat Daya itu disebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola birokrasi di sektor pendidikan. Pemerintah daerah ingin memastikan persoalan pelayanan, termasuk keterlambatan maupun hambatan administrasi terkait hak-hak guru dan pegawai, tidak kembali terulang.
Dalam rapat bersama jajaran pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bupati Ratu Wulla menekankan pentingnya disiplin kerja dan integritas aparatur sipil negara. Menurut dia, sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia daerah sehingga pelayanan publik tidak boleh berjalan seadanya.
“Kehadiran saya di sini untuk melihat langsung hambatan-hambatan yang selama ini terjadi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih baik. Semua pegawai harus bekerja profesional, visioner, dan menjaga integritas,” ujar Bupati Ratu Wulla di hadapan para pegawai.
Ia juga mengingatkan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala. Pemerintah daerah, kata dia, tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pegawai yang dinilai tidak mampu bekerja maksimal ataupun mengabaikan tanggung jawab pelayanan publik.
Langkah berkantor langsung di kantor perangkat daerah dinilai menjadi pendekatan baru Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam membangun budaya kerja birokrasi yang lebih responsif dan terbuka.
Selain mempercepat penyelesaian persoalan internal, pola pengawasan langsung itu diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, khususnya di sektor pendidikan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, pembenahan Dinas Pendidikan bukan sekadar soal administrasi. Lebih jauh, hal itu dipandang sebagai bagian penting dari upaya memperkuat fondasi pembangunan manusia di daerah. */Adi Suseno /llt
Komentar