WAIKABUBAK,SELATANINDONESIA.COM — Kecriaan terpancar dari wajah Bupati Yohanis Dade, SH dan Wakil Bupati Thimotius T. Rangga, S. Sos saat menyambut kunjungan kerja reses anggota DPR RI asal Nusa Tenggara Timur, Dr. Umbu Rudi Kabunang, di kantor Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Kamis (26/2/2026). Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan tantangan pembangunan wilayah kepulauan, kehadiran wakil rakyat dari putra daerah dinilai menjadi simpul harapan baru.
“Ini kebanggaan tersendiri bagi kami. Sumba punya wakil di DPR RI. Momentum ini penting untuk menyatukan langkah,” kata Bupati Yohanis Dade.
Pertemuan itu bukan sekadar seremoni reses. Di ruang rapat yang dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah, berbagai isu strategis dibedah, dari jalan rusak menuju destinasi wisata, desa-desa tanpa listrik, hingga irigasi pertanian yang belum tuntas serta Sumba Barat yang ditetapkan menjadi tuan rumah PON XXII 2028 untuk cabang olahraga pacuan kuda tradisional tanpa pelana.
Jalan, Pariwisata, dan Ruang Fiskal yang Sempit
Sekitar 90 persen warga Sumba Barat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Selebihnya bekerja sebagai aparatur sipil negara dan pelaku usaha swasta. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah berupaya menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi baru.
Sumba Barat memiliki bentang pantai, perbukitan savana, hingga situs budaya dan kubur megalitik yang menjadi jejak peradaban ratusan tahun silam. Masalahnya, akses jalan menuju sejumlah lokasi wisata masih terbatas. Kondisi keuangan daerah yang tertekan membuat pembangunan infrastruktur tak bisa bergerak cepat.
“Kalau jalan tidak segera ditangani, pariwisata sulit berkembang dan berdampak ke sektor lain,” ujar Bupati Yohanis. Ia mengakui telah menjalin komunikasi dengan sejumlah kementerian, tetapi dukungan politik di parlemen tetap dibutuhkan agar program pusat bisa mengalir ke daerah.
Umbu Rudi menyatakan siap menjembatani kebutuhan tersebut. Ia menilai pembangunan daerah kepulauan seperti Sumba memang memerlukan afirmasi kebijakan yang lebih kuat.
Listrik Desa dan Energi Terbarukan
Salah satu isu mendasar yang mencuat adalah elektrifikasi. Sejumlah desa di Sumba Barat belum sepenuhnya menikmati akses listrik. Bagi warga, listrik bukan hanya penerangan, melainkan pintu masuk pendidikan, informasi, dan aktivitas ekonomi rumah tangga.
Umbu Rudi menyebut adanya peluang melalui program listrik desa berbasis energi surya dan mikrohidro dari Kementerian ESDM. Ia meminta pemerintah daerah menyiapkan data dan proposal agar program tersebut dapat diusulkan secara bertahap dalam lima tahun ke depan. “Masih ada desa yang belum berlistrik. Ini kebutuhan dasar,” katanya.
Tantangan geografis dan sebaran permukiman menjadi faktor yang membuat distribusi jaringan tidak selalu mudah di wilayah kepulauan.
Anggota DRP RI Fraksi Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang pose bersama Bupati Sumba Barat Yohanis Landa dan wakil Bupati Thimotius T Rangga serta Pimpinan OPD di Aula Kantor Bupati Sumba Barat, Kamis (26/2/2026). Foto: SelatanIndonesia.com/laurens Leba Tukan
Pertanian Surplus, Irigasi Terbatas
Di sektor pertanian, Sumba Barat mencatat capaian ekspor beras lebih dari 200 ton ke Kabupaten Malaka pada 2025. Potensi jagung juga dinilai menjanjikan. Namun, keterbatasan alat pertanian dan jaringan irigasi masih menjadi kendala. Beberapa bendungan belum tertangani optimal.
Bupati Yohanis menilai, jika dukungan alat dan irigasi memadai, Sumba Barat berpeluang menjadi salah satu lumbung jagung di NTT. “Potensi ada. Tinggal bagaimana kita memperkuat infrastruktur pendukungnya,” ujarnya.
Tata Ruang dan Lingkungan
Diskusi juga merambah pada revisi Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Wilayah, terutama terkait pengelolaan galian C seperti pasir dan sirtu. Pengambilan material di muara sungai dan kawasan pesisir tanpa pengaturan terpadu berisiko merusak lingkungan.
Umbu Rudi mendorong penyusunan cetak biru pemanfaatan lahan yang terintegrasi, agar arah pembangunan baik untuk pertanian, pertambangan, maupun pariwisata lebih terencana dan berkelanjutan.
Budaya, Regulasi, dan Identitas Kuda Pacu
Isu lain yang tak kalah penting adalah pengelolaan minuman tradisional fermentasi yang menjadi bagian dari praktik adat masyarakat Sumba. Pemerintah daerah menilai diperlukan regulasi untuk mengatur produksi dan distribusi tanpa mematikan tradisi, melainkan memberi kepastian hukum dan perlindungan sosial.
Pada sisi lain, identitas budaya juga menemukan momentumnya melalui olahraga pacuan kuda tradisional tanpa pelana. Cabang ini telah ditetapkan masuk dalam Pekan Olahraga Nasional XXII tahun 2028, dengan Sumba Barat sebagai tuan rumah khusus.
Menurut Umbu Rudi, penetapan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang bersama komunitas dan federasi olahraga. Dalam waktu dekat akan digelar latihan bersama untuk sosialisasi regulasi nasional, termasuk pembinaan joki. Lapangan pacuan di Sumba Barat dinilai telah memenuhi standar nasional.
“Pacuan kuda bukan sekadar olahraga. Ia bagian dari identitas dan bisa menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujarnya.
Umbu Rudi Gandeng LPSK Advokasi Warga Sumba Barat di Batam
Umbu Rudi juga mendapat apresiasi atas keterlibatannya dalam penanganan kasus seorang pekerja rumah tangga asal Sumba Barat yang menjadi korban kekerasan di Batam. Dalam proses advokasi, ia menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin perlindungan hukum, biaya perawatan, dan hak-hak korban.
Pertemuan di Waikabubak itu menegaskan bahwa pembangunan daerah bukan hanya soal proyek fisik, melainkan soal jejaring, keberpihakan kebijakan, dan konsistensi memperjuangkan kepentingan warga. Di tengah keterbatasan, harapan disandarkan pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan wakil rakyat di pusat, agar Sumba Barat tak sekadar dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.*/llt
Komentar