KUPANG,SELATANINDONESIA.COM โ Jutaan pekerja di Nusa Tenggara Timur masih menghadapi risiko kecelakaan kerja dan kematian tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari sekitar 2,4 juta angkatan kerja di provinsi ini, baru 840.647 orang yang tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di tengah kesenjangan tersebut, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menargetkan perlindungan bagi 500 ribu pekerja rentan sektor informal selama lima tahun masa pemerintahannya.
Besarnya jumlah pekerja yang belum terlindungi menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Sebab, sebagian besar angkatan kerja di NTT bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu dan tanpa jaminan perlindungan ketika mengalami kecelakaan saat bekerja.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Timur, Wawan Burhanuddin, mengatakan potensi angkatan kerja di NTT mencapai sekitar 2,4 juta orang. Namun, hingga saat ini jumlah tenaga kerja yang sudah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 840.647 orang.
โPotensi kita sesuai dengan data BPJS itu 2,4 juta angkatan kerja. Sampai dengan saat ini kita memang baru terlindungi kurang lebih 840.647 orang atau tenaga kerja,โ ujar Wawan kepada SelatanIndonesia.com, Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, sekitar 73 persen angkatan kerja di NTT merupakan pekerja sektor informal atau bukan penerima upah. Mereka terdiri atas petani, nelayan, tukang ojek, pedagang kecil, serta berbagai pekerja mandiri lainnya.
Kelompok tersebut memiliki kerentanan ekonomi karena tidak menerima gaji tetap dari pemberi kerja. Ketika mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan berpotensi menghadapi beban ekonomi yang berat.
Persoalan lain yang menghambat perluasan kepesertaan adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Selama ini, masyarakat lebih banyak mengenal BPJS Kesehatan, sementara fungsi perlindungan ketenagakerjaan belum sepenuhnya dipahami.
โMasih ada kesenjangan literasi masyarakat kita terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Masyarakat pada umumnya lebih memahami BPJS Kesehatan,โ kata Wawan.
Padahal, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan terhadap berbagai risiko yang berkaitan dengan pekerjaan. Di antaranya melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Gubernur Melki Targetkan 500 Ribu Pekerja Rentan
Pemerintah Provinsi NTT mencoba memperkecil kesenjangan perlindungan tersebut melalui program perlindungan pekerja rentan yang menjadi bagian dari Dasa Cita Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Yos Rasi, menjelaskan pemerintah daerah menargetkan perlindungan terhadap 500 ribu pekerja rentan sektor informal selama lima tahun masa kepemimpinan Melki-Johni.
Program tersebut merupakan bagian dari Dasa Cita keempat, yakni mewujudkan kesejahteraan bersama melalui jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat.
Pada 2025, pemerintah telah mengalokasikan perlindungan bagi 100 ribu pekerja. Jumlah tersebut meningkat menjadi 102.200 orang pada 2026. Selanjutnya, pemerintah menargetkan perluasan perlindungan hingga 150 ribu pekerja pada 2027.
โIni bagian dari Dasa Cita keempat, yaitu kesejahteraan bersama melalui jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat. Dalam program lima tahunan, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur merencanakan melindungi 500 ribu pekerja rentan informal di NTT,โ ujar Yos.
Sasaran utama program ini adalah masyarakat miskin dan sangat miskin yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4. Mereka merupakan pekerja mandiri dengan penghasilan tidak menentu, tetapi memiliki risiko pekerjaan yang cukup tinggi.
Melalui program tersebut, pemerintah memberikan perlindungan terhadap dua risiko utama, yakni kecelakaan kerja dan kematian. Dengan demikian, pekerja rentan yang selama ini kesulitan membayar iuran secara mandiri tetap memiliki kesempatan memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
Namun, penentuan penerima manfaat tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah harus memastikan setiap calon peserta memenuhi persyaratan administrasi dan kriteria kesejahteraan yang telah ditetapkan.
Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja kabupaten dan kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, hingga BPJS Ketenagakerjaan.
Calon peserta harus merupakan warga NTT, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 64 tahun 11 bulan, serta masuk dalam kelompok kesejahteraan yang menjadi sasaran program.
Pemeriksaan juga dilakukan untuk menghindari data ganda, calon peserta yang sudah mendapatkan perlindungan melalui program lain, maupun mereka yang tidak memenuhi persyaratan.
