KUPANG,SELATANINDONESIA.COM – Pengacara asal Pulau Sumba di Jakarta, Rudi Kabunang, SH.,MH menyatakan siap mendukung Ketua Araksi NTT Alfred Baun yang dilaporkan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat ke Polda NTT pada Kamis (26/7/2021). Tidak hanya itu, Rudi Kabunang juga siap mendukung kebebasan pers di NTT untuk terus mewartakan tentang kontrol masyarakat terhadap pembangunan.
Menurut Rudi Kabunang, tindakan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat melalui Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alex Lubalu, yang melaporkan Alfred Baun ke Polda NTT itu adalah sebuah tindakan yang sangat disayangkan. “Kita di alam demokrasi, setiap masyarakat berhak menyampaikan pendapat. Apalagi Saudara Alferet Baun bertindak atas nama organisasi anti korupsi yang mana itu merupakan hak masyarakat memantau, mengawasi dan mengkritisi kebijakan publik,” sebut Rudi Kabunang kepada SelatanIndonesia.com, Jumat (6/8/2021).
Disebutkan Rudi, seharusnya Gubernur NTT menggunakan hak jawab karena ini merupakan produk jurnalistik yang juga UU Tentang Pers harus dihormati. “Seperti beberapa waktu lalu yang heboh tentang pernyatan pejabat di NTT bahwa masyarakat Pulau Timor dan Sumba menyumbang orang bodoh dan miskin terbanyak, bisa saja orang Sumba atau Timor melapor ke Polisi tetapi itu tidak pernah dilakukan walaupun ada orang Sumba yang tidak sependapat dengan ucapan atas kata bodoh itu,” ujarnya.
Rudi Kabunang yang juga Ketua Kongres Advokad Indonesia (KAI) DKI Jakarta itu menyarankan kepada Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat agar segera mencabut laporan di Polda NTT dan lakukan hak jawab. “Lakukan komunikasi yang baik dengan semua organisasi pemerhati korupsi di NTT, dengan melakukan pengelolaan pemerintah yang transparan dan baik. Dan perlu disadari, hak warga NTT mengetahui semua pelaksanaan program pemerintah NTT. Jika tidak akan muncul kesan seolah-olah pemimpin atau penguasa NTT arogan dan menggunakan tangan penegak hukum untuk membungkam hak bicara mayarakat NTT yang berakibat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat NTT yang ingin bertanya, bahkan mengkritisi kebijakan dan tata kelola pemerintahan,” sebut Rudi.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat resmi melaporkan Ketua Araksi, Alfred Baun ke Polda NTT pada Kamis (26/7/2021) silam. Laporan itu dilakukan Gubernur Laiskodat melalui Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alex Lubalu, lantaran dinilai sangat tendensius dan menyerang pribadi baik sebagai Viktor Bungtilu Laiskodat maupun dalam kapasitasnya sebagai Gubernur NTT.
“Saya diberi kuasa oleh Bapak Gubernur untuk melaporkan saudara Alfred Baun sebagai Ketua Araksi. Dan, surat kuasa itu ditandatangi oleh Bapak Gubernur pada tanggal 21 Juli 2021. Dan, tindaklanjut dari suart kuasa tersebut, saya lapor ke Polda NTT pada 26 Juli 2021,” sebut Karo Hukum, Alex Lubalu dalam konfrensi pers di Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Kamis (5/8/2021).
Alex yang didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Dr. Marius Ardu Jelamu menyebutkan, inti laporan itu adalah menyikapi pemberitaan di media onlien Sauara Flobamora yang disampaikan oleh Alfred Baun pada 29 Mei 2021 lalu. “Ada tuduhan Gubernur NTT dalam hala ini Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat Na’moeh, dan DPRD Nam’kak, dalam kaitan dengan rencana pinajaman untuk Pemulihan Ekonmi Nasional sebesar Rp 492 M kepada PT SIM. Menurut kami, bahwa pernyataan itu sangat tendesnsius dan juga ada itikiat tidak baik untuk meneyerang Bapak Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat baik secara pribadi maupaun sebagai Gubernur NTT,” ujar Alex.
Ia menambahkan, proses pinjaman daerah itu hingga kini masih dierencanakan dan masih belum usulan serta masih berproses di DPRD NTT, dan pembahasan di DPRD masih berlangsung.
Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi), Alfred Baun mengaku siap menghadapi laporan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat di Polda NTT. Ia mengaku belum menerima informasi resmi dan surat panggilan polisi terkait kasus itu.
“Pertama saya baru tau dari teman teman wartawan, sedangkan surat dari Polda belum sampai di saya,” ujar Alfred seperti dilansir poskupang.com, Rabu (4/8/2021) malam.
Mantan anggota DPRD NTT ini menyampaikan, secara prinsip ia menghargai laporan polisi yang dilakukan oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat. Ia juga menyatakan siap menghadapi laporan itu dan siap mempertanggungjawabkan pernyataan yang ia sampaikan di media. Namun diakuinya, materi laporan terkait dugaan pencemaran nama baik itu belum diketahui dirinya. “Pada prinsipnya saya menghargai laporan Pak Gubernur, dan saya siap untuk mempertanggung jawabkan pertanyaan saya di media,” tegas Alfred. ***Laurens Leba Tukan
Komentar