KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Peluang besar tengah terbuka bagi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran fantastis sebesar Rp250 miliar untuk setiap unit Sekolah Rakyat. Namun, di balik ketersediaan dana tersebut, satu persoalan krusial justru mengemuka: kesiapan daerah.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan seluruh kepala daerah di 22 kabupaten/kota harus segera menuntaskan persoalan mendasar, mulai dari legalitas lahan hingga kelengkapan perizinan. Tanpa itu, pembangunan yang telah dirancang tidak akan bergerak.
“Dana sudah siap. Tapi kalau persyaratan tidak kita penuhi, pembangunan tidak bisa jalan,” ujar Gubernur Melki dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Sosial dan para bupati/wali kota di Kupang, Kamis (30/4/2026).
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu agenda strategis pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Di tahap awal, pembangunan di NTT difokuskan pada delapan daerah prioritas, yakni Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Sikka, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Ngada.
Meski demikian, berbagai kendala masih ditemukan di lapangan. Di Sikka, bangunan lama di atas lahan proyek belum dibongkar. Di Manggarai Timur, sebagian lahan masih dalam proses sertifikasi. Sementara di Sumba Barat Daya, ketersediaan air bersih menjadi tantangan utama, mengingat konsep sekolah yang akan dibangun bersifat berasrama dan menampung hingga lebih dari seribu orang.
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian. Akses jalan menuju lokasi di Sumba Timur masih sempit, sehingga perlu diperlebar untuk mendukung mobilisasi material. Di sisi lain, daerah seperti Ngada dinilai relatif siap, meskipun tetap membutuhkan penguatan pada sektor air bersih.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa kelengkapan dokumen, khususnya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), merupakan syarat mutlak sebelum konstruksi dimulai.
“Kalau dokumen belum lengkap, konstruksi tidak bisa jalan. Karena itu kami minta kepala daerah bergerak cepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara nasional pemerintah telah menetapkan lebih dari 140 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat tahap ketiga, dan sejumlah daerah di NTT masuk dalam daftar tersebut. Namun, peluang itu sangat bergantung pada kesiapan administratif dan teknis masing-masing daerah.
Gubernur Melki mengingatkan, keterlambatan bukan hanya soal prosedur, tetapi berisiko menghilangkan kesempatan. Menurut dia, program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi generasi muda NTT.
“Ini bukan sekadar bangun sekolah, tapi investasi masa depan anak-anak NTT. Kalau kita cepat, manfaatnya besar. Tapi kalau kita lambat, kesempatan bisa lewat,” katanya.
Pemerintah daerah pun diminta tidak hanya mengandalkan dukungan pusat. Mereka didorong mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung kesiapan lahan dan dokumen, serta membentuk tim teknis bersama dinas terkait dan pemerintah pusat.
Dengan potensi menampung lebih dari seribu siswa pada tahap awal dan mendorong aktivitas ekonomi lokal, Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan tersebut. Namun, harapan itu kini bergantung pada kecepatan dan keseriusan pemerintah daerah dalam menuntaskan pekerjaan rumah yang tersisa.*/jend.purek/llt
Komentar