TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat penanganan pascagempa bumi di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, melalui penyaluran bantuan logistik sekaligus mendorong percepatan pendataan kerusakan rumah warga. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan proses pemulihan berjalan terarah.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, didampingi Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T., dan Kepala BPBD NTT Mahadin Sibarani meninjau langsung kondisi masyarakat dan rumah warga yang terdampak gempa bumi pada 4 Oktober 2026. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat kondisi di lapangan, menyerap kebutuhan warga, serta memastikan penanganan bencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat.
Dalam kunjungan itu, Pemerintah Provinsi NTT menyalurkan bantuan berupa 3,9 ton beras, 50 unit tandon air berkapasitas masing-masing 3.500 liter, dan 110 lembar terpal. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan, ketersediaan air bersih, serta kebutuhan tempat perlindungan sementara bagi masyarakat terdampak.
Bantuan logistik menjadi langkah awal untuk menjaga agar kehidupan warga tetap berjalan di tengah situasi sulit setelah bencana. Namun, pemerintah juga menghadapi pekerjaan lanjutan yang tidak kalah penting, yakni memastikan kerusakan rumah terdata secara akurat dan kebutuhan pemulihan masyarakat dapat ditangani sesuai skala prioritas.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonnu Wulla menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendampingi masyarakat terdampak gempa. Pemerintah kabupaten, kata dia, akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat guna memperjuangkan dukungan yang dibutuhkan dalam proses pemulihan pascabencana.
Koordinasi lintas pemerintahan dinilai penting agar penanganan dampak gempa tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga menjangkau kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan dukungan yang terarah, warga diharapkan dapat kembali menempati rumah yang layak dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara bertahap.
Pendataan Akurat Jadi Dasar Pemulihan
Wakil Gubernur Johni Asadoma meminta pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa segera melakukan pendataan kerusakan rumah serta warga terdampak secara cermat melalui sistem by name by address. Pendataan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap warga yang membutuhkan bantuan teridentifikasi dengan jelas dan usulan pemulihan dapat disampaikan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Menurut dia, akurasi data menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penanganan pascabencana. Data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu pemerintah menentukan tingkat kerusakan, memetakan kebutuhan masyarakat, serta menyusun prioritas bantuan secara lebih tepat sasaran.
Pendataan juga diharapkan mencegah warga yang benar-benar membutuhkan bantuan terlewat dalam proses pengusulan. Karena itu, keterlibatan pemerintah hingga tingkat desa menjadi penting, terutama untuk memastikan informasi mengenai kondisi rumah dan kebutuhan keluarga terdampak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Selain persoalan pendataan, Johanis menekankan pentingnya penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan, menurut dia, tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan yang ada, tetapi juga harus memperhatikan aspek keselamatan agar rumah yang dibangun kembali lebih mampu menghadapi risiko bencana serupa.
Prinsip tersebut menjadi penting bagi wilayah yang berpotensi mengalami aktivitas seismik. Pembangunan kembali rumah warga perlu dilakukan dengan perencanaan yang baik, kualitas konstruksi yang memadai, serta pengawasan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
Dari Tanggap Darurat Menuju Kebangkitan Warga
Penanganan dampak gempa di Kecamatan Kodi membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pemulihan Sumba Barat Daya. Bantuan logistik menjadi penopang kebutuhan awal, sementara pendataan kerusakan dan perencanaan rehabilitasi menjadi fondasi bagi pemulihan jangka menengah dan panjang.
Bagi warga terdampak, kepastian mengenai bantuan perbaikan rumah, ketersediaan air bersih, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi bagian penting untuk membangun kembali rasa aman setelah bencana.
Kunjungan Wakil Gubernur NTT bersama Bupati Sumba Barat Daya sekaligus menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, bukan hanya ketika bencana terjadi, melainkan juga selama proses pemulihan berlangsung.
Dengan koordinasi yang kuat, pendataan yang akurat, dan pembangunan yang memperhatikan keselamatan, penanganan pascagempa di Kodi diharapkan bergerak dari pemenuhan kebutuhan darurat menuju pemulihan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan tangguh terhadap bencana.*/kominfoSBD/llt
Komentar