KUPANG,SELATANINDONESIA.COM — Di sebuah ruang pertemuan di Kupang, Sabtu (1/3/2026), langkah kecil namun menentukan itu dimulai.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menandai babak baru pengelolaan keuangan daerah melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dan uji coba (test of operation) SP2D Online berbasis Cash Management System (CMS) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah SBD Frimeri Keremata, serta jajaran direksi Bank NTT, yakni Direktur Umum dan SDM Rahmat Saleh, Direktur Kredit Aloysius Geong, Direktur Kepatuhan Cristofel Adoe, Direktur Keuangan dan Treasury Heru Helbianto, serta Pimpinan Cabang Bank NTT Waitabula Yustinus Dunga.
Bagi daerah di ujung selatan Pulau Sumba, digitalisasi bukan sekadar soal perangkat lunak dan jaringan. Ia adalah upaya menata ulang cara negara hadir lebih cepat, lebih transparan, dan lebih bertanggung jawab.
Momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan penegasan arah: transaksi keuangan pemerintah daerah harus bergerak menuju sistem non-tunai yang terintegrasi dengan perbankan.
“Transformasi ini adalah bagian dari komitmen kami membangun tata kelola yang modern dan akuntabel,” ujar Ratu Ngadu Bonnu Wulla. Dengan SP2D Online berbasis CMS, proses pencairan dan pengendalian belanja daerah diharapkan berlangsung lebih ringkas dan terpantau secara real time.
Selama ini, salah satu tantangan klasik pemerintah daerah adalah ritme penyerapan anggaran yang kerap menumpuk di akhir tahun. Bupati Sumba Barat Daya menargetkan pola itu berubah. Ia mematok capaian penyerapan 20 persen pada triwulan pertama, 50 persen pada triwulan kedua, di atas 80 persen pada triwulan ketiga, hingga menuntaskan 100 persen pada akhir tahun anggaran.
Target tersebut bukan sekadar angka. Di baliknya, ada harapan agar pembangunan tidak lagi tersendat oleh prosedur yang berlapis. Integrasi sistem keuangan daerah dengan sistem perbankan diharapkan mempercepat aliran dana ke program-program prioritas—mulai dari infrastruktur dasar hingga pelayanan publik.
Namun, digitalisasi tak hanya perkara teknologi. Ia menuntut kesiapan infrastruktur dan disiplin aparatur. Bupati menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar sistem yang telah dibangun tidak berhenti pada tahap simbolik. “Profesionalisme dan tanggung jawab menjadi kunci,” tegasnya.
Kerja sama ini menjadi penanda bahwa modernisasi tata kelola keuangan bukan lagi wacana di atas kertas. Di wilayah yang bentang alamnya keras dan jarak antardesa kerap menantang, lompatan digital diharapkan menjembatani keterbatasan.
Di ujung selatan Sumba, perubahan itu mungkin berlangsung tanpa hiruk-pikuk. Namun, dari ruang-ruang administrasi yang kini tersambung secara digital, denyut pembangunan diharapkan berdetak lebih teratur—dan lebih terang.*/kominfoSBD/llt
Komentar