GESER UNTUK LANJUT MEMBACA
Daerah
Beranda / Daerah / Apremoi Dethan Menjaga Gerbang Selatan: Ketegasan Rote Ndao Awasi Orang Asing

Apremoi Dethan Menjaga Gerbang Selatan: Ketegasan Rote Ndao Awasi Orang Asing

Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dethan berbicara dalam Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Kupang bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kanwil Kementrian HAM NTT di Nemberala, Kabupaten Rote Ndao, Kamis (25/7/2025). Foto: To'oNasa

Rote Ndao Menjaga Gerbang Nusantara, Wakil Bupati Apremoi Dethan menyatakan Ketegasan atas Masalah Orang Asing

BA’A,SELATANINDONESIA.COM – Di sebuah aula hotel sederhana yang menghadap laut biru Nemberala, Kamis siang (24/7/2025), puluhan pejabat berkumpul dalam suasana tegang tapi terencana. Agenda mereka bukan perkara ringan: memperkuat benteng Republik di gerbang selatan, Kabupaten Rote Ndao.

Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I Kupang bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kanwil Kementrian HAM NTT itu menjadi medan konsolidasi penting. Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, membuka rapat dengan nada tegas: “Masalah orang asing harus menjadi perhatian serius kita bersama.”

Sebagai daerah yang bersisian langsung dengan perairan Australia dan Timor Leste, Rote Ndao bukan hanya titik geografis, melainkan zona strategis. Wakil Bupati menekankan pentingnya sistem pengawasan yang solid terutama terhadap masuknya warga asing ilegal tanpa dokumen yang sah.

“Perbatasan adalah pintu gerbang utama. Jika kita lengah, itu bisa menjadi jalur masuk bagi narkoba, perdagangan manusia, hingga spionase,” ujar Wabup Apremoi.

Empat Nyali, Satu Arah: Umbu, Amandio, Danny Ferdito, dan Kingstone Menggeliatkan Indonesia di Arena Drift Dunia

Tak hanya soal pengawasan administratif, rapat ini juga membahas pembentukan Desa Batutua sebagai Desa Binaan Imigrasi pertama di Rote Ndao. Inisiatif ini, menurut Apremoi, menjadi bentuk keterlibatan warga dalam upaya menjaga kedaulatan dari garis terluar negeri. Ia menyebutnya sebagai transformasi pendekatan dari pemantauan teknokratik menjadi “pengawasan partisipatif berbasis komunitas.”

“Warga harus jadi agen pengawasan. Kita harus bangun kesadaran hukum dan kedaulatan dari bawah,” tegasnya.

Operasi gabungan (Opsgab) antarinstansi yang melibatkan TNI, Polri, Pemda, dan Imigrasi juga menjadi bagian integral penguatan pengawasan. Dalam forum ini, sinergi menjadi kata kunci: deteksi dini, pertukaran data, dan patroli rutin di kawasan pesisir dan jalur-jalur tikus menjadi komitmen bersama.

Pemerintah Kabupaten, kata Apremoi, akan terus berada di garis depan mendukung Timpora dan seluruh unsur keamanan. “Kami tidak ingin Rote menjadi titik lemah Indonesia. Justru sebaliknya, Rote harus jadi garda depan pengawasan keimigrasian nasional,” katanya.

Rakor ini ditutup dengan penegasan: perbatasan bukan sekadar garis di peta ia adalah ruang hidup dan harga diri bangsa. Dan di sanalah, Rote Ndao berdiri. Tegap.*/To’oNasa/Laurens Leba Tukan

Dari Peluh Umat, Berdirilah Rumah Bunda Selalu Menolong di Kambajawa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement