TAMBOLAKA,SELATANINDONESIA.COM — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang melanda banyak daerah, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) memilih tetap menyalakan harapan bagi warganya.
Bupati Ratu Ngadu Bonnu Wulla mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,55 miliar untuk menghadirkan listrik gratis bagi ratusan keluarga prasejahtera di wilayahnya.
Program ini menyasar 1.184 rumah tangga yang selama ini belum memiliki sambungan listrik mandiri. Melalui pengadaan dan pemasangan meteran listrik gratis, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa akses terhadap energi yang kini menjadi kebutuhan dasar tidak lagi menjadi kemewahan bagi warga miskin.
Kebijakan tersebut ditegaskan melalui penandatanganan kontrak pengadaan dan instalasi meteran listrik yang berlangsung di Aula Kantor Bupati di Tambolaka pada Selasa (10/3/2026). Program dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sumba Barat Daya dengan dukungan teknis dari PT PLN (Persero) melalui unit layanan PLN ULP Sumba Jaya.
Bagi Bupati Ratu Wulla, listrik bukan sekadar lampu yang menyala di rumah warga. Ia melihatnya sebagai pintu masuk bagi perubahan kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang selama ini masih terbatas akses infrastrukturnya.
“Pemerintah harus hadir dalam kebutuhan paling mendasar masyarakat. Listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga soal masa depan anak-anak yang belajar di malam hari dan aktivitas ekonomi keluarga,” ujar Ratu Wulla dalam arahannya.
Program ini akan dilaksanakan secara bertahap di 11 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pemerintah daerah menargetkan seluruh pemasangan selesai dalam tahun anggaran 2026 agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Di hadapan pimpinan perangkat daerah dan pihak penyedia jasa, Bupati Ratu Wulla menekankan pentingnya pelaksanaan proyek yang disiplin dan akuntabel. Penyedia diminta bekerja tepat waktu dan sesuai spesifikasi, sementara tim teknis pemerintah daerah diminta melakukan pengawasan ketat agar setiap tahapan pengadaan berjalan transparan.
Penandatanganan kontrak ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 antara bupati dan seluruh pimpinan perangkat daerah. Langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) agar setiap program pembangunan benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Selain program listrik gratis, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga tengah menyiapkan pengembangan kawasan transmigrasi terintegrasi yang mencakup hunian, lahan pertanian, dan fasilitas pendidikan. Program tersebut mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat dengan target pembangunan 200 unit rumah bagi warga transmigran lokal.
Di wilayah yang sebagian masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur, langkah menghadirkan listrik bagi ribuan warga dipandang sebagai bagian dari upaya memperkecil kesenjangan pembangunan. Bagi Ratu Wulla, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari proyek besar, tetapi dari sejauh mana kebijakan pemerintah menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dengan program pemasangan 1.184 meteran listrik gratis, pemerintah daerah berharap semakin banyak rumah di Sumba Barat Daya yang pada malam hari tidak lagi bergantung pada lampu minyak—melainkan cahaya listrik yang membuka peluang baru bagi pendidikan, usaha kecil, dan kehidupan yang lebih layak.*/kominfoSBD/llt
Komentar