Perbatasan RI–Malaysia di Kalimantan Utara Rawan, DPR Minta Negara Hadir di Garis Terdepan
TARAKAN,SELATANINDONESIA.COM — Panjangnya garis perbatasan Indonesia–Malaysia di Kalimantan Utara yang membentang hampir 600 kilometer dinilai belum diimbangi dengan sistem pengamanan yang memadai. Kondisi tersebut membuka celah serius terhadap berbagai kejahatan lintas negara, terutama tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Anggota Komisi XIII DPR RI, Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menegaskan, lemahnya pengawasan di perbatasan bukan semata persoalan teknis, melainkan menyangkut kehadiran negara di wilayah terdepan. Hal itu ia sampaikan usai rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Utara di Tarakan, Kamis (5/2/2026).
“Garis perbatasan kita di Kalimantan Utara sangat panjang dan sebagian besar masih terbuka. Banyak yang hanya berupa hutan dan sungai tanpa pembatas fisik. Di sisi lain, jumlah personel imigrasi dan fasilitas pengamanan sangat terbatas,” kata Umbu.
Menurut politisi Golkar dari NTT ini, ketimpangan antara luas wilayah perbatasan dan kapasitas pengawasan menjadi persoalan mendasar. Jalur-jalur perlintasan tidak resmi yang minim pengawasan kerap dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, termasuk perdagangan orang yang melibatkan warga negara Indonesia.
“Fakta di lapangan menunjukkan banyak kasus TPPO justru terjadi melalui jalur-jalur yang tidak dijaga. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan terus berulang,” ujarnya.
Komisi XIII DPR RI, kata Umbu, mendorong agar pengamanan perbatasan dijadikan sebagai program prioritas nasional. Upaya tersebut mencakup pembangunan dan penguatan fasilitas lintas batas negara, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta penambahan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) imigrasi di wilayah perbatasan.
Persoalan ini, lanjut Umbu, akan dibawa dalam pembahasan lintas kementerian agar ada kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Harus ada desain besar yang jelas. Bagaimana membangun fasilitas lintas batas, bagaimana sistem pengamanannya, dan bagaimana memperkuat SDM yang bertugas di sana,” kata politikus daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II itu.
Umbu menekankan, perbatasan Kalimantan Utara bukan sekadar batas administratif, melainkan representasi kedaulatan negara di hadapan negara tetangga. Lemahnya pengawasan, menurut dia, berpotensi membuat mobilitas lintas negara berlangsung tanpa kendali.
“Ini adalah wajah terdepan Indonesia di hadapan Malaysia. Negara harus hadir melalui penguatan SDM, sarana prasarana, dan sistem pengamanan yang memadai. Tanpa itu, lalu lintas warga antarnegara akan terus terjadi tanpa terdeteksi,” ujarnya.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di Tarakan, Umbu mengungkapkan masih banyak pergerakan warga lintas batas yang luput dari pengawasan akibat minimnya personel dan luasnya wilayah yang harus dijaga. Jika kondisi ini dibiarkan, ia khawatir kejahatan kemanusiaan seperti perdagangan orang akan semakin sulit ditekan.
“Penguatan perbatasan harus menjadi prioritas. Ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal melindungi warga negara dari kejahatan kemanusiaan,” kata Umbu.*/llt
Komentar