Audiensi Bersama 32 Peneliti NTT, Gubernur Melki Perkuat Sinergi dalam Pembangunan Daerah
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena mulai mendorong penguatan kebijakan pembangunan berbasis riset di Nusa Tenggara Timur. Langkah itu ditandai dengan audiensi bersama tim peneliti dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT (Bapperida) di rumah jabatan gubernur di Kupang, Selasa (10/3/2026) malam.
Pertemuan tersebut menjadi momentum awal pelibatan 32 peneliti pemerintah provinsi untuk menyusun kajian ilmiah yang akan menjadi dasar evaluasi sekaligus arah kebijakan pembangunan daerah hingga 2030.
Gubernur Melki menegaskan, pembangunan daerah tidak cukup hanya berangkat dari visi dan program umum. Setiap kebijakan, menurut dia, harus memiliki parameter yang jelas dan terukur agar capaian pembangunan dapat dinilai secara objektif dari tahun ke tahun.
“Program dan visi misi itu umum, tetapi kita harus punya ukuran yang jelas. Target lima tahun sampai 2030 harus bisa diterjemahkan ke dalam parameter yang bisa diukur setiap tahun,” ujar Melki Gubernur dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan, kajian para peneliti akan diarahkan pada sejumlah sektor prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah. Beberapa di antaranya meliputi dampak program makan bergizi bagi anak terhadap ekonomi lokal, pembukaan lapangan kerja, penguatan koperasi dan usaha lokal, program rumah layak huni, hingga pengembangan sektor maritim seperti garam dan rumput laut.
Selain itu, pemerintah juga meminta kajian akademik terkait pemanfaatan energi terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, serta upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui revitalisasi sekolah dan perbaikan indikator pendidikan di daerah.
Menurut Gubernur Melki, pendekatan ilmiah menjadi penting agar kebijakan pemerintah tidak sekadar berbasis asumsi, melainkan didukung data dan analisis yang kuat.
“Pemerintah harus terbiasa bekerja dengan dasar ilmiah. Riset ini harus menghasilkan parameter yang bisa kita ukur dampaknya,” kata dia.
Untuk memaksimalkan kerja penelitian, sebanyak 32 peneliti tersebut akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja yang menangani sektor pembangunan berbeda. Setiap kelompok diharapkan menghasilkan kajian sekaligus rekomendasi kebijakan yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi maupun organisasi perangkat daerah.
Gubernur Melki juga membuka ruang bagi para peneliti untuk mengangkat isu lain di luar program utama jika dinilai penting bagi pembangunan daerah.
“Tugas tim ini adalah memproduksi gagasan dan rekomendasi. Kalau hasilnya bisa menjadi kebijakan gubernur silakan, kalau cukup di level OPD juga tidak masalah,” ujarnya.
Dalam sesi dialog, peneliti kebijakan publik Wehelmina Lodia Kause menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada tim peneliti untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan daerah.
Menurut dia, pelibatan langsung oleh gubernur menjadi pengalaman baru sekaligus tantangan bagi para peneliti agar hasil kajian tidak berhenti sebagai dokumen akademik semata.
“Kami siap membantu bapak gubernur melalui penelitian yang tidak hanya menjadi dokumen pustaka, tetapi benar-benar bisa dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan,” katanya.
Namun, ia juga menyoroti persoalan akses data yang masih menjadi kendala di lapangan. Sejumlah perangkat daerah dinilai belum sepenuhnya terbuka dalam menyediakan data yang dibutuhkan untuk penelitian.
“Kami menemukan banyak kesenjangan data di lapangan. Harapan kami ada dukungan agar peneliti bisa mendapatkan data yang valid dan lengkap,” ujarnya.
Sementara itu, peneliti Mariano A. T. Nugraha menjelaskan bahwa kegiatan riset kebijakan publik di lingkungan pemerintah daerah selama ini telah berjalan dengan melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
Menurut dia, keberadaan 16 peneliti CPNS baru semakin memperkuat kapasitas riset daerah dengan latar belakang keilmuan yang beragam.
“Kami bersyukur dengan tambahan tenaga peneliti baru sehingga ke depan riset kebijakan daerah bisa lebih kuat,” katanya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Gubernur Melki menegaskan pemerintah provinsi akan memberikan dukungan agar kerja penelitian dapat berjalan optimal, termasuk melalui penguatan regulasi bila diperlukan.
Ia berharap hasil penelitian yang disusun para peneliti tidak berhenti sebagai laporan semata, tetapi benar-benar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah.
“Kalau ada ide bagus, kita cari jalan agar bisa dijalankan. Intinya jangan sampai urusan administratif menghambat kerja riset,” kata Melki.
Melalui pelibatan tim peneliti tersebut, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan kebijakan pembangunan daerah ke depan semakin berbasis data dan analisis ilmiah, sehingga program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.*/jendral purek/llt
Komentar