LABUANBAJO,SELATANINDONESIA.COM – Kembalinya Bank NTT sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur untuk mengakses pembiayaan. Senada dengan itu, dorongan Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman agar penyaluran kredit disertai pendampingan intensif dari Bank NTT guna memastikan usaha kecil mampu tumbuh berkelanjutan dan naik kelas.
Di tengah upaya memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha skala kecil, pemerintah kembali menegaskan peran strategis Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah. Momentum itu terlihat dalam kegiatan sosialisasi dan akad massal KUR yang digelar di Labuan Bajo, Selasa (28/4/2026), yang mempertemukan pemerintah pusat, daerah, dan perbankan dalam satu agenda percepatan pembiayaan UMKM.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan, KUR tidak boleh dipandang sekadar sebagai tambahan likuiditas, melainkan sebagai fondasi untuk memperkuat daya saing usaha. Di hadapan ratusan pelaku UMKM, ia mengingatkan bahwa kedisiplinan dalam memanfaatkan pembiayaan menjadi kunci agar usaha dapat tumbuh berkelanjutan.
“KUR harus digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Ini adalah kesempatan untuk memperbesar usaha, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar,” ujarnya.
Dalam konteks itu, pemerintah mendorong peran aktif lembaga keuangan tidak hanya sebagai penyalur kredit, tetapi juga sebagai mitra pendamping.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) antara Kementerian UMKM dan Bank NTT menjadi penanda penting kembalinya bank daerah tersebut ke dalam ekosistem penyaluran KUR setelah sempat absen beberapa tahun.
Kembalinya Bank NTT dinilai strategis, mengingat kedekatannya dengan pengusaha kecil di tingkat lokal. Dengan target penyaluran sekitar Rp350 miliar, bank daerah ini diharapkan mampu menjangkau sektor-sektor usaha yang selama ini belum terlayani optimal oleh perbankan nasional.
Menteri Maman menekankan, keberhasilan program KUR tidak hanya diukur dari besarnya angka penyaluran, tetapi juga dari kualitas dampak yang dihasilkan. Oleh karena itu, literasi keuangan dan pendampingan usaha menjadi elemen yang tak terpisahkan.
“Penyaluran harus diikuti dengan edukasi. Tanpa itu, pembiayaan berisiko tidak memberikan efek jangka panjang,” katanya.
Secara nasional, hingga April 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp91,6 triliun kepada sekitar 1,4 juta pelaku usaha. Sementara di Nusa Tenggara Timur, angka penyaluran tercatat Rp898 miliar untuk lebih dari 19 ribu UMKM, masih menyisakan ruang besar untuk peningkatan akses pembiayaan.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena melihat KUR sebagai instrumen strategis dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah dengan struktur usaha mikro yang dominan. Namun, ia mengingatkan pentingnya tata kelola agar manfaat program benar-benar dirasakan secara merata.
“Kita tidak hanya mengejar angka penyaluran, tetapi bagaimana dana ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Gubernur Melki, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan harus diarahkan pada penguatan ekosistem usaha, mulai dari akses modal hingga peningkatan kapasitas pengusaha UMKM. Dalam kerangka itu, kehadiran Bank NTT diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan sekaligus memahami karakteristik ekonomi lokal.
Dengan dimulainya kembali penyaluran KUR oleh Bank NTT, harapan pun menguat bahwa UMKM di NTT tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga peluang untuk naik kelas. Di tengah tekanan ekonomi global dan keterbatasan akses di daerah, pembiayaan yang inklusif dan terkelola dengan baik menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.*/edy/llt
Komentar