KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Eksalasi penyebaran pandemi Covid-19 di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kian meningkat, memantik sikap politik Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT. Fraksi Golkar mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dengan menetapkan Peraturan Gubemur.
“Jika eskalasi pandemi Covid-19 di NTT terus meningkat maka Pergub tersebut dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat,” sebut jubir Fraksi Golkar, Maksimilianus Adipati Pari, SH dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT, Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Senin (28/9/2020).
Fraksi Partai Golkar yang dipimpin Hugo Rehi Kalembu dan sekretaris H. Moh. Ansor menyarankan, belanja tidak terduga agar diarahkan secara seimbang untuk mendanai program Jaring Pengaman Sosial, pemberdayaan ekonomi dan pelayanan kesehatan. “Hal ini karena eskalési perkembangan penderita Covid-19 di NTT yang kian meningkat signifikan,” ujar Maksimilianus.
Disebutkan Maksimlianus, Fraksi Partai Golkar DPRD NTT menilai, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Banggar DPRD NTT telah sungguh-sungguh menyikapi Perubahan APBD tahun Anggaran 2020 terutama program realokasi dan refocusing APBD guna penanganan penyebaran dan dampak pandemi Covid-19 sampai akhir tahun 2020.
“Pandemi Covid-19 berdampak hampir di semua sektor sehingga penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan berjalan tidak optimal,” ujar Maksi.
Hal itu juga menyebabkan penyesuaian APBD dengan mengikuti arahan dari pemerintah pusat yang menekankan prioritas penanganan Covid-19 serta antisipasi terhadap dampak sosial dan ekonomi yang tejadi.
Hal lain yang disororti Fraksi Partai Golkar yang perlu disikapi adalah kondisi spesifik NTT menjelang musim hujan, baik persiapan lahan maupun penyediaan benih dan bibit serta distribusinya ke sentra-sentra pertanian.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat ketika berbicara dalam forum paripurna itu memberikan apresiasi atas sikap politik dari seluruh fraksi di DPRD Provinsi NTT yang menyetujui dan menerima rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda.
“Saya berterimaksih kepada DPRD NTT terutama Pimpinan dan komisi-komisi yang secara rutin melakukan kunjungan kerja yang terus-menerus untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap seluruh pembangunan serta memberikan masukan yang baik dari waktu ke waktu menunjukan bahwa kita punya semangat yang sama untuk membawa perubahan bagi kemajuan NTT,” ujar Gubernur Laiskodat.
Rapat paripurna itu dipimpin oleh ketua DPRD NTT Emiliana J. Nomleni didampingi para Wakil Ketua diantaranya Inche Sayuna, Chris Mbuik, dan Aloisius Malo Ladi. Selain dihadiri Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, turut hadir Sekda NTT Ben Polomaing, Staf Khusus Gubernur Imanuel Blegur serta pimpinan OPD. ***Laurens Leba Tukan
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat selaku wakil pemerintah pusat agar mengambil langkah-langkah yang konkrit untuk mencegah para petahana (incumbent) baik yang maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah maupun yang mendukung pasangan calon tertentu, untuk tidak memanfaatkan jabatan demi kepentingan diri atau pasangan calon yang didukung.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Maksimilianus Adipati Pari, SH mengatakan itu ketika menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPRD NTT terhadap Rancangan Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT, Tahun Anggaran 2020 dalam sidang paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD NTT, Senin (28/9/2020).
“Tegaknya netralitas Penyelenggara Pilkada, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Penegak Hukum, serta para perangkat desa harus dapat dijamin demi terwujudnya Pilkada yang demokratis, jujur, adil, lancar dan sukses melalui proses fair play,” sebut Maksimilianus.
Dalam pendapat akhir Fraksi Golkar yang ditandatangani Ketua Fraksi Hugo Rehi Kalembu dan Sekretaris H. Moh. Ansor disebutkan, sehubungan dengan pandemi Covid-19, maka pada setiap tahapan Pilkada agar KPU, Bawaslu, Polri, TNI, Satgas Covid-19 dan instansi kesehatan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi masing-masing selalu bertindak koordinatif dalam pengawasan, pencegahan, penanganan dan pengendalian terhadap ancaman pandemi Covid-19.
Fraksi Golkar juga menyoroti Realiasasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah yakni 52,64 persen dari target per 17 September 2020, sementara realisasi belanja baru mencapai 56,87 %.
“Mengingat sisa waktu 3 bulan dan dengan permasalahan khusus pandemi Covid-19 maka perlu kesungguhan kerja pemerintah mengintensifkan penerimaan PAD termasuk dari sumber yang baru ditetapkan Perdanya,” sebut Maksimilianus.
Fraksi Golkar juga mendesak Gubernur NTT agar perlu memacu peningkatan realisasi belanja daerah terutama kegiatan-kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari pinjaman daerah.
“Proyek yang dibiayai dengan pinjaman daerah adalah bersifat sensitif publik. Untuk itu Fraksi Partai Golkar mendesak agar pelaksanaannya konsisten sesuai kalender kerja, tuntas tepat waktu, tepat sasaran dan bermutu,” ujar Maksimilianus.
Khusus pembangunan jalan provinsi, selain memenuhi ketepatan waktu juga harus memenuhi ketentuan standar konstruksi jalan provinsi.
Fraksi Partai Golkar, kembali menegaskan agar optimalisasi Samsat Online segera diIakukan dengan usaha-usaha nyata mengimplementasikan dan/atau merevitalisasi Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pemen’ntah Daerah dengan Bank NTT.
Fraksi Partai Golka juga meminta agar pemerintah konsisten merealisasikan penyertaan modal kepada PT Jamkrida dan PT KI Bolok sesuai Perda yang baru ditetapkan. “Demikian pula Pemda perlu melakukan kalkulasi penyertaan modal kepada bank NTT dalam kerangka pemenuhan target modal inti bank NTT sebesar Rp 3 triliun paling lambat pada tahun 2024, sesuai syarat Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Maksimilianus.
Rapat paripurna itu dipimpin oleh ketua DPRD NTT Emiliana J. Nomleni didampingi para Wakil Ketua diantaranya Inche Sayuna, Chris Mbuik, dan Aloisius Malo Ladi serta dihadiri Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Sekda NTT Ben Polomaing, Staf Khusus Gubernur Imanuel Blegur serta pimpinan OPD. ***Laurens Leba Tukan
TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM – Ketua dan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Ricard Mila Mesa, Heribertus Pemudadi dan Lodowik Lendu bersama Ketua Yayasan Tunas Muda Indonesia (YTMI) Kabupaten SBD, Eduard Lorens Fasius menggelar aksi sosial untuk pemuda.
Para politisi Golkar itu menyerahkan bantuan perlengkapan olahraga untuk Kelompok Tani Pemuda Kuwaigu Mori di Reda Bola, dusun 2, desa Kalembu Ndramane Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Ini kegiatan sederhana yang kami lakukan untuk teman-teman pemuda di Reda Bola agar selain aktif melakukan kegiatan pertanian tetapi juga karena ada permintaan untuk peralatan olahraga maka kita sisihkan sedikit rejeki untuk teman-teman pemuda,” sebut Heribertus Pemudadi kepada SelatanIndonesia.com, Rabu (12/8/2020).
Disebutkan Heri, ia dan rekannya Lodowik Lende dan Ricard Mila Mesa juga menyerahkan bantuan beras untuk para pemuda ketika bekerja melakukan perluasan lahan pertanian dan pembuatan pondok kelompok tani.
Ketiga politisi Golkar itu juga memberikan dukungan penuh dalam rangka perayaan lomba tani yang bakal digelar oleh kelompok tani Kuwaigu Mori untuk merayakan HUT Kemerdekaan RI ke 75. “Fraksi Golkar DPRD Kabupaten SBD dan Yayasan Tunas Muda Indonesia Kabupaten SBD memberikan dukungan penuh terhadap rencana kegiatan tersebut,” ujar Lodowik Lende.
Ketua YTMI Eduard Lorens Fasius yang juga Pembina Kelompok Tani Kuwaigu Mori menjelaskan, kelompok Tani Kuwaigu Mori sangat kompak dalam kegiatan budidaya tanaman holtikultura berupa sayur-sayuran dan tanaman hias.
“Kekompakan para pemuda petani ini menjadi kodal utama dalam mengembangkan potensi diri juga potensi lahan yang selama ini tidak dimanfaatkan. Kita memulai dari hal-hal sederhan namun punya manfaat besar untuk pengembangan ekonomi,” katanya.
Heribertus Pemudadi mengaku sangat bangga dengan aksi yang dilakukan oleh para petani pemuda itu. Ia malah mengaharpkan agar para pemuda di desa lain juga patut melakukan aksi yang sama dalam upaya permberdayaan masyarakat. “Kita akan terus membantu menjembatani dan memperjuangkan aspirasi dan harapan para pemuda,” katanya.
James Ate, mewakili para pemuda petani menyampaikan terimakasih kepada Fraksi Golkar DPRD Kabupaten SBD dan YTMI yang sudah menarih perhatian kepada masyarakat.*)Isak Charles
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT membentangkan perjalanan panjang Bank NTT dalam kiprahnya sebagai bank kebanggan masyarakat NTT. Ada catatan prestasi yang diukir, ada pula kejanggalan yang memantik rasa curiga terhadap pengelolaan bank NTT.
Dalam pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD NTT tahun 2019, yang disampaikan juru bicara Yohanes De Rosari, SE dalam sidang paripurna, Senin (22/6/2020) yang dihadiri Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi, Fraksi Partai Golkar menilai, setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir, Bank NTT memiliki reputasi dan track record yang sangat baik seperti tergambar pada banyaknya tanda penghargaan yang diterimanya setiap tahun.
“Pada akhir tahun 2017, market sham Bank NTT mengungguli bank-bank lain yang juga beroperasi di wilayah NTT seperti market share Asetnya sebesar 32,04 % dan Market Share DPK-nya (Dana Pihak Ketiga yang dihimpun) sebesar 36,73 % serta Market Share Kredit-nya sebesar 30,42 %,” sebut de Rosari.
Dikatakan, pertumbuhan laba Bank NTT selama 10 tahun mencapai 259 % lebih yaitu pada tahun 2008 laba mencapai Rp 94, 890 M menjadi sebesar Rp 246,236 M pada tahun 2017. Sedangkan deviden yang dibagikan kepada pemegang saham meningkat tajam dari Rp 47,440 M pada tahun 2008 menjadi Rp 215,456 M pada tahun 2017.
Namun, menurut Fraksi Golkar, gejolak mulai terjadi sejak Ibrahim lmang tiba-tiba diberhentikan pada tahun 2013 oleh Pemegang Saham, khususnya Gubernur NTT sebagai Pemegang Saham Pengendali. Kemudian riak itu mulai membesar ketika pada tanggal 29 November 2016, Daniel Tagudedo diberhentikan oleh RUPS dari Direktur Utama dengan alasan karena yang bersangkutan hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur NTT. Kemudian, RUPS mengangkat Eduwardus Bria Seran menjadi PLT. Dirut Bank NTT.
“Kemudian RUPS dalam waktu yang singkat melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bank NTT yang memungkinkan Pimpinan/Direktur dapat dipilih selama tiga kali masa jabatan (sebelumnya hanya 2 kali). Dari sini mulai timbul keresahan di internal Bank NTT,” ujar Jubri Fraksi Golkar Yohanes de Rosari.
Ditambahkan, kala itu, Ketua Sementara Serikat Pekerja Bank NTT tidak mengakui kepemimpinan PLT Dirut. Fit and Proper Test berlarut-larut sampai melewati jangka waktu satu tahun dan akhir masa jabatan pimpinan manajemen Bank NTT, sehingga Gubernur sebagai Pemegang Saham Pengendali, mengeluarkan SK perpanjangan tugas sementara untuk PLT Dirut dan Komisaris Utama Bank NTT.
“Masalah terus berlanjut karena PLT Dirut yang secara tunggal diajukan ke OJK tidak lulus Fit and Proper Test, sehingga diangkat PLT Dirut yang baru lagi, yaitu Absalom Sine sambil mempersiapkan proses pengajuan Calon Dirut yang baru lagi,” katanya.
De Rosari menambahkan, pada semester kedua tahun 2018 secercah harapan ke arah konsolidasi kepemimpinan Bank NTT mulai bersemi lagi. “Gebrakan pemegang saham mengorbitkan kepala devisi IT Bank NTT menjadi Dirut Bank NTT dengan target kinerja yang dipatok pencapaian laba harus lima ratus milyar rupiah; Bank N’IT menjadi bank devisa dan Bank NTT siap melantai di bursa efek atau pasar modal. Jajaran Komisaris pun diganti dengan figur-figur kompeten, yang dikomandani Saudara Juvenile Jodjana,” sebutnya.
Tidak hanya itu, baik Dirut maupun Koisaris Utama, sama-sama menandatangani pakta integritas, yang menunjukkan kesiapsediaan mereka untuk merealisasikan target-target para pemegang saham. “Struktur baru pada jajaran manajemen Bank NTT formasinya disusun atas petunjuk Pemegang saham pengendali. Namun apa yang terjadi kemudian, justru sebaliknya. Target laba sebesar setengah trilyun rupiah yang ditetapkan RUPS tidak bisa dicapai. Target APBD tahun 2019 pun sebesar Rp 79.200.000.000 hanya dapat direalisir sebesar Rp 67. 560,177,456 atau 85,30 °/o,. Untuk pertama kalinya Bank NTT, gagal mencapai target PAD yang dibebankan padanya,” ujar Yohanes.
Bukan hanya target laba yang tak bisa dicapai, Golkar juga membeberkan, dalam LHP BPK Perwakilan NTT juga mencatat hal yang mengejutkan yaitu lonjakan Non Performance Loan (NPL) atau Kredit Macet Bank NTT menjadi 4,3 %. “Akumulasi kredit macet mencapai Rp 206,5 M karena manajemen Bank NTT tidak menaati regulasi dan protap perbankan yang penuh perhitungan dan kehati-hatian serta lemahnya pengawasan manajemen pusat dalam melakukan analisis kredit. Pemberian kredit pada enam debitur KCU Surabaya sebasar Rp 130 M berujung pada masalah hukum. Melakukan pembelian Medium Term Notice (MTN) pada PT SNP Finance sebesar Rp 50 M, kendati tidak ada dalam Rencana Bisnis Bank NTT dan akhirnya berujung pada kenyataan gagal dibayar, karena PT. SNP sudah dibekukan pada tahun 2018 karena tidak mampu membayar kembali MTN kepada 14 bank,” beber jubir Fraksi Golkar.
Golkar juga menyoroti pemberian kredit secara bertahap sebesar Rp 100 M kepada seorang debitur bermasalah di bank lain, seharusnya tidak dicairkan kredit tahap terakhirnya sebesar Rp. 30 M karena agunannya sedang disengketakan secara hukum.
“Belum lagi ditambah masalah sewa kantor Cabang Utama Surabaya yang berpotensi merugikan Bank NTT Milyaran rupiah, bahkan dibiarkan berlarut-larut sejak kepemimpinan Dirut Daniel Tagudedo dan penghapusan kredit 660 debitur dengan total nilai Rp 13,5 M yang belum memenuhi syarat penghapusan,” kata de Rosari.
Fraksi Golkar menilai, ujung dari seluruh permasalahan tersebut di atas, adalah dicopotnya Dirut Bank NTT lshak Eduard Rihi dan diangkatnya PLT Dirut Alex Riwu Kaho, SH, MM. Dikatakan, Bank NTT akan mengalami masa transisi lagi sampai dengan dilantiknya Dirut yang baru.
Disebutkan, sejauh pengalaman Fraksi Partai Golkar, kondisi tersebut di atas baru terjadi dalam satu dasawarsa terakhir. “Kondisi seperti ini memang memprihatinkan dan mencemaskan kita semua karena dana yang dikelola oleh Bank NTT adalah dana masyarakat NTT, baik yang dihimpun dari dana pihak ketiga maupun modal yang disertakan sebagai saham oleh para Kepala Daerah adalah uang rakyat melalui APBD masing masing Daerah atas persetujuan DPRD,” ujarnya.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Yohanes De Rosari, SE menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2019 dalam sidang paripurna, Senin (22/6/2020). Foto: SelatanIndonesia.com/Laurens Leba Tukan
Jauhkan Bank NTT dari Bias Politik
Dikatakan de Roasri, dibalik keprihatinan itu, Fraksi Partai Golkar tetap optimis dan berkeyakinan bahwa Bank NTT akan pulih dan bangkit lagi sebagai The Regional Champion dengan catatan, agar Bank NTT dijauhkan dari bias politik. “Dibebaskan dari campur tangan pihak terkait dan pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh dengan mengatasnamakan Kekuasaan; dibersihkan dari fraud dan praktek kerja yang penuh dengan konflik kepentingan; dipimpin oleh Dirut yang bersih dan kuat serta diawasi oleh Komut yang bersih, kompeten dan kuat. Kita semua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan membesarkan Bank NTT agar bilamana masa jabatan kita berlalu kita dikenang sebagai patriot Nusa Tenggara Timur tetapi sebaliknya, bilamana Bank NTT ini terpuruk maka kita akan dikenang sebagai orang yang gagal meninggalkan legacy yang berharga bagi masyarakat yang memilih dan mempercayai kita semua di ruangan terhormat ini,” sebut Yohanes.
Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi kepada SelatanIndonesia.com usai paripura itu mengatakan, apa yang disoroti Partai Golkar itu harus disikapi secara serius. “Saya akan memberikan masukan kepada pemegang saham pengendali sesuai kapasitas saya sebagi Wagub, bahwa ada hal-hal yang disoroti dan dikritisi wajib hukumnya ditingkatkan kinerjanya. Bahkan, sampai pada proses hukum sekalipun harus dijalankan. Dan usulan serta masukan DPRD itu kita menilai sangat kritis, obyektif dan proporsional sesuai tugas dan kewenangan dewan,” ujar Nae Soi. ***Laurens Leba Tukan
WAINGAPU,SELATANINDONESIA.COM – Masyarakat di Kabupaten Sumba Timur dan pulau Sumba pada umumnya mengharapkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi NTT untuk menetapkan RSUD Umbu Rarameha menjadi RSUD rujukan Covid-19 untuk daratan Sumba.
Desakan itu mengemuka sebagai langkah antisipasi pasien Covid-19 lantaran di NTT hanya RSUD Prof. DR. W.Z. Yohanes Kupang, RSUD TC. Hillers Maumere dan RSUD Labuan Bajo di Manggarai Barat yang ditetapkan sebagai RSUD rujukan pasien Covid-19. Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT Drs. Hugo Rehi Kalembu, M.Si ketika menghubungi SelatanIndonesia.com dari Waingapu, Sumba Timur, Kamis (19/3/2020). Hugo saat itu sedang melakukan reses sebagai anggota DPRD Provinsi NTT di daratan Sumba.
“Sebagai anggota DPRD Provinsi NTT dari dapil Sumba, saya didesak masyarakat untuk memperjuangkan agar aspirasi masyarakat Sumba ini agar negara hadir juga di pulau Sumba menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Hugo Kalembu yang juga Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTT ini. Bahkan, selain RSUD Umbu Rarameha di Sumba Timur, ia juga mendesak agar RSUD Mgr. Gabriel Manek di Atambua juga dijadikan RS rujukan Covid-19.
Hugo mengatakan, Fraksi Partai Golkar Provinsi NTT mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk mengerahkan segala daya dan dana untuk darurat corona. “Kita mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk mengalokasikan dana Rp 100 miliar mendahului perubahan untuk penyediaan ruang isolasi dan peralatan lainnya untuk RSUD Rujukan pasien Covid-19. Kita harus sedia payung sebelum hujan,” ujar politisi senior Partai Golkar ini.
Ketua Ormas MKGR NTT ini menyebutkan, Pemerintah Kabupaten dan Kota juga wajib berkontribusi dalam penyediaan fasilitas rujukan pada RSUD yang ditunjuk. Menurut dia, hal itu agar dikoordinasikan oleh Gubuernur.
“Aksi ini lebih cepat lebih baik, karena amanah konstitusi kita pada pembukaannya mengamanatkan agar negara melindungi seluruh tumpah darah dan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai macam ancaman. Rakyat terancam pandemi Corona maka kita wajib segera melindungi rakyat kita,” sebut Hugo Kalembu.***Laurens Leba Tukan
