LABUANBAJO,SELATANINDONESIA.COM – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Edistasius Endi di Aula Setda Manggarai Barat, Kamis (7 Mei 2026).
Pelantikan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial pergantian jabatan, melainkan bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong akselerasi pembangunan daerah, terutama pada sektor pelayanan publik dan ekonomi.
Dalam arahannya, Bupati Edy Endi menyoroti pentingnya stabilitas internal birokrasi di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Ia menekankan bahwa pejabat yang baru dilantik harus mampu menjaga kesatuan di lingkungan kerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta bekerja dengan orientasi hasil yang nyata bagi masyarakat.
Namun, pesan yang paling ditekankan Bupati adalah soal etika komunikasi aparatur. Ia meminta seluruh pejabat untuk menjaga tutur kata dalam menjalankan tugas sehari-hari serta tidak mudah terprovokasi oleh dinamika maupun tekanan di lapangan.
“Jaga tutur, jangan mudah terprovokasi, dan hindari sikap yang dapat memecah belah kerja sama di internal birokrasi. Pemerintahan harus hadir sebagai satu kesatuan yang solid,” demikian penegasan Bupati Edy Endi dalam sambutannya.
Selain aspek tata kelola dan etika birokrasi, pelantikan ini juga diarahkan untuk mendukung agenda besar pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menempatkan penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas utama, mengingat potensi wilayah ini sebagai pintu gerbang destinasi wisata kelas dunia di Nusa Tenggara Timur.
Pengembangan pariwisata diharapkan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) serta perluasan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi sektor ekonomi agar nilai tambah tidak hanya berhenti pada produksi, tetapi juga pada pengolahan dan distribusi.
Di sisi lain, sektor pertanian, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda yang berjalan paralel melalui pendekatan kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah. Bupati Edy menegaskan bahwa ego sektoral tidak boleh lagi menjadi penghambat percepatan pembangunan.
Sebagai bentuk pengawasan kinerja, pemerintah daerah juga menetapkan evaluasi rutin setiap enam bulan bagi seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama. Mekanisme ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jabatan bukan sekadar posisi, tetapi amanah untuk menunjukkan kerja nyata. Dimanapun ditempatkan, ukuran keberhasilannya adalah manfaat bagi rakyat,” ujar Bupati Edy Endi.
Pelantikan 15 pejabat ini sekaligus menjadi penanda awal fase baru penguatan birokrasi Manggarai Barat, dengan harapan mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, disiplin, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.*/prokopimMabar/llt
Komentar