BA’A,SELATANINDONESIA.COM – Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao yang baru, Robby Permana Amri, langsung disambut agenda penguatan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Senin (11/5/2026). Bupati Paulus Henuk menekankan pentingnya kolaborasi penegakan hukum dan pengawalan pembangunan daerah, terutam program strategis.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Rote Ndao itu menjadi penanda awal sinergi baru dalam mengawal tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah di wilayah terselatan Indonesia tersebut.
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, bersama jajaran pimpinan perangkat daerah menyambut langsung kedatangan Robby Permana Amri yang baru memulai tugasnya sebagai Kajari Rote Ndao. Suasana pertemuan berlangsung hangat, namun sarat pesan mengenai pentingnya membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan taat hukum.
Di hadapan para pimpinan organisasi perangkat daerah, Bupati Paulus menegaskan bahwa pemerintah daerah membutuhkan dukungan serta pendampingan dari Kejaksaan Negeri agar seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan. Ia menilai hubungan antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak semata berada dalam konteks penindakan, melainkan juga pencegahan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Kami berharap komunikasi dan kolaborasi ini terus dibangun dengan baik. Pemerintah daerah membutuhkan mitra yang dapat mengingatkan apabila ada hal-hal yang keluar dari koridor hukum,” kata Bupati Paulus.
Menurut dia, semangat pengawasan yang dibangun bersama akan menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas birokrasi, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, ia juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memastikan para pengelola anggaran bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas.
Dalam pertemuan itu, Bupati Paulus secara khusus meminta dukungan Kejaksaan Negeri untuk ikut mengawal proyek K-SIGN yang saat ini menempatkan Rote Ndao sebagai salah satu lokus nasional. Proyek tersebut dinilai strategis karena mendapat perhatian pemerintah pusat serta dukungan anggaran yang besar.
Menanggapi hal itu, Robby Permana Amri menegaskan komitmennya untuk membangun pola kerja yang terbuka dan kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Ia menyebut kehadirannya di Rote Ndao bukan hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara sehat melalui langkah-langkah pencegahan.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita membangun mitigasi risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga potensi pelanggaran hukum bisa dicegah sejak awal,” ujarnya.
Robby juga menilai sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim kerja birokrasi yang baik. Karena itu, Kejaksaan Negeri Rote Ndao, kata dia, membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah.
Komitmen tersebut mendapat respons positif dari Sekretaris Daerah Rote Ndao, Jonas M. Selly. Dalam forum itu, Jonas meminta agar Kejaksaan Negeri dapat memberikan sosialisasi dan penguatan pemahaman hukum kepada para pimpinan perangkat daerah, terutama setelah adanya pergeseran sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten.
Bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, pertemuan tersebut bukan sekadar agenda penyambutan pejabat baru. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi titik awal membangun semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan tetap berada dalam rel hukum yang jelas.*/PPIDUtama_DKISPRoteNdao/llt
Komentar