Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakilnya, Johni Asadoma, menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ahli Kemenko Polkam RI. Agenda mereka bukan main: dari perang melawan stunting hingga menutup celah penyelundupan di batas negeri.
KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Ruang Rapat Gubernur di Gedung Sasando, Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pagi itu, Rabu (30/7/2025) dipenuhi suara serius. Di tengah deretan kursi yang dipadati jajaran Forkopimda dan kepala perangkat daerah, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengambil alih kendali forum. Bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, ia memimpin rapat koordinasi strategis dengan Tim Staf Ahli Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI.
Agenda besar pun digelar di meja: Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, hingga pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan lintas batas. “Ini bukan hanya kerja administratif, ini kerja ideologis dan kemanusiaan,” ujar Gubernur Melki membuka diskusi.
Peta Krisis dari Timur
Pemaparan dari Marsekal Muda TNI Oka Prawira—Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenko Polkam mempertebal urgensi. Angka prevalensi stunting di NTT mencapai 37 persen, tertinggi di Indonesia. Sepuluh kabupaten masuk zona rentan pangan tinggi. Tambah lagi, kasus perdagangan orang dan penyelundupan barang terus berulang.
“NTT adalah daerah kunci dalam politik dan ketahanan nasional,” kata Oka Prawira. Ia menekankan perlunya sinergi penuh antara pusat dan daerah. MBG, katanya, bukan sekadar pemberian makanan, tapi instrumen strategis membangun generasi sehat dan cerdas.
Tak kalah penting, lanjut Oka, adalah penguatan Sekolah Rakyat untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar semangat kebangsaan dan pemahaman konstitusi menyebar merata. Di sisi lain, pengawasan darat dan laut mesti diperketat untuk menekan aktivitas ilegal di kawasan perbatasan.
Komitmen NTT: Dari Data ke Aksi
Gubernur Melki menyambut tegas arahan itu. Ia memastikan NTT siap menyukseskan seluruh program prioritas nasional, terutama MBG. “Kami telah memiliki 44 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan 210 lainnya sedang dalam pengajuan ke Badan Gizi Nasional,” ujarnya.
Melki juga mengungkap rencana pembentukan satuan tugas percepatan implementasi MBG. Dalam waktu dekat, ia akan mengumpulkan seluruh kepala daerah se-NTT untuk rapat koordinasi lanjutan.
Sementara itu, Kepala Bapperida NTT, Alfonsus Theodorus, memaparkan dukungan pemerintah daerah melalui berbagai inovasi dan strategi. Ia menyebut bahwa program prioritas nasional telah masuk dalam rencana pembangunan daerah jangka menengah, dengan pelibatan aktif sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Langkah Serius Forkopimda
Tak hanya eksekutif, jajaran Forkopimda turut angkat suara. Mereka memaparkan kontribusi konkret dari institusi masing-masing. Dari aparat kepolisian, militer, hingga kejaksaan, semua sepakat bahwa keberhasilan NTT adalah kepentingan nasional.
Gubernur Melki menutup rapat dengan nada optimistis. “Kami tidak akan diam. Kita bergerak cepat. Kalau pusat punya program prioritas, NTT siap jadi etalase keberhasilan,” katanya.
Di ujung forum, tak hanya soal stunting dan ketahanan pangan yang jadi perhatian. Lebih jauh, pertemuan ini menandai babak baru, NTT bukan lagi daerah tertinggal dalam laporan, melainkan pionir dalam pelaksanaan kebijakan nasional dari pinggiran negeri. */Baldus Sae/Laurens Leba Tukan
Komentar