TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM – Bupati Sumba Barat Daya (SBD) Ratu Ngadu B. Wulla menegaskan pentingnya penguatan biosekuriti sebagai fondasi menjaga stabilitas ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor peternakan. Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Pencegahan Penyelundupan Hewan dan Pemusnahan Media Pembawa Karantina di Pelabuhan Waikelo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Balai Karantina Waikelo tersebut menjadi bagian dari strategi preventif pemerintah daerah dalam meredam risiko masuknya penyakit hewan menular (PHM) melalui jalur distribusi tidak resmi. Dalam beberapa waktu terakhir, arus pemasukan ternak tanpa dokumen, terutama dari Nusa Tenggara Barat dinilai kian meningkat dan berpotensi mengganggu keseimbangan pasar lokal.
“Masuknya hewan tanpa prosedur karantina bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi ancaman langsung terhadap produktivitas peternakan dan pendapatan masyarakat,” ujar Ratu Wula. Ia menilai, jika tidak dikendalikan, praktik ini dapat menekan harga ternak lokal akibat ketidakpastian kualitas serta memicu biaya tambahan akibat penanganan wabah penyakit.
Sektor peternakan, menurut dia, merupakan tulang punggung ekonomi rumah tangga di Sumba Barat Daya. Ribuan peternak bergantung pada komoditas ternak seperti sapi, kuda, dan babi, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun perdagangan antarwilayah. Karena itu, gangguan terhadap kesehatan hewan akan berdampak berantai, mulai dari penurunan produksi hingga melemahnya daya beli masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan pengawasan di titik-titik masuk strategis, termasuk pelabuhan dan jalur-jalur distribusi informal. Sinergi lintas lembaga, melibatkan aparat keamanan, otoritas karantina, serta pemerintah kecamatan dan desa dipandang krusial untuk menutup celah penyelundupan.
Kepala Balai Karantina setempat menyebutkan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada lalu lintas ternak hidup, tetapi juga pada media pembawa lain yang berpotensi menjadi vektor penyakit. “Pengendalian ini menyangkut perlindungan sistem produksi secara menyeluruh,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penegakan regulasi, kegiatan sosialisasi tersebut dirangkaikan dengan pemusnahan media pembawa karantina yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa pelanggaran terhadap protokol biosekuriti tidak akan ditoleransi.
Selain pendekatan penegakan hukum, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya partisipasi publik. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan aktivitas pemasukan hewan ilegal, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya prosedur karantina.
Penguatan biosekuriti, lanjut Ratu Wula, bukan semata agenda teknis, melainkan investasi jangka panjang bagi ketahanan ekonomi daerah. “Jika kesehatan ternak terjaga, maka produktivitas meningkat, pasar stabil, dan kesejahteraan peternak dapat dipertahankan,” katanya.
Dengan meningkatnya mobilitas barang dan hewan antarwilayah, tantangan pengawasan diperkirakan akan semakin kompleks. Namun, melalui koordinasi yang lebih solid dan kebijakan yang konsisten, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya optimistis dapat menjaga wilayahnya tetap aman dari ancaman penyakit hewan sekaligus mempertahankan daya saing sektor peternakan lokal.*/Adi Suseno/llt
Foto : Risto U. Zaza
Komentar