KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Transformasi digital perbankan membuka peluang untuk memperluas layanan keuangan, tetapi sekaligus meningkatkan risiko kejahatan siber. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena selaku Pemegang Saham Pengendali mengingatkan manajemen Bank NTT agar memperketat sistem keamanan dan pengawasan transaksi untuk mencegah kebocoran dana nasabah.
Peringatan itu disampaikan Gubernur Melki saat melantik Flouri Rita Wuisan sebagai Komisaris Independen Bank NTT, Senin (26/10/2026). Sebagai pemegang saham pengendali, Melki menekankan bahwa penguatan keamanan digital dan pengendalian internal harus menjadi prioritas dalam pengelolaan bank daerah tersebut.
Menurut Gubernur Melki, ancaman kejahatan siber tidak dapat dianggap remeh karena telah menimpa sejumlah bank, baik bank milik negara maupun bank pembangunan daerah. Risiko tersebut menjadi tantangan tersendiri ketika transaksi elektronik semakin berkembang dan menjadi bagian penting dari layanan perbankan.
“Saya pesan berkali-kali ke Pak Dirut dan berbagai direksi di Bank NTT untuk perkuat security system. Tidak boleh ada uang satu sepeser pun yang hilang, baik karena risiko digital maupun karena fraud. Manajemen risiko harus lebih diperketat,” tegas Gubernur Melki.
Peringatan itu menempatkan keamanan sistem informasi dan pencegahan kecurangan sebagai bagian penting dari tata kelola perbankan. Bagi Bank NTT, kepercayaan nasabah tidak hanya ditentukan oleh kemudahan akses layanan, tetapi juga oleh kemampuan bank menjaga keamanan dana dan data dalam setiap transaksi.
Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus mengatakan, pihaknya menyadari bahwa kejahatan siber merupakan ancaman serius bagi industri perbankan. Karena itu, Bank NTT berupaya mengambil pelajaran dari berbagai kasus yang terjadi di lembaga keuangan lain.
“Sudah banyak bank yang kena dan Bank NTT bersyukur karena sampai saat ini belum pernah mengalaminya,” ujar Charlie seusai pelantikan Komisaris Independen Bank NTT.
Charlie menjelaskan, salah satu langkah antisipasi yang dilakukan adalah memperkuat pengawasan terhadap transaksi elektronik melalui layanan electronic banking. Bank NTT, kata dia, menugaskan pegawai khusus untuk memantau transaksi selama 24 jam guna mendeteksi aktivitas yang tidak lazim.
“Sekarang itu transaksi electronic banking di Bank NTT, 24 jam dimonitor. Kami punya pegawai yang ditugaskan khusus untuk memonitor 24 jam. Jadi kalau ada transaksi yang janggal, berulang-ulang dan dalam jumlah besar, tentu semuanya bisa dimonitor,” katanya.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk mengenali pola transaksi yang berpotensi menyimpang, termasuk transaksi berulang dan bernilai besar. Dengan pemantauan sepanjang waktu, bank diharapkan dapat mengidentifikasi indikasi risiko lebih dini dan mengambil langkah penanganan sesuai prosedur.
Meski demikian, pengawasan transaksi merupakan salah satu bagian dari perlindungan perbankan. Penguatan keamanan juga membutuhkan pembaruan sistem secara berkelanjutan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengendalian akses, serta kesiapan menghadapi berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang.
Charlie mengibaratkan upaya melindungi sistem perbankan sebagai persaingan yang terus berlangsung antara pelaku kejahatan dan pihak yang menjaga keamanan.
“Antara pencuri dan kami berlomba-lomba. Mereka berlomba menambah ilmu untuk mencuri, kami berlomba menambah ilmu untuk proteksi diri. Kita berharap, semoga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bersama,” pungkasnya.
Pernyataan Gubernur Melki dan Dirut Charlie memperlihatkan bahwa tantangan digitalisasi perbankan tidak berhenti pada perluasan layanan dan percepatan transaksi. Bagi Bank NTT, transformasi digital juga harus berjalan seiring dengan penguatan manajemen risiko, pengawasan internal, dan perlindungan dana nasabah agar kepercayaan publik tetap terjaga.*/ta/llt
Komentar