KUPANG,SELATANINDONESIA.COM โ Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT 2027 sebesar Rp 2.602.441. Angka tersebut naik 5,97 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 2.455.498.
Kenaikan sebesar Rp 146.943 itu akan mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Pemerintah Provinsi NTT juga mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan tersebut. Perusahaan yang mengabaikan kewajiban membayar upah sesuai standar minimum bahkan terancam kehilangan izin usaha.
Penetapan UMP tersebut diumumkan Gubernur Melki dalam konferensi pers di Kupang, Jumat (20/11/2026). Menurut dia, keputusan itu merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja, pengusaha yang tergabung dalam APINDO, akademisi, serta organisasi perangkat daerah terkait.
Penghitungan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Regulasi tersebut mengatur penggunaan nilai alfa dalam rentang 0,50 hingga 1,00 untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum.
Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan penggunaan nilai alfa 0,70. Angka itu kemudian menjadi dasar penetapan kenaikan UMP sebesar 5,97 persen.
“Nilai alfa 0,5 sampai 1 ini merupakan rentang yang dimungkinkan untuk kami memutuskan sesuai dengan kondisi daerah, kemampuan pengusaha, aspirasi serikat pekerja, serta perhitungan biaya hidup dan kondisi ekonomi di NTT,” kata Gubernur Melki.
Menurut Gubernur Melki, penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah dan kompromi antara kepentingan pekerja dan kemampuan dunia usaha. Pemerintah tidak ingin kenaikan upah justru membebani perusahaan hingga mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha.
Dia mengakui kemampuan perusahaan di NTT tidak seragam. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, kemampuan pengusaha, serta kebutuhan pekerja dalam menentukan besaran kenaikan upah.
Perusahaan Dilarang Turunkan Upah
Gubernur Melki menegaskan, UMP 2027 merupakan batas upah minimum yang wajib dipatuhi seluruh pemberi kerja di wilayah NTT, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta.
Dia juga mengingatkan perusahaan yang selama ini telah membayar pekerjanya di atas ketentuan UMP agar tidak menjadikan penetapan upah minimum yang baru sebagai alasan untuk mengurangi penghasilan karyawan.
“Perusahaan atau usaha-usaha lain yang telah menetapkan upah di atas upah minimum provinsi dilarang menurunkannya. Jadi, kalau sudah memberikan Rp 2,7 juta, jangan lagi diturunkan karena kita menetapkan angka minimum Rp 2.602.441,” ujar Gubernur Melki.
Ketentuan UMP 2027 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT Nomor 421/KEP/HK/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2027.
Penetapan ini terutama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Adapun pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun mengacu pada struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.
Melki Ancam Cabut Izin Perusahaan
Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan monitoring serta pengawasan terhadap pelaksanaan UMP 2027.
Gubernur Melki mengatakan, pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya dan tidak mengabaikan hak-hak pekerja.
Pemerintah, kata dia, tidak akan segan memberikan teguran kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan. Jika teguran tidak diindahkan dan perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya, pemerintah akan mengambil tindakan lebih lanjut.
“Jika dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan ini, kami akan memberikan sanksi teguran. Jika tidak melaksanakan, kami akan cabut izinnya,” tegas Gubernur Melki.
Selain persoalan pembayaran upah, pemerintah juga menyoroti praktik perusahaan yang mempekerjakan karyawan melebihi ketentuan jam kerja tanpa memenuhi kewajiban pembayaran upah lembur.
Dalam ketentuan ketenagakerjaan, waktu kerja normal pada umumnya dibatasi 40 jam dalam satu minggu, dengan pembagian lima atau enam hari kerja. Pekerja yang menjalankan pekerjaan melebihi ketentuan tersebut berhak mendapatkan upah lembur sesuai peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pengawasan pemerintah tidak hanya menyasar besaran upah, tetapi juga pemenuhan hak pekerja terkait waktu kerja dan pembayaran lembur.
Operasi Pasar untuk Jaga Daya Beli
Di sisi lain, Gubernur Melki mengakui kenaikan UMP tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila tidak diikuti dengan pengendalian harga kebutuhan pokok.
Pemerintah Provinsi NTT akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta instansi terkait untuk memantau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan inflasi daerah.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggelar operasi pasar murah guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat.
“Kami dari pemerintah bertugas mengendalikan harga-harga. Kami akan memantau pergerakan harga kebutuhan pokok dan inflasi sehingga daya beli masyarakat dengan kenaikan UMP sebesar 5,97 persen ini tetap bisa menjangkau harga yang ada di pasaran,” katanya.
Pemerintah juga menyinggung kemungkinan pemberian bantuan subsidi upah bagi pekerja pada Oktober, November, dan Desember 2027. Bantuan tersebut terutama diarahkan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap kenaikan upah dapat memperkuat daya beli pekerja tanpa mengganggu keberlangsungan perusahaan. Pemerintah juga menargetkan terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah di NTT.*/llt




Komentar