KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Rudi Margono mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi mendukung penuh upaya percepatan penyerapan anggaran dan perizinan untuk investasi. Bahkan, dengan tegas, Wakajati menghimbau seluruh Kejari dan jajarannya agar tidak boleh minta proyek dan tidak boleh KKN dalam penyerapan APBD. Kejaksaan akan memberikan rasa aman dan membantu dalam percepatan penyerapan anggaran.
“Strategi konkret yang dilakukan, silahkan para Bupati/Walikota gunakan Kejaksaan dari sisi kualitas. Kalau ada keraguan ambil keputusan dalam putuskan proyek mulai dari lelang sampai eksekusi, manfaatkan Kejaksaan. Ini sudah triwulan II, mohon proaktif dari para Kajari dan Bupati/Walikota karena APBD adalah titipan dari negara untuk rakyat. Apabila masih ragu juga, konsultasikan dengan Kejaksaan Tinggi. Begitu juga dengan percepatan investasi,” sebut Wakajati NTT Rudi Margono ketika Rapat Kerja bersama para Bupati/Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Gubernur, Kamis (6/5/2021).
Wakajati Rudi meminta agar mulai saat ini, para Kajari bersinergi dengan para Bupati/Walikota. Kalau perlu buat jadwal dengan para Bupati/Walikota untuk lihat bersama APBD, bagian mana yang masih belum dilelang dan masalahnya apa. “Pastikan bahwa uang rakyat akan sampai kepada masyarakat untuk kesejahteraan mereka,” pungkas Rudi.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat meminta para Bupati/Walikota se-NTT agar memacu belanja APBD di atas 50 persen pada akhir kuartal II tahun 2021. Dalam keadaan extraordinary akibat pandemi covid-19, perlu upaya luar biasa untuk menggerakan ekonomi.
Menurut Gubernur Laiskodat, refocussing tidak boleh jadi alasan realisasi anggaran yang rendah. Karena refocussing ini bukan hal yang baru, tetapi sudah beberapa kali dilakukan.
“Masa sudah beberapa kali lakukan refocussing, belum juga paham dan pintar. Saya minta kita sudah masuk kuartal II, penyerapan anggaran harus ada di atas 50 persen pada akhir kuartal II. Ada Kapolda dan Wakajati, harus kerja sama dalam sebuah kelembagaan untuk mendorong realisasi baik APBN maupun APBD di seluruh NTT sehingga mampu jadi penopang utama saat pandemi covid-19 seperti ini,” sebut Gubernur Laiskodat ketika memberikan arahan pada Rapat Kerja bersama para Bupati/Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di ruang rapat Gubernur, Kamis (6/5/2021).
Disebutkan Gubernur Laiskodat, Presiden Jokowi sangat serius agar Covid-19 jangan sampai melonjak drastis karena punya dampak ekonomi. “Hal ini akan buat negara-negara lain takut masuk ke Indonesia untuk investasi. Kalau investasi asing tidak masuk, kita hanya berharap kepada seluruh APBN dan APBD sebagai tiang penyanggah dan penggerak ekonomi,” sebutnya.
Rapat tersebut membahas tiga hal yakni penanganan Covid-19, progres penyerapan APBD Kabupaten/Kota dan perizinan dalam rangka investasi.
Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD NTT, Kapolda NTT, Danrem Wirasakti 161 Kupang, Danlanud El Tari Kupang, Kabinda NTT, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) NTT, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Sekretaris Daerah NTT, para staf khusus Gubernur dan pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov NTT. Para Bupati/Walikota se-NTT mengikuti pertemuan ini secara virtual.*)Aven/BiroAP
Editor: Laurens Leba Tukan