Yos mengatakan proses verifikasi tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta mempercepat pengusulan serta pemutakhiran data agar program perlindungan pada tahun berikutnya dapat berjalan sejak Januari.
Koster, Marbot hingga Penjaga Pura Masuk Sasaran 2027
Pada 2027, Pemprov NTT berencana memperluas kelompok penerima manfaat. Perlindungan tidak hanya menyasar pekerja rentan miskin dan sangat miskin, tetapi juga pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini menjalankan tugas pelayanan dengan penghasilan terbatas.
Kelompok tersebut antara lain koster di gereja, marbot di masjid, serta penjaga pura. Pemerintah juga membuka peluang perlindungan bagi kelompok relawan yang membantu masyarakat, tetapi memiliki keterbatasan penghasilan.
Pengusulan kelompok tersebut harus dilengkapi surat keputusan atau dokumen resmi dari lembaga yang menaungi mereka.
Menurut Yos, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pimpinan lembaga keagamaan di berbagai wilayah NTT. Respons yang diterima cukup positif karena perlindungan jaminan sosial bagi pekerja keagamaan selama ini menjadi kebutuhan yang belum sepenuhnya terakomodasi.
Pemerintah juga menyiapkan strategi lain untuk mempercepat perluasan kepesertaan. Salah satunya dengan mendorong aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT agar ikut melindungi minimal tiga orang anggota keluarga atau masyarakat rentan.
Dengan jumlah ASN Pemprov NTT sekitar 29 ribu orang, kebijakan tersebut berpotensi menjangkau hampir 90 ribu orang apabila seluruh ASN berpartisipasi.
Iuran perlindungan mandiri tersebut sebesar Rp 8.400 per orang per bulan setelah mendapatkan pengurangan 50 persen dari iuran normal Rp 16.800.
Artinya, seorang ASN yang melindungi tiga orang hanya perlu mengeluarkan Rp 25.200 setiap bulan.
Yos mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa perlindungan sosial bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan agar semakin banyak pekerja rentan yang mendapatkan jaminan sosial.
BPJS Minta Kabupaten dan Kota Ikut Mengalokasikan APBD
Wawan Burhanuddin menilai kebijakan Pemerintah Provinsi NTT memperluas perlindungan pekerja rentan merupakan langkah yang dapat membantu menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, menurut dia, tanggung jawab memperluas perlindungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota juga perlu mengambil bagian melalui pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
โKebijakan yang diambil Pak Gubernur merupakan kebijakan yang sangat mulia karena beliau memahami bahwa manfaat BPJS Ketenagakerjaan sangat besar bagi masyarakat ketika mengalami risiko kecelakaan kerja,โ ujar Wawan.
BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov NTT telah melakukan asistensi kepada 22 pemerintah kabupaten dan kota untuk mendorong penganggaran perlindungan pekerja rentan dalam APBD 2027.
Langkah tersebut diharapkan membuat program perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak hanya bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah provinsi, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat di setiap daerah.
Besarnya manfaat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat dari pengalaman seorang anak pegawai yang mengalami patah kaki dan harus menjalani operasi. Biaya pengobatan dan operasi di Rumah Sakit Siloam disebut mencapai hampir Rp 200 juta.
Seluruh biaya yang menjadi tanggungan sesuai ketentuan program BPJS Ketenagakerjaan ditanggung melalui jaminan kecelakaan kerja.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bagaimana iuran yang relatif kecil dapat memberikan perlindungan finansial ketika risiko kecelakaan kerja terjadi. Tanpa jaminan sosial, pekerja dan keluarganya harus menghadapi kemungkinan pengeluaran besar yang dapat mengganggu kondisi ekonomi rumah tangga.
Di tengah potensi 2,4 juta angkatan kerja, pekerjaan rumah pemerintah NTT masih panjang. Sebab, dari 840.647 pekerja yang telah terlindungi, masih terdapat sekitar 1,56 juta angkatan kerja yang belum tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Target perlindungan 500 ribu pekerja rentan selama lima tahun pemerintahan Melki-Johni menjadi salah satu upaya untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Namun, pencapaiannya membutuhkan pendataan yang akurat, koordinasi lintas pemerintahan, dukungan anggaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bagi jutaan pekerja informal di NTT, perlindungan tersebut bukan sekadar urusan administrasi kepesertaan. Jaminan sosial menjadi salah satu penyangga ekonomi keluarga ketika risiko kecelakaan kerja atau kematian datang tanpa diduga.*/llt




Komentar